Pembangunan Pabrik NPK Pusri Disoal

Walhi & Warga Siapkan Amunisi
Pusri Tegas Lanjutkan Pembangunan

 

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Proses pembangunan pabrik baru milik PT Pusri Palembang, yakni Pabrik NPK Fusion II di Kompleks Pabrik Pusri Jl Mayor Zen Palembang, kini masih terus dipertanyakan warga sekitar maupun aktivis lingkungan. Sementara, persoalan limbah cair hingga limbah udara yang selama ini dihasilkan kelima pabrik Pusri yang existing, belum kunjung ada solusinya. Tak terkecuali efek gas amoniak masih sering mengganggu warga sekitar hingga saat ini masih belum

Pabrik Pusri Jl Mayor Zen Palembang.

Warga sekitar kompleks pabrik Pusri, seperti Warga Kelurahan 1,2, dan 3 ilir, serta Kelurahan Kalidoni, Sungai Lais, sudah ‘biasa’ dengan polusi yang dihasilkan PT Pusri Palembang. Mereka yang tinggal di sana sejak puluhan tahun, sudah ‘kebal’ dengan bau amoniak yang menyengat. Padahal, apa yang mereka alami tersebut boleh jadi akan membahayakan kesehatan mereka, terutama bagi anak-anak maupun lansia.

Jumlah warga di wilayah 1,2,3 Ilir boleh jadi mencapai puluhan ribu.

Pantauan Swarnanews, Senin (01/07/2019), di satu RT saja jumlah warganya di atas 150 orang. Mereka semua tak ada yang luput terdampak limbah Pusri. Sandi (28), salah satu warga Jl Sultan Agung RT 10 Kelurahan I Ilir Palembang mengaku, sejak 14 tahun dirinya tinggal di Palembang, ia sudah terbiasa mencium bau gas amoniak.

“Terkadang baunya sampai menyengat membuat hidung sakit. Kasihan anak-anak mereka seringkali terganggu dengan baunya,” ujar Sandi yang berprofesi sebagai driver Gojek ini.

Ia pun mengaku kalau bantuan Pusri bagi warga sekitar pabrik juga sudah mulai berkurang. Beberapa tahun lalu, Pusri sering mengadakan berobat gratis. Yakni dengan membuka tenda di lapangan, menyiapkan pelayanan medis satu hari full.

“Biasanya dulu beberapa bulan sekali ada berobat gratis. Warga diberi obat, susu, dan keperluan medis lainnya. Tapi sekarang sudah jarang. Tahun ini saja baru sekali. Yakni, tahun lalu ketika banyak warga yang pingsan dari RT sebelah, keesokan harinya Pusri baru mengadakan berobat gratis,” sebut dia.

Sandi juga mengatakan, kalau selama ini tidak ada pihak perwakilan PT Pusri yang rutin mengunjungi warga untuk menanyakan kesehatan atau lainnya. “Kami baru ketemu manajemen Pusri saat kegiatan berobat gratis itu. Sebab, saat itu banyak karyawan Pusri yang hadir,” tukasnya.

Dirinya berharap, Pusri dapat memberikan perhatian berlebih bagi warga yang terpapar langsung dampak limbah ini. Misalnya dengan rutin mengadakan berobat gratis. Begitupun mengenai pembagian sembako gratis.

Biasanya Pusri mengadakan pembagian sembako gratis di bulan puasa. Namun sejak dua tahun terakhir, sembako yang dibagikan Pusri tidak lagi gratis. Warga diminta membayar Rp 15 ribu untuk paket sembako yang terdiri beras, minyak goreng, terigu, serta gula.

Minimnya perhatian Pusri bagi warga Ring I (paling dekat dengan pabrik), juga diakui Ketua RT 10 1 Ilir Palembang, Idrus A Sani (60). Dijumpai di kediamannya, Idrus yang mengenakan kaos putih dan berpeci itu berujar, jika ada kegiatan keagamaan seperti misalnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang rutin diadakan setiap tahun bagi warga asli Palembang yang mendominasi wilayah 1,2 dan 3 Ilir, Pusri jarang membantu.

Kawasan Lorong A Rahman Jl Ultan Agung 1 Ilir Palembang, daerah yang menjadi Ring I berdekatan dengan Pabrik Pusri.

Jika RT ingin meminta bantuan, mereka diminta membuat proposal pengajuan terlebih dulu yang ditujukan ke PKBL Pusri. “Dalam proposal, biasanya anggaran dana yang kami ajukan tidak besar. Paling hanya Rp 2,5 juta, tapi yang disetujui Pusri hanya sedikit. Sejuta itu sudah lumayan untuk satu RT,” sebut dia.

Padahal, untuk kegiatan Maulid Nabi yang diadakan dua Mushola dalam wilayah tersebut, ada 230 KK yang merayakanya.Untuk itulah, agar konsumsi cukup, warga melakukan sumbangan sukarela agar acara tetap terlaksana.

“Ya itu, kalau di sini ada kegiatan, baik itu keagamaan, atau kegiatan lain, harus ajukan proposal dulu. Tapi jangan berharap cair semuanya, hanya sebagian kecil saja,” tukas Idrus.

Adapun mengenai warga yang keracunan gas Amoniak, dan sempat menghebohkan Palembang November 2018 lalu, dikatakan Idrus, kejadiannya bukan menimpa warga RT nya melainkan RT 16 yang lokasinya tidak berjauhan dari RT 10. Ada sekitar 27 warga yang terpapar racun amoniak.

“Ada yang sampai pingsan, ada yang sesak nafas. Mereka semua dibawa ke RS Pusri dan diobati gratis. Dan masing-masing korban diberi uang Rp 1,5 juta. Lepas kejadian itu, barulah Pusri mengadakan pengobatan gratis kembali,” ujar Idrus sembari tersenyum.

Dikatakan Idrus, setiap kali hujan tiba apalagi di malam hari, hampir dapat dipastikan, bau amoniak akan menyerang warga. Ia mengatakan, biasanya limbah cair Pusri dikeluarkan pada saat malam, dan saat hujan melanda.

“Biasanya pas malam jumat, kran limbah akan dibuka. Apalagi kalau malam itu hujan, pasti bau amoniak menyebar kemana-mana. Kalau katanya air hujan masuk penampungan limbah, jadi meluber makanya harus dibuang, “.

Idrus mengetahui persoalan ini dari salah satu warga yang pernah bekerja di Pusri pada bagian menutup dan membuka kran limbah tersebut.

“Ada pipa khusus untuk membuang limbah ke sungai. Walaupun limbah cair, tapi ketika dibuang ke suangai tetap saja bau amoniaknya langsung keluar. Itulah yang kami cium. Biasanya kalau baunya sudah sangat menyengat, kami warga langsung masuk rumah tutup pintu dan jendela, supaya baunya berkurang,” sebut dia.

BACA JUGA  Pacu Pasar Tradisional sebagai Pemicu Stabilisasi Harga Lokal

Masyarakat Terganggu Bisa Menggugat

M. Khairul Sobri

Pembangunan pabrik baru NPK Fussion II milik PT Pusri Palembang, sudah diketahui organisasi lingkungan hidup bergensi, Walhi. Mereka menilai Pusri tidak usah membangun pabrik baru lagi di daerah tersebut. Sebab, selama ini persoalan pengelolaan IPALnya saja belum baik, begitupun mengenai Amdal.

“Kami memang sudah pernah melakukan gugatan ke Pusri terkait limbah yang mereka keluarkan, sekitar tahun 2.000 dan kala itu ada penegakan hukum, dan Pusri harus melakukan ganti rugi. Namun, memang untuk pembuktian secara meluas soal Pusri membuang limbah yang tergolong B3, cukup sulit,” jelas Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M. Hairul Sobri akrab disapa Eep.

Misalnya, Pusri membuang limbah cairnya saat hujan, lazimnya memang kalau hujan pasti limbah dibuang, karena di masa itu jejak limbah di udara maupun air, akan bias.

Nah, yang seperti ini tidak bisa dibuktikan, karena menyangkut, buang limbahnya di daerah mana, lembaga riset yang meneliti limbah dimana, dan lain-lain.
Tapi, jika ditelisik lebih jauh, ada yang namanya Strict Liability atau tanggung jawab mutlak. Seperti yang tertuang dalam Pasal 88 UU PPLH No. 32 tahun 2009 disebutkan Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya, Beracun), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Hanya saja, aturan ini belum sepenuhnya dapat dijalankan. Meski ada beberapa perusahaan yang sudah terkena aturan ini, terkait kebakaran hutan, dan perusahaan tersebut diharuskan membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.

“Jadi misalnya Pusri melakukan pencemaran di Sungai Musi, maka seluruh Sungai Musi itu harus dipulihkan,” jelas Hairul yang akrab disapa Eep itu.

Begitu juga dengan masyarakat yang terkena dampak pencemaran. Sebagaimana beberapa warga yang sampai pingsan akibat menghirup amoniak, mereka dapat menggugat ke pengadilan. Seba, ada tiga hak dasar manusia yang dijamin pemerintah yakni, hak dasar atas air, udara maupun tanah.

Makanya, jika masyarakat menggugat dan dinyatakan menang, Pusri wajib membayar biaya ganti rugi itu kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya dibayarkan ke warga masing-masing yang menjadi korban. “Jadi ada aturannya,” ucap Eep.

Sebenarnya, sambung Eep, bukan hanya masalah pencemaran yang mesti diawasi, ada banyak faktor, seperti soal usia pipa yang digunakan, rencana kerja umum, dan lain-lain. Semua aturan itu ada dalam jabaran di Kementrian Lingkungan Hidup.

Lantas apa yang akan dilakukan Walhi terkait rencana Pusri yang sedang membangun pabrik baru NPK Fusion II ini?

Anak Sungai yang dihubungkan dengan jembatan bantuan PT Pusri Palembang.

Dikatakan Eep, saat ini Walhi sedang fokus pada cagar budaya yang dilindungi yang ada lokasinya di pabrik baru tersebut. Sebab, menurut Eep berdasarkan kajian Walhi, jika di suatu tempat ada cagar budaya yang dibangun nenek moyang kita dahulu, artinya daerah tersebut perlu dijaga kondisi lingkungannya.

“Kami memang belum ada kajian ilmiahnya, namun berdasarkan yang kami pelajari selama ini, kawasan yang memiliki cagar budaya wajib dijaga keseimbangan antara kehidupan social dengan lingkungannya. Karena itu sudah pertanda dari leluhur kita terdahulu. Misalnya saja, wilayah hutan yang ditetapkan sejak zaman dulu sebagai hutan larangan. Itu artinya siapa saja yang menebang pohon di hutan tersebut, harus menggantinya dengan pohon yang baru (ditanam kembali). Karena bila tidak akan mengganggu keseimbangan alam dan lingkungan,” jelas Eep.

Lantas, apakah langkah Pusri untuk meningkatkan produksi pupuk demi menjamin kedaulatan pangan, dengan membangun pabrik ini salah? Pria ini kembali berujar, kalau Pusri tidak perlu lagi membangun pabrik pupuk baru. Selama ini, kebutuhan pupuk tidak sepenuhnya diserap petani kecil, melainkan ada banyak industri perkebunan sawit skala besar yang juga menggunakan pupuk Pusri.

“Dari informasi yang pernah saya baca, lahan pertanian sekarang semakin menyusut digantikan dengan lahan perkebunan milik perusahaan besar. Jadi pupuk yang ada sekarang bukan untuk petani melainkan perkebunan skala besar. Jadi buat apa dibangun lagi,” sebut dia.

Gas Amoniak Ancam Perparah Penderita PPOK

dr. Natalie Duyen, Sp.P,  M. Kes

Gas amoniak yang terhisap warga seputaran Pabrik Pusri, dapat membahayakan tubuh.  Dijelaskan dr. Natalie Duyen, Sp.P,  M. Kes, dokter spesialis Penyakit Paru, RSMH Palembang, Jumat (05/07/2019), apalagi yang bersangkutan sudah ada penyakit paru sebelumnya misalnya PPOK, asma, bronkitis, TB paru.

“Ada banyak faktor yang membuat seseorang keracunan gas amoniak, seperti berapa lama ia terpapar, berapa banyak partikel gas yang dihisap, serta apakah sebelumnya sudah menderita penyakit paru misal PPOK, asma, bronkitis, TB Paru, dan sebagainya,” kata Natalie yang dijumpai di sela sela tugasnya.

Apabila setelah menghirup gas kemudian pingsan, berarti kuantitas gas yang dihirup juga besar. Akan lebih baik lagi bagi warga yang merasa tubuhnya tidak nyaman, terutama sering alami batuk atau kesulitan bernafas, untuk segera melakukan rontgen paru paru. Apalagi jika kediamannya berdekatan dengan lokasi pabrik. Dari rontgen inilah akan diketahui penyakit apa yang diderita.

BACA JUGA  Petani Karet Ramai-ramai Alih Profesi

Dijelaskan Natalie, untuk yang ada riwayat penyakit asma, terpapar gas amoniak bakal memperburuk kondisi kesehatannya. Jika selama ini ada penduduk yang sudah ada penyakit asma atau PPOK tentu penyakit tersebut akan sering kambuh. Siapapun yang ada riwayat PPOK sebelumnya, pasti berdampak.

Lantas bagaimana dengan solusi menggunakan masker kain, serta rutin mengonsumsi susu? Disebutkan Natalie, penggunaan masker kain dapat dipakai. Sementara dengan susu, meski disinyalir mampu menetralkan racun namun tidak untuk racun yang terhirup. “Yang masuk ini kan melalui saluran nafas dan bukan saluran cerna,” sebut dia.

Hanya saja, metoda meminimalisir paparan pencemaran melalui masker ini sifatnya sementara. Tetap saja, harus ada solusi dari perusahaan untuk meminimalisir penyakit paruh kerja ini.

“Jika masyarakat banyak alami keluhan, kemudian setelah diperiksa ternyata memang benar sebagai akibat terpapar gas beracun dari pabrik, harus segera ada tindakan,” cetusnya.

Pembangunan Dilanjut, Pusri Siap Proteksi Warga

Sementara Manager Humas PT. Pusri Palembang, Hernawan L. Sjamsuddin, saat dikonfirmasi (9/7) menjelasjan, sampai saat ini pihaknya akan tetap melanjutkan pembangunan pabrik NPK tersebut.

“Terakhir sudah duduk bareng dengan Dinas Pariwisata, dan tidak ada masalah, terkait dengan situs Telaga Biru,” tegas Hernawan.

Bahkan pihaknya pun sudah rapat dengan Depdikbud, memang pihaknya sama sekali tidak mengotak atik situs tersebut.

Pihaknya yakin pembangunan pabrik NPK ini tidak akan merugikan banyak pihak. ” Kita koordinasi terus dengan Dinas Pariwisata dan Depdikbud, kalau soal itu, “imbuhnya.

Jadi akan tetap dibangun? ” Ya, kita akan bangun, sebab ini sudah sangat dibutuhkan untuk menopang kedaulatan pangan, “imbuhnya.

Disinggung soal masyarakat sekitar pabrik, yang juga banyak menolak lantaran khawatir semakin banyak resiko yang mereka rasakan, seperti bau gas amoniak masih sering mengganggu kesehatan mereka, khusus setiap malam Jumat saat Hujan turun, disinyalir dilakukan aktifitas pembuangan limbah disertai bau amoniak sangat menyengat.

Hernawan menjawab, tidak mungkin pihaknya akan membuang buang gas. Sebab gas itu sangat mahal sebagai bahan baku. ” Ya kalau ada bau menyengat dan sampai pada masyarakat, artinya ada gas terbawa oleh angin bertiup ke pemukiman warga, ” kata Hernawan.

Hernawan L. Sjamsuddin

Soal resiko? Saat ditanya, Hernawan juga menanggapi, hal itu masih lumrah dan masih diambang batas kewajaran, sehingga resiko dari gas amoniak yang dihirup warga masih di bawah 07 ppm. Masih aman lah, “tegasnya.

Hernawan juga membeberkan bahwa, jika hal itu mengkhawatirkan dan meracuni. Tentu yang akan terkena efek lebih dahulu adalah 400 KK staf dan karyawan PUsri yang berada di Komplek Pusri.

“Coba hitung, kalau 400 KK dikali masing masing KK ada 5 memiliki istri dan anak. Tidak kurang dari 2000 orang pasti terpapar lebih dahulu. Tapi kenyataanya kan tidak, kita aman kan sampai sekarang. Sebab masih di bawah 7,”ungkapnya.

Bagaimana upaya Pusri menekan angka ambang gas amoniak hingga 0 ( Nol). Lagi-lagi Hernawan mengungkapkan, saat ini pihaknya akan terus berupaya menekan hingga serendah mungkin.

“Memang bagusnya normal di Nol, kita akan berupaya ke sana, sehingga semua sisi bisa hemat dan mampu meningkatkan produksi dengan baik, “ungkapnya singkat.

Tidak sampai di sini saja, Swarnanews juga mencoba mengorek keterangan soal kepedulian Pusri terhadap warga area pabrik kini banyak dikeluarkan warga sekitar. Mulai minimnya santunan berobat gratis makin jarang, bantuan kegiatan warga yang kecil hingga pengadaan sembako yang dijual dengan standart harga masih lumayan tinggi.

“Ya, bagaimana lagi, Pusri hari ini kan tidak seperti dulu lagi. Dulu kita besar, tentu perolehan laba dan lainya signifikan, sehingga kita bisa memberikan semuanya lebih baik. Tapi sekarang tidak bisa begitu lagi, masyarakat memang masih harus menebus sembako dengan harga khusus sampai Rp. 24 ribu per paket. Meski tidak semurah dulu lagi. Kegiatan lain pas Ultah Pusri juga kita gelar, seperti sunatan masal, dan lainya. Termasuk bantuan kegiatan, kita saat ini memberikan sesuai dengan kondisi perusahaan tidak sebesar dulu lagi, kita berharap masyarakat faham ini, “imbuhnya.

Bahkan Pusri kata Hernawan juga sudah menyiapkan khusus bagi masyarakat yang terpapar amoniak atau sakit. ” Silakan langsung ke rumah sakit kita Pusri, bawa KTP. Akan diberikan layanan pengobatan gratis sampai sembuh bagi warga sekitar pabrik. Jadi kita berikan ini layanan prima untuk warga sekitar,” jelasnya.

Soal penanganan limbah, Hernawan pun menambahkan, sampai hari ini pihaknya mengelola limbah dengan sangat baik. Tidak dibuang sembarangan. “Kita sudah pantau juga kondisi air Sungai Musi masih diambang batas normal dan bagus tidak tercemar. Ini kita pantau terus bersama tim turun, ada K3LH siap siaga menangani ini,” jelasnya. (*)

Teks/Editor : Asih dan tim

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait