HMI Pertanyaan Kenaikan PBB

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Menyikapi persoalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sepihak dari pemerintah Kota Palembang masih kerap di pertanyakan sebagian kalangan mahasiswa dan tokoh masyarakat.

Salah satunya dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang, ketika menyambangi kantor Walikota Palembang untuk mempertanyakan persoalan kenaikan PBB tersebut. Namun Massa HMI merasa kecewa karena yang menerima mereka bukan Walikota ataupun Sekda yang memberikan keputusan dan kebijakan, tetapi Kabid PBB dan BPHTB Dispenda Kota Palembang, Hairul Anwar.

“Kami ingin ketemu langsung Pak Wali, Pak Wali sedang ada di dalam, kami ingin ketemu,” ucap Ketua Umum HMI Cabang Palembang, Eko Handiyono dihadapan Kabid PBB BPPD Kota Palembang.

Selaku Ketum HMI Palembang, Eko Handiyono menyampaikan pernyatakaan Sikap HMI, meminta Pemerintah Kota Palembang sebagai pemegang wewenang pengambilan kebijakan, mestinya pemerintah kota melalui dinas pendapatan daerah dapat mengkaji ulang terkait perihal biaya pembayaran PBB.

BACA JUGA  Palembang Raih Terbaik Pertama Penghargaan Pembangunan Daerah Sriwijaya

“Mendengar banyak sekali pengaduan dari masyarakat bahwa biaya PBB sangat memberatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan kenaikan pembayaran PBB dirasa tidak sesuai dengan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat kota Palembang, bayar kewajiban kok rakyat sengsara,” ucapnya.

Hal senada, Koordinator Aksi, Asep Okta Supandi menuntut Pemkot Palembang untuk melakukan pengkajian ulang terkait penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang telah di tetapkan oleh Walikota Palembang. Karena sangat memberatkan kalangan masyarakat. Juga harus transparansi dalam proses penggunaan anggaran penerimaan dari sektor pajak.

“Meminta kepada pemerintah Kota Palembang untuk tidak menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara sporadis, harus di sesuaikan dengan pendapatan dan tingkat daya beli masyarakat, sekaligus harus melibatkan DPRD Kota Palembang untuk melakukan kajian dan sosialisasi terlebih dahulu,” bebernya.

BACA JUGA  Melalui Bekraf Palembang Bisa Masuk Bantuan Pemerintah

Menanggapi hal tersebut, Kabid PBB dan BPHTB Dispenda Kota Palembang, Hairul Anwar, yang dalam hal ini mewakili Walikota Palembang menyampaikan secara teknis kajian kenaikan PBB. Sejak tahun 2015 sudah dilakukan secara bertahap. Kini ditahun 2019 tinggal melakukan penyesuaian

“Jadi tidak benar itu, kalau kebijakan ini tidak dilakukan melalui kajian yang mendalam,” ucapnya.

“Memang terasa penyesuaian ini untuk daerah-daerah ekonomi perdagangan dan daerah khusus. Sedangkan untuk daerah-daerah pinggiran ini kan sudah digratiskan, seperti yang diterangkan melalui kebijakan Perwali no 18 bahwa pembayaran 300 ribu kebawah itu sudah dinihilkan atau dihapuskan,” tutupnya.

Teks : Herwanto
Editor: Asri

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait