Demostran Sekolah Gratis Tolak Arahan Widodo Kadis Pendidikan

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Aliansi Indonesia Cerdas yang terdiri dari aktivis-aktivis, para dosen, serta orang tua siswa dan para siswanya kembali menyuarakan hak-hak masyarakat SUMSEL menuntut kebijakan program sekolah gratis benar benar terealisasi dengan benar.Pasalnya fakta dan data yang ada sekolah-sekolah di Sumatera Selatan masih akan memungut uang bulanan atau biasa disebut dengan uang SPP yang besaranya bisa mencapai Rp 1 juta per bulan. Mereka berharap janji-janji politik Gubernur Sumatera Selatan akan melanjutkan program pendidikan sekolah bukan omongan semata.

Koordinator Aksi Rubi menjelaskan, masyarakat sangat berharap ada respon baik dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan mengenai program sekolah gratis yang sampai sekarang belum terealisasikan secara menyeluruh dan sesuai APBD yang telah di atur dalam undang-undang minimal 20% APBD untuk pendidikan gratis. Sampai sekarang pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hanya menganggarkan dana sebesar 9%.

Bahkan ada ibu-ibu yang menyuruh anaknya mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan sekolah karena tidak dapat menyanggupi pungutan yang sampai sekarang masih terus ada dan bertopeng komite sekolah.

Mirisnya lagi, saat para Demostran bersemamgat menyampaikan orasinya, dan disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo bermaksud memberikan keterangan penjelasan, dengan serta merta langsung ditolak oleh para demonstran, mengaku enggan mendengarkan keterangan Kadis Pendidikan lantaran merasa bosan dengan jawaban jawaban sama pada moment Momen sebelumnya.

BACA JUGA  Kurang 47.650 Dukungan, Tim Akhor Ajukan Nota Keberatan

Menurut Rubi, pungutan sampai sekarang masih terus ada dan bertopeng komite sekolah. Karena ini merupakan unjuk rasa yang kedua kalinya namun tidak ada hasil.

“Mohon maaf sebelumnya, kami sama sekali tidak mau mendengarkan jawaban dari Bapak Widodo karena kami sudah tahu, jawabannya pasti (kekurangan dana). Dan kami di sini menunggu itikad baik dari Pemerintah SUMSEL kalau bukan Bapak Gubernur SUMSEL, Wakilnya atau Bapak SEKDA SUMSEL yang turun langsung menemui kami, kami akan memaksa masuk ke dalam” tegas Rubi.

Selang beberapa waktu, Nasrun Umar selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan datang menemui para pendemo. Dengan senyum, ketegasan dan selalu mengucap kata sabar mengarah kepada pendemo supaya tidak adanya emosional yang memucak.

Dalam hal ini Nasrun Umar menanggapi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan akan selalu berada di depan memperjuangkan nasib masyarakat Sumatera Selatan bukan untuk siapa-siapa melainkan untuk masyarakat Sumatera Selatan sendiri dan sesuai dengan visi misi yang mereka buat. Sekretaris Daerah Sumatera selatan yang merupakan pembantu utama Gubernur dan Wakil SUMSEL akan membantu beliau untuk memyelesaikan kewajiban-kewajiban yang ada secara bertahab karena semua itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

BACA JUGA  Pemprov Sumsel Gelar Persiapan IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ke-11

“Untuk surat edaran sudah dikeluarkan tanggal 16 Mei 2019 agar seluruh kepala SMAN dan SMKN di Sumatera Selatan tidak melakukan pungutan untuk penyelenggara pendidikan tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan keluarnya peraturan daerah tentang penyelenggaran pendidikan diselesaikan dan saya yakini PERDA itu nanti tetap akan berpihak kepada kepentingan masyarakat Sumatera Selatan” kata Nasrun Umar selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nasrun Umar juga akan menindaklanjuti dan memanggil seluruh kapala SMAN dan SMKN di Sumatera Selatan untuk memerintahkan menyusun dan merencanakan anggaran sekolah tahun ajaran 2019/2020 dengan dana yang bersumber BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk Program Sekolah Gratis.

Di tempat terpisah sebelumnya, lebih kurang pukul 10.00 WIB , tim media dari swarnanews mencoba mendatangi langsung Kantor Dinas Pendidikan Sumatera Selatan untuk menemui Kepala Bidang Program Sekolah Gratis, yang diwakii Wakilnya Hendri dan Awalluddin selaku Kasub/Kasi yang mana mereka sama sekali tidak mau memberikan statement mengenai program sekolah gratis. Dengan alasan mereka tidak berhak memberikan informasi karena yang lebih pantas hanya Kepala Dinas Pendidikan atau Sekretarisnya.(*)

Teks: Syaidah
Editor: Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait