Prodexim Masih ‘Galau’

Butuh Strategi Market Baru 
Pembinaan Harus Kontinyu

 

Pertumbuhan sejumlah BUMD di jajaran kabupaten/kota ataupun Pemprov Sumsel masih cukup memprihatinkan hari ini. Sebut saja contohnya, PT Patralog, salah satu BUMD milik Kota Palembang dulu bangkrut dan kabarnya kini baru mulai dirintis lagi lantaran ada sinyalemen positif bisa dikembangkan. Begitu juga PD Prodexim, BUMD milik Pemprov Sumsel disebut sebut FITRA (Forum Indonesia Transparansi Anggaran) tidak menyetor PAD-nya selama 5 tahun terakhir, ternyata Prodexim hari ini juga sudah mulai bangkit kembali berani menata kantor lamanya di kawasan Cinde untuk merintis bisnis bisnis baru. Meski masih disayangkan, perusahaan-perusahaan daerah ini masih ‘galau’ lantaran masih harus menyisir sejumlah potensi bisnis bisa diolah untuk bisa dikembangkan dan memberi keuntungan jangka panjang.

Tampak depan suasana halaman Kantor PD Prodexim.

SWARNANEWS.CO.ID | Penelusuran Swarnanews.co.id pekan lalu ke kantor PD Prodexim milik Pemprov Sumsel, tak hanya miris melihat kondisi kantor tua dua lantai yang terletak di deretan para PKL di kawasan Cinde. Namun minimnya peralatan penunjang di kantor tersebut seakan menggambarkan, perusahaan ini memang butuh perbaikan mendesak dari semua sisi.

Direktur PD Prodexim Syafriar yang baru dilantik April lalu, hari itu (15/7/2019) ditemui di lantai 2 membeberkan kondisi real Prodexim saat ini. Selain masih meraba-raba jeni bisnis yang potensial bisa dikembangkan secepatnya, juga berharap mendapat support penuh dari pemilik kebijakan.

“Ya, kita BUMD Sumsel, tapi kita berada di Kota Palembang. Kita berharap pak Wali Kota Palembang juga memberikan dukungan penuh. Saya sempat kecewa lalu, saat kami mengutus izin investasi yang ditawarkan pihak Korea ke Prodexim akan membangun hotel bintang lima, namun terkendala advice planning yang mengurus sampai berbulan bulan tidak ada jawaban atau perhatian dari Kota Palembang. Ya, akhirnya kita pilih mundur saja lah dari tawaran investor Korea itu, malu, sudah lama nggak keluar keluar jawaban dari Wali Kota Palembang, “kata Syafriar.

Untuk jangka pendek, pihaknya akan melakukan progress bisnis jangka pendek yang memiliki sinyal positive diterima pasar, dengan mengefektifkan aset aset lahan-lahan tidur milik Pemprov Sumsel.

“Ini akan sangat efektif, selain lahan-lahan nganggur tersebut aman. Juga bisa memberikan kontribusi ke PAD,” ujar Syafriar.

Direktur PD Prodexim Syafriar.

Saat ini diakui Syafriar, yang melakukan penjajakan ke Prodexim untuk kerja sama sudah cukup banyak. Khususnya memberikan sektor jasa dan perdagangan. Mulai pasar rakyat, komplek kuliner dan bisnis lain seperti sarana olahraga sifat profitnya lebih gampang.

Syafriar menyebut, bisnis ini selain lekat dengan Masyarakat dan sudah tidak asing lagi, juga lebih mudah memaksimalkan pekerja dalam negeri.

Beberapa lokasi yang sudah dipetakan oleh Prodexim, diantaranya, Kenten tepatnya Di belakang Abi Hasan Said, lahan di sana akan dimanfaatkan untuk pembangunan pasar rakyat. “Ini sedang proses lelang sekarang,” imbuhnya.

Daerah POM IX, tepatnya di Sekolah Harapan belakang Perbakin, rencananya akan dibangun daerah kuliner terpadu, saat ini sudah Ada yang garap dan on progress tahun ini, proses izin gubernur dan IMB.

Juga ada beberapa lokasi lain siap dijadikan bisnis terpadu antara kuliner dan kantor, seperti milik Soma Palembang. Termasuk juga pembangunan sarana olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Syafriar menyebut, semua aset aset pemprov akan diefektifkan dengan baik. Termasuk aset penyertaan modal yang dikerjasamakan dengan PD PDE Hilir gedung Bengkel dan CFC Demang Legal Daun, pihaknya segera Mengajukan surat ke gubernur. “Belum untung masalahnya sampai sekarang, kita akan menarik diri dari kerjasama itu dengan PD PDE supaya kedepan lebih baik lagi,” imbuhnya.

PD PDE Belum Untung Kelola Aset Prodexim

Manager Operasional dan Umum PD PDE Sumsel, Iramsyah, saat dibicangi swarnanews. co.id beberapa hari lalu mengatakan, pihak PD PDE Hilir memang mengelola aset PD Prodexim, berupa bangunan untuk Bengkel, bangunan CFC terletak di Demang Lebar Daun. Namun, belum menguntungkan sampai hari ini, sehingga belum ada bisa diberikan sebagai bentuk bagi deviden kepada PD Prodexim.

“Ini sudah kita sampaikan setiap RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di akhir tahun, juga dihadiri oleh jajaran direksi Prodexim dan PD PDE juga Pemprov Sumsel. Mulai laporan laba rugi hingga progres program bisa menguntungkan bersama juga evaluasi bersama,” jelas Iramsyah singkat.

BACA JUGA  IPC Gebrak Efektivitas Pelabuhan Sungai Lais

Kerjasama ini jelas, secara hukum, PD PDE Hilir menyertakan modal berupa uang, sedangkan Prodexim dalam bentuk aset yakni Bangunan, dan Bengkel.

Aset inilah yang dikonversi sebagai penyertaan modal (saham), dipresentasikan mencapai 12 persen milik Prodexim dan sudah diserahkan menjadi aset PD PDE Hilir untuk dikelola.

Konsekwensinya, jika perusahaan untung, akan dilakukan pembagian Deviden. Sebaliknya, jika belum untung tidak ada yang bisa dibagi atau diberikan ke Prodexim.

Nah, kondisi inilah membuat PD PDE Hilir belum membagikan devidenya. “Karena memang belum untung. Kelihatanya saja CFC itu ramai, namun itu dikelola pihak ketiga yang belum seberapa hasilnya. Ditambah lagi masih disedot oleh biaya operasional tinggi, gaji karyawan dan biaya lainya,” imbuh Iramsyah.

Disinggung soal progres agar perusahaan daerah ini bisa maju bersama-sama, Iramsyah mengaku belum bisa membuka secara gamblang.

“Semua bisnis plan sudah kita sampaikan di setiap RUPS, juga kendala dihadapi, sehingga semua bisa fokus melaksanakan dengan maksimal,” harapnya.

Saat ini PD PDE akan lebih fokus mengelola bisnis bisnis yang lama sudah berjalan seperti PLTS, PLTG dan lainya. ” Untuk bisnis baru belum kita munculkan, masih dalam rintisan. Jika sudah mantap, nanti akan kita publish, “jelas Iramsyah.

Siapkan Kajian Bisnis Khusus

Kepala Biro Perekonomian Sumsel Afrianjoni.

Kepala Biro Perekonomian Sumsel Afrianjoni mengungkapkan, pihaknya juga akan membantu menyiapkan kajian rencana bisnis, sehingga di tahun 2020 sudah ada bisnis yang berjalan.

Saat ini Prodexim hanya mengelola parkir bandara yang merupakan bisnis peninggalan periode sebelumnya. Kedepan butuh bisnis baru yang lebih bagus lebih makro.

“Parkir sebenarnya bukan ranah BUMD, terlalu kecil lah. Tapi Prodexim butuh survive sebab Pemprov tidak melakukan penyertaan modal lagi, untuk sementara dari bisnis parkir ini cukup menghidupi manajemen. Tinggal rintis bisnis skal bear saja, ” harap Afrianjoni.

Parkir seharusnya hanya jadi bisnis sampingan saja, sebab tugas BUMD untuk membantu pertumbuhan daerah, mengendalikan barang dan jasa untuk peningkatan PAD Sumsel. “Kita akan minta bisnis plan lebih spesifik lagi lah kedepanya,” tegas Afrianjoni.

Pemprov berharap Prodexim bisa menggali potensi perdagangan dan jasa yang ada di daerah ini. Sehingga Pengembangan ekonomi lokal bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sampai hari ini masih banyak potensi produk UMKM yang belum tertampung di Sumsel. Ini harus ada lembaga yang bisa menghimpun hasil produk produk ini agar bisa dikembangkan dengan baik.

‘Dulu sempat terfikir harus ada BUMD pangan, tapi setelah melihat kondisi Prodexim memang belum punya bisnis plan khusus, pangan bisa menjadi salah satu jenis bisnis bisa dibidik oleh Prodexim,” imbuhnya.

Dari sejumlah BUMD milik Pemprov BPR, PD PDE, Swarna Dwipa, Swarna Dwipa Selaras Adiguna dan penyertaan modal ke ATS. Semua sudah memiliki ranah bisnis pokok.

Contoh saja, DKI bisa menampung beras dan bisa kerjasama dengan pihak ketiga mengelola bahan pokok dan lainya. Padahal mereka tidak ada kebun dan pertanian, namun bisa mengelola ini melalui BUMDnya.

Nah, Sumsel ini kan banyak potensinya, bisa menjadi fasilitator kebutuhan petani, mempersiapkan pupuk, benih dan market share hasil pertanian. Termasuk menyediakan pelayanan bagus dan SDM professional.

“Pemprov memang harus tegas, kalau PAD ingin naik, memang harus diback up dengan memperbanyak BUMD. Sebab dalam skema bisnis, badan usada diakui pemerintah dan berhak berbisnis adalah bentuk Koperasi, BUMD/N, PT dan CV Swasta, bukan dinas dan lembaga lain. BUMD inilah bisnisnya pemerintah,” tegasnya.

Sehingga fungsi pangan tidak terganggu, BUMD mengelola pangan bisa menjaga stabilitas harga cabe, intervensi harga sehungga tidak sekedar himbauan himbauan saja seperti keterbatasan dilakukan dinas.

“Itu contoh peluang bisa digarap Prodexim kedepan sehingga akan lebih eksis dan langsung memberikan efek kepada masyarakat kebutuhan pangan lokal,” imbuhnya.

Kedepan ia berharap jika diback up, kebijakan anggaran bisa mengikut ke sektor pertanian dengan program lebih komprehensif. Dengan begitu akan tercipta iklim kondusif dan berkesinambungan.

BACA JUGA  Banjir, Cermin Ruang Terbuka Hijau Masih "Mandul"

“Dengan adanya ASN dapat beras petani akan membentuk pola ketergantungan distribusi terhadap petani Sumsel sehingga nilai tukar petani bisa naik, terlebih Bulog tidak bisa mengakomodir semua beras petani. ” HET Bulog hanya Rp. 6.000, sedangkan petani bisa jual Rp. 8.000,jadi regulasinya harus dirubah,” tegasnya.

Propinsi lain saja bisa menyerap semua beras petani, Banten dan juga DKI salah satunya.

Jadi, Afrianjoni lebih jauh membeberkan, tugas Prodexim memang berat mencari celah bisnis apa layak dan mampu mendongkrak PAD signifikan.

Dengan adanya restrukturisasi organisasi baru, direktur baru dilantik April lalu dan memiliki kantor di Cinde kini terus melakukan penertiban administratif.

Pemda sudah melakukan audit independe dengan akuntan publik untuk mengecek semuanya secara total agar bisa dipetakan bisnis planya secara gamblang. “Kemungkinan dua pekan lagi selesai auditnya,”.

Pentingnya peran BUMD sangat besar. Apalagi untuk menekan angka kemiskinan di bawah satu digit. Mau atau tidak mau, harus menomorsatukan atau nomor dua khusus sektor pertanian ini. PDRB ditentukan tiga sektor, tambang, industri pengolahan, pertanian dan perkebunan.

FITRA Minta Pembinaan Prodexim Harus Lebih Intens

Koordinator Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) Sumsel Nunik Handayani.

Sebelumnya, Koordinator Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) Sumsel Nunik Handayani menyampaikan, PD Prodexim dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Produksi, Ekspor dan Impor Palembang (Prodexim). PD Prodexim bergerak dalam bidang usaha properti dan developer, perdagangan umum dan jasa, perdagangan, konstruksi dan pekerjaan sipil, perbengkelan, dan pengadaan kendaraan bermotor dan alat berat dan jasa lainnya.

Pada tahun 2013 pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan Penyertaan Modal kepada PD Prodexim sebesar Rp. 23.571.984.402,00 dengan komposisi 100%.Namun sejak tahun 2014 s.d 2017 PD Prodexim tidak pernah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Biro Perekonomian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan PD Prodexim diketahui, Laporan Keuangan PD Prodexim per 31 Desember 2013 merupakan Laporan Keuangan terakhir yang disampaikan kepada Pemprov Sumsel. Ternyata Dalam Laporan Laba Rugi Tahun 2013, PD Prodexim mengalami kerugian sebesar Rp 10.984.870.910,3, yang terdiri dari rugi tahun berjalan (2013) sebesar Rp. 2.013.664.953,96, dan rugi tahun lalu (2012) sebesar Rp. 8.971.205.956,35.

Selain itu PD Prodexim mendapat dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Sumsel secara berturut dari 2012 sebesar Rp. 12.359.042.281,61 dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 23.571.538.281,61 dan terdapat selisih penilaian aset.

Saldo Ekuitas PD Prodexim per 31 Desember 2013 sebesar Rp 14.052.560.116,98. Pemeriksaan selanjutnya atas Neraca per 31 Desember 2017 dibandingkan dengan Laporan Keuangan PD Prodexim per 31 Desember 2013 terdapat perbedaan saldo penyertaan modal PD Prodexim sebesar Rp 3.117.852.520,59 (Rp14.052.560.116,98 – Rp10.934.707.596,39). Atas perbedaan saldo penyertaan modal tersebut, telah dilakukan konfirmasi kepada Kepala Sub Bagian Akuntansi BPKAD namun pihak Pemda tidak dapat memberikan penjelasan perbedaan.

Masih kata Nunik, pihaknya menyampaikan, untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap, tim pemeriksa BPK telah mengirimkan surat dengan Nomor 10/Terinci- Sumsel/04/2018 tanggal 12 April kepada Direktur Prodexim, namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan Mei 2018 tidak ada balasan dari Direktur PD. Prodexim. Hal ini sangat bertentangan dengan Perda Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim terutama pada pasal 6 ayat (1)yang mengatakan bahwa Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah. Ternyata implementasinya justru mengalami kerugian pada setiap tahunnya.

Artinya bahwa ada kesalahan baik dalam kepemimpinan pada PD Prodexim itu sendiri juga pada pengelolaan atau managemennya sehingga harus benar benar dikelola oleh SDM Professional.

Untuk itu FITRA Sumsel merekomendasikan agar Pembinaan terhadap PD Prodexim harus segera dilakukan, dengan melakukan evaluasi dan monitor serta bimbingan (couching) secara rutin pada PD Prodexim, minimal setahun dua kali, sehingga konsep pengelolaan perusahaan yang baik (GCG) bisa terwujud sehingga tujuan dari PD Prodexim sebagai BUMD bisa tercapai yaitu dapat memberikan sumbangan pendapatan (penerimaan) daerah dan dapat memajukan perekonomian serta melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan professional.(*)

Teks/Editor : Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait