SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau dikenal dengan May Day. Ribuan massa tergabung dalam “Gerakan Solidaritas Mahasiswa dan Buruh Indonesia” menggelar aksi demo di Simpang Lima DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (01/05/2019).
Aksi demo yang dilakukan ini sebagai bentuk menyuarakan tuntutan buruh kepada masyarakat yang sedang melintas dikota Palembang dan aparat kepolisian.
Kali ini yang turun kelapangan, yakni aliansi DPW FBI Sumsel, DPC FBI Kota Palembang, DPC FBI Banyuasin, DPC FBI Musi Banyuasin, DPC FBI Muara Enim, LMND, Laser, Rekan Indonesia Sumsel, Rekan Presna Palembang, Rekan Seni Palembang, Rekan Angkot, SP PLN Indonesia, Pembaharuan, POHI, Perkumpulan SBC, KNPI Kota Palembang dan Serikat Hijau Sumsel
Selaku Kordinator Aksi, Andreas OP memaparkan, dirinya nampak serius membacakan 16 tuntutan aksi yang mereka gelar. Tuntutan tersebut berisi, tolak dan hancurkan sistem noelibralisme di Indonesia dan laksanakan pasal 33 UUD 1945, revisi PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, tegakkan UU Ketenagakerjaan di setiap perusahaan, perluas kesempatan kerja bagi kelompok maupun disabilitas, tolak pekerja anak maupun human trafficking, perlindungan buruh perempuan dan exploitasi jam kerja, tolak sistem buruh kerja outsourching, tolak upah murah buruh, mendesak untuk dibuatnya peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama di setiap perusahaan, terapkan kesejahteraan buruh dengan upah layak, jaminan kepastian hukum terhadap kontrak kerja, tolak segala bentuk intimidasi fisik dan verbari serta pelecehan seksual buruh, kepemilikan saham oleh buruh di setiap perusahaan, dibentukan ketenagakerjaan diseluruh kota dan kabupaten Sumsel, meminta kepada Gubernur, Wali Kota, Bupati mengeluarkan instruksi pembentukan serikat pekerja di seluruh perusahaan yang ada di Sumsel dan terakhir bentuk Posko perjuangan buruh.
Andreas mengatakan, semoga dengan tuntutan ini dapat segera direalisasikan. Hingga saat ini peran Disnaker belum maksimal, hanya menerima laporan namun tidak melakukan tindakan.
“Pihak Polda Sumsel sendiri telah berjanji sesuai intruksi pemerintah, siap mendukung dan memback-up jika ada persoalan para buruh yang kerap diadu atau dihadapkan dengan para preman,” ungkap kordinator Aksi, Andreas OP, saat diwawancarai media.
Teks : Herwanto
Editor : Asri
