Jelang Sidang MK, PKS – KPU Provinsi Memanas

11 Juli 2019 3:11 pm,

KPU Provinsi: Jangan Salahkan Kami Lagi

SWARNANEWS.CO.ID PALEMBANG |Besok, Jumat (12/07/2019) merupakan sidang pendahuluan gugatan sengketa Pileg wilayah Sumatera Selatan. Salah satu kasus yang tengah ramai diperbincangkan yakni sengketa Pileg Partai PKS, yang menggugat atas hilangnya tiga kursi di tiga wilayah di Sumatera Selatan.
Salah satu penyelenggara Pemilu yang menjadi sorotan Tim Advokasi DPW PKS Sumsel, yakni KPU Provinsi Sumatera Selatan. Jikalau KPU Provinsi pada saat sidang Mahkamah Konstitusi  (MK) berlangsung, tetap menggunakan data rekapitulasi DA-1 (berita cara hasil rekapitulasi di beberapa Kecamatan) yang lama, maka Tim Advokasi PKS akan melakukan tuntutan.

Menanggapi masalah ini, Ketua KPU Provinsi, Dra Kelly Mariana berujar, silakan saja hal itu dilakukan PKS.

“Kita kan sudah ada jalurnya. PKS ini sudah menggugat ke DKPP, gugat ke Bawaslu, dan gugat ke MK. Keputusan MK itu keputusan tertinggi untuk PHPU. Jadi kalau masih juga tidak puas, ya silakan saja. Kalau kami hanya menjalankan putusan. Dan keputusan MK itu final dan mengikat. Apapun keputusannya kami harus melaksanakan. Kalau kami tidak laksanakan nanti, justru kami yang kena. Kan ada aturan itu,” jelas Kelly dihubungi, Kamis (11/07/2019).

Ia menambahkan, semua tuntutan yang diminta tim advokasi PKS telah dilakukan pihaknya. “Waktu itu juga mereka sudah menggugat ke Bawaslu, dan telah ada juga keputusannya. (Ada) itu yang harus dilakukan pencocokan dan sudah kami lakukan pencocokan. Tapi kami tidak dengan kapasitas untuk mengubah hasil yang telah ditetapkan secara nasional oleh KPU RI, sebelum ada putusan MK,” tegas beliau.

Disinggung apakah dalam sidang nanti KPU Provinsi masih akan menggunakan data DA yang lama ataukah memakai DA baru hasil pencocokan? Diungkapkan Kelly, kalau pihaknya belum tahu, dan akan melaksanakan sesuai permintaan MK saja. “Yang pasti hasil dari Bawaslu akan kami serahkan ke MK sebagai jawaban juga. Nah itu terserah MK perintahnya bagaimana. Apakah langsung menggunakan hak pencocokan hasil Bawaslu, atau apakah ada perintah yang baru. Kami tergantung putusan MK. Bukan kami yang menentukan,” sebutnya.
Yang jelas, sambung Kelly, menjelang pelaksanaan Sidang Mk besok, Jumat (12/07), pihaknya telah menyiapkan alat bukti yang diperlukan, dan semua itu telah diserahkan ke pengacara KPU RI pada 8 Juli 2019 lalu. Adapun bukti yang diserahkan seperti, Form rekapitulasi C1, DA-1, DA, DB, DC, dan lain-lain. “Semua alat bukti telah kami serahkan ke pengacara KPU RI karena yang bersidang mereka, kami mendampingi,” sebut dia.

BACA JUGA  Saling Tunjukkan Bukti Sidang Keempat di PTUN Belum Temukan Hasil

Tunggu Laporan Bawaslu Empat Lawang
Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel, Iin Irwanto ST MM menyatakan, kalau pihaknya saat ini sedang menyusun laporan terkait hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang (tempat di mana DPW PKS mensinyalir terjadinya penggelembungan suara sehingga mengakibatkan suara dan jatah kursi PKS hilang, red).

“Pada prinsipnya kami akan memproses dan menindaklajuti, dugaan pelanggaran baik itu pelanggaran pidana, ataupun pelanggaran etik yang kami temukan selama proses pencocokan rekapitulasi beberapa waktu lalu,” ujar Iin, Kamis (11/07/2019).

Namun, sambung dia, seyogyanya Bawaslu Empat Lawang segera menyampaikan ke Bawaslu Sumsel hasil temuan serta dugaan pelanggaran yang terjadi. Sehingga Bawaslu Provinsi dapat mengetahui secara akurat dan pasti sebelum ditindaklanjuti. Sebab, pengawasan langsung dilakukan oleh Bawaslu Empat Lawang.
“Kita tahu data PKS itu (hasil rekapitulasi DPW PKS), dan ini sudah kita koordinasikan ke Bawaslu RI, dan bahkan Bawaslu RI juga sudah turun (menangani masalah ini). Yang mengeluarkan keputusan administrasi itu adalah Bawaslu RI. Yang juga telah menurunkan tim untuk mengawasi dan memonitor terkait pencookan tersebut, dan juga hasilnya. Sekarang sedang dibahas di Bawaslu RI,” jelas Iin.
Namun, lanjut Iin, untuk sanksi yang diberikan atas dugaan penggelembungan suara, adalah berupa sanksi etik maupun pidana. Jika pidana akan diproses di sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sementara pelanggan etik akan diproses di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Secara umum kasus di Empat Lawang yang saya dapat informasi bahwa KPU Empat Lawang sebelumnya sudah dilaporkan oleh salah satu calon anggota DPRD Provinsi terkait dengan proses rekapitulasi yang ada di Empat Lawang. Makanya kami akan lihat juga, dan dikaji terkait proses pelanggaran yang terjadi di sana,” jelasnya.
Apabila, terbukti melanggar pidana penggelembungan suara, maka merujuk Pasal 505 atau 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikenai hukuman penjara satu tahun dan denda Rp 12 juta. Sedangkan jika terbukti melanggar Etik, hukumannya bisa ringan sampai pemecatan. Yang masuk kategori ringan yakni teguran, peringatan, tapi kalau peringatan keras bentuknya bisa pemecatan. “Tapi kami tidak berandai-andai ke situ. Pokoknya Bawaslu Provinsi menunggu hasil pengawasan Bawaslu Empat Lawang, yang nanti akan kami plenokan.”
Sementara terkait pelaksanaan sidang MK besok, Jumat, Iin berkata, pihaknya telah menyiapkan bukti C1, data hasil pengawasan juga data hasil penindakan yang mereka lakukan selama ini. Dalam sidang MK besok, akan ada 24 permohonan gugatan yang diajukan 12 partai politik yang ada di Sumatera Selatan. “Kami besok akan memberikan informasi terkait apa yang kami ketahui serta apa yang kami saksikan. Pokoknya adalah, bagaimana pengawasan aktif yang selama ini dilakukan pengawas pemilu, mulai dari jajaran TPS sampai jajaran provinsi,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, DPW PKS Provinsi Sumsel menuding ada upaya pengelembungan suara pada Pileg 2019 lalu. PKS menduga, pengelembungan itu terjadi di Pileg DPR RI maupun DPRD Provinsi yang dilakukan parpol tertentu. Kecurigaan adanya penggelembungan itu terjadi sejak tingkat PPK maupun KPU Kabupaten Empat Lawang. Akibatnya, sejumlah suara dan jatah kursi yang semestinya menjadi milik Caleg PKS, akhirnya hilang.
Salah satu Tim Advokasi DPW PKS yang ikut menggugat ke MK, M Ridwan Saiman SH MH menyatakan, kalau pihaknya akan menuntut KPU RI, KPU Provinsi hingga KPU Empat Lawang jika selama proses persidangan tetap menggunakan form DA hasil rekapitulasi yang mengandung unsur kecurangan. (*)

BACA JUGA  KPUD OKI Rakor Bersama Paslon

Teks/Editor: Maya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait