Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2019

SWARNANEWS.CO.ID, JAKARTA | Berdasakan Pasal 8 ayat 2 dan 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah  wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah NKRI yang pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha dilakukan oleh Badan Pengatur (BPH Migas). Pasal 46 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 ayat (1) menyatakan bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)”. Sedangakan dalam ayat (2) disebutkan bahwa Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaaan dan distribusi BBM dan gas bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu serta meningkatkan efisiensi penggunaan APBN, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga Jual eceran BBM. Sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui Badan Pengatur, BPH Migas melalui sidang Komite telah menetapkan 3 Surat Keputusan penunjukan Badan Usaha sebagai pelaksana penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP yaitu sebagai berikut:

  1. Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan Pendistribusian JBT Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kepada PT. AKR Corporindo, Tbk.
  2. Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan Pendistribusian JBT Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kepada PT. Pertamina (Persero)
  3. Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 40/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan PT. Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan dan Pendistribusian JBKP Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Merujuk pada surat keputusan tersebut kuota volume dan penyalur Badan Usaha untuk Jenis BBM Tertentu/BBM subsidi (solar dan kerosene/minyak tanah) dan Jenis BBM Khusus Penugasan/JBKP (premium) ditetapkan setiap tahun selama jangka waktu penugasan.

Berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun 2019 Volume BBM Subsidi (JBT) ditetapkan sebesar 15,11 juta KL yang terdiri  minyak solar 14,5 Juta KL dan kerosene (minyak tanah) sebesar 0,61 juta KL. Jumlah kuota ini lebih kecil dari kuota minyak solar tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 15,62 Juta KL. Sedangkan kuota untuk JBKP/Premium untuk tahun 2019 juga mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu dari 11,8 juta KL menjadi 11,00 juta KL. Adapun Kuota dan realisasi volume JBT dan JBKP tahun 2015 s.d 2019 adalah sebagai berikut:

Kuota, Realisasi dan Proyeksi JBT tahun 2015 – 2019

Kuota, Realisasi dan Proyeksi JBKP/Premium tahun 2015 – 2019

Keterangan:
1)Termasuk volume cadangan sebesar 0,5 juta KL
2) Realisasi JBT Tahun 2019:  Januari s.d Juli verified
3) JBKP Jamali Tahun 2018 dimulai sejak 28 Mei 2018

4) Realisasi JBKP Tahun 2019: Januari s.d Juli verified

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPH Migas, realisasi volume  JBT Jenis Minyak Solar sampai dengan bulan Juli sebesar 9,04 juta KL (62%) dan diproyeksikan sampai dengan akhir  tahun 2019 sebesar 15,31 – 15, 94 juta KL, artinya ada potensi over kuota sebesar 0,8-1,4 juta KL (5,5 -9,6%).

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa pada konferensi Pers Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2019 dikantor BPH Migas, Rabu (21/08/19) menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan BPH Migas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, diduga adanya ketidakpatuhan dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

“Komite BPH Migas telah melakukan sidang komite untuk melakukan pengendalian kuota JBT dan menetapkan surat edaran kepada PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan pengaturan pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar,” tegas Ifan panggilan untuk M. Fanshurullah Asa.

Adapun Edaran pengaturan pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar yang berlaku efektif sejak 1 Agustus 2019 meliputi:

  1. Dilarang menggunakan JBT Jenis Minyak Solar bagi kendaraan bermotor untuk pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah dalam kondisi bermuatan ataupun tidak bermuatan;
  2. Maksimal pembelian JBT Jenis Minyak Solar untuk angkutan barang roda 4 (empat) sebanyak 30 liter /kendaraan /hari, roda 6 (enam) atau lebih sebanyak 60 liter/ kendaraan/hari dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter/kendaraan/ hari;
  3. Dilarang menggunakan JBT Jenis Minyak Solar untuk kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar merah, mobil TNI/ Polri, sarana transportasi air milik Pemerintah;
  4. Dilarang menggunakan JBT Jenis Minyak Solar untuk mobil tangki BBM, CPO, dump truck, truck trailer, truk gandeng dan mobil molen (pengaduk semen);
  5. Dilarang melayani pembelian JBT Jenis Minyak Solar untuk Konsumen Pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan Pelayanan Umum tanpa menggunakan Surat Rekomendasi dari Instansi berwenang;
  6. PT Pertamina (Persero) perlu mengatur titik lokasi SPBU yang mendistribusikan JBT Jenis Minyak Solar dengan mempertimbangkan sebaran Konsumen Pengguna termasuk pengaturan alokasi ke masing-masing SPBU;
  7. PT Pertamina (Persero) wajib menyediakan BBM Non Subsidi (Pertamina Dex dan Dexlite) untuk mengantisipasi terjadinya antrian di SPBU;
  8. Meminta PT Pertamina (Persero) untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI dan Polri untuk ikut mengawasi penyaluran JBT Jenis Minyak Solar;
  9. Hal-hal lain yang telah menjadi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tetap
BACA JUGA  Dari Aceh Sampai Papua, BPH Migas Kawal Harga BBM Satu Harga

Selanjutnya BPH Migas bersama PT. Pertamina (Persero), DPP Hiswana Migas, TNI, Polri dan Pemerintah Daerah akan mensosialisasikan di setiap Market Operation Region (MOR) PT. Pertamina (persero) pada bulan September dan Oktober 2019.

PROGRES DIGITALISASI NOZLE

Jenis BBM Tertentu (JBT) merupakan komoditas yang diberikan subsidi sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, maka untuk meningkatkan akuntabilitas data penyaluran JBT perlu menggunakan pencatatan elektronik yang dapat mengidentifikasi penggunaan dan penyalurannya di titik serah penyalur (ujung nozzle) oleh Badan Usaha pelaksana sebagai dasar perhitungan subsidi. Penggunaan pencataatn elektronik dalam penyediaan dan pendistribusian BBM ini juga telah diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Melalui Surat Menteri ESDM No. 2548/10/MEM.S/2018 tanggal 22 Maret 2018, Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta Menteri BUMN agar mengintruksikan kepada PT. Pertamina (Persero) untuk segera melaksanakan pencatatan penjualan JBT sesuai ketentuan Perpres Nomor 191 melalui pencatatan elektronik/digitalisasi nozzle.

Sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2018 telah dilakukan penandatanganan kerjasama Program Digitalisasi Nozzle antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Program Digitalisasi Nozzle yang merupakan sinergi BUMN untuk meningkatkan pengawasan BBM besubsidi (Minyak solar) dan BBM penugasan (premium)  akan memasang digitalisasi pada 5.518 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas sebagai lembaga yang memberikan penugasan kepada PT. Pertamina (Persero) dari target 5.518 digitalisasi nozzle sampai dengan bulan Juni 2019, baru terealisasi digitalisasi nozzle pada 1.327 SPBU, sisanya akan di selesaikan hingga akhir Desember 2019.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa pada konferensi Pers Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2019 dikantor BPH Migas, Rabu (21/08/19) menyampaikan untuk dapat melakukan pengawasan secara efektif konsumen solar dan premium melalui digitalisasi nozzle SPBU perlu dilengkapi dengan indentifikasi konsumen seperti nomor kendaraan dan jumlah pembelian. “Namun  digitalisasi nozzle SPBU yang dilakukan sampai dengan saat ini belum memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi konsumen khususnya nomor kendaraan dan volume pembelian. BPH Migas telah meminta kepada Menteri BUMN melalui surat agar mendorong PT. Pertamina (Persero) dapat mengimplementasikan sistem identifikasi konsumen dan volume pembelian pada digitalisasi nozzle SPBU agar dapat diigunakan untuk pengawasan BBM bersubsidi dengan efektif dan target digitalisasi nozzle SPBU sebanyak 5.518 SPBU dapat tercapai” tegas Ifan.

 PROGRES BBM 1 HARGA

Dasar Hukum

Dalam rangka menjamin ketersedian dan keadilan di bidang energi diseluruh wilayah NKRI khususnya bagi masyarakat pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)    Pemerintah membuat program revolusioner berupa BBM 1 Harga. Program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada akhir tahun 2016 ini ditujukan untuk menyeragamkan harga jual resmi BBM jenis Bahan Bakar Penugasan (Premium/RON 88) sebesar Rp6.450/liter dan jenis Bahan Bakar Tertentu (Solar) Rp5.150/liter hingga ke daerah-daerah pelosok Indonesia. Kehadiran lembaga penyalur BBM 1 Harga sebagai upaya pemerintah wujudkan energi berkeadilan bagi masyarakat di wilayah 3T.

Adapun dasar Pelaksanaan Program BBM Satu Harga adalah Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Pecepatan Pemberlakuan Satu Harga JBT dan JBKP secara Nasional. Dalam pasal 6 ayat (1) Permen ESDM No. 36 Tahun 2016 ini  BPH Migas mempunyai tugas untuk menetapkan Badan Usaha untuk menyediakan dan mendistribusikan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Lokasi Tertentu. Dalam hal ini BPH Migas telah menunjuk dan menetapkan PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo, Tbk sebagai Badan Usaha yang bertugas menyalurkan program BBM 1 Harga.  BPH Migas juga bertugas melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana di atur dalam pasal 8. Selain itu,  dalam Pasal 9 ayat (1) BPH Migas juga diberi kewenangan memberikan sanksi berupa teguran tertulis terhadap Badan Usaha Penerima Penugasan yang melakukan pelanggaran atas kewajiban Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.

Pelaksanaan Program BBM 1 harga terus menunjukkan hasil yang signifikan dan konkrit dengan semakin bertambahnya titik penyalur. Realisasi program BBM Satu Harga hingga 20 Agustus 2019 telah terealisasi sebanyak 167 titik lembaga penyalur dari target sebanyak 170 titik lembaga penyalur, 3 titik sisanya akan selesai akhir September 2019.  Dari 167 titik lembaga penyalur yang sudah beroperasi, telah diresmikan sebanyak 144 titik lembaga penyalur. Realisasi Program BBM 1 Harga Tahun 2017 hingga 1 Agustus 2019 ini diproyeksikan dapat menjangku sebanyak ± 571.991 Kepala Keluarga di 164 Kecamatan dengan total konsumsi BBM sebesar 205.141 KL (Premium dan Solar).

BACA JUGA  BPH Migas Gandeng TNI-Polri Tertibkan Penyelewengan BBM Bersubsidi

Kondisi Saat ini

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa pada konferensi Pers Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2019 dikantor BPH Migas, Rabu (21/08/19)  menyampaikan “Saat ini sebanyak 7.251 penyalur yang tersebar di seluruh wilayah NKRI masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena dengan jumlah penyalur tersebut penyebaran atau distribusi BBM baru bisa mencapai rasio 265,15 Km2/ penyalur”. Jumlah Kecamatan di wilayah 3T adalah sebanyak 2.319. dari Jumlah tersebut masih terdapat 1.582 Kecamatan di wilayah 3T yang masih belum memiliki penyalur.

Solusi untuk NKRI

“Sesuai Arahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Terobosan kebijakan ini direncanakan akan tetap dilanjutkan hingga 2024. Akan ada penambahan sebanyak 330 titik dalam lima tahun ke depan. Sehingga total, akan ada 500 lembaga penyalur BBM Satu Harga hingga akhir tahun 2024” tegas Ifan. Penambahan 330 lokasi BBM 1 Harga dalam  5 tahun kedepan akan dibagi dalam target setiap tahun. untuk tahun 2020 ditargetkan sebanyak 77 penyalur, 2021 sebanyak 77 penyalur, 2022 sebanyak 73 penyalur, 2023 sebanyak 60 penyalur, dan tahun 2024 ditargetkan sebanyak 43 penyalur.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa

Dengan penambahan sebanyak 330 titik lokasi BBM 1 harga dalam lima tahun ke depan, maka dari 1.582 Kecamatan di wilayah 3T yang masih belum memiliki penyalur, tersisa sejumlah 1.252 Kecamatan di wilayah 3T yang belum dapat merasakan program BBM Satu Harga. “Oleh karena itu BPH Migas mengusulkan Pembangunan Mini SPBU Berbasis Kecamatan dengan harapan untuk menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM kepada masyarakat pada wilayah wilayah yang belum mendapatkan penyalur” terang Ifan. Pembangunan Mini SPBU berbasis Kecamatan merupakan sebuah bentuk kerjasama antara Badan Usaha Niaga BBM yang dapat dilakukan dengan Koperasi, Pesantren, maupun dengan BUMDES. Saat ini Badan Usaha di Indonesia sudah menyediakan kesempatan untuk pembangunan Mini SPBU, seperti Pertashop (Pertamina), G-Lite (Garuda Mas Energi), dan Mobil (Exxon Mobil dan Indomobil Prima Energi) yang telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah dengan komoditas BBM Non subsidi (Jenis BBM Umum/JBU) yang memiliki spesifikasi oktan diatas 90.

Selain itu juga melalui Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang belum Terdapat Penyalur, BPH Migas mendorong masyarakat dan Pemerintah di wilayah 3T untuk membentuk Sub Penyalur. Sub Penyalur merupakan perwakilan dari sekelompok Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu (Solar) dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium) di daerah yang belum terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan (distribusi tertutup). Sub penyalur sebagai perwakilan konsumen tidak boleh mengambil margin keuntungan, Sub penyalur hanya boleh menambah ongkos angkut dari SPBU terdekat ke lokasi Sub Penyalur yang besarannya ditetapkan oleh Bupati. Salah Satu persyaratan pendirian sub penyalur adalah Memiliki Izin lokasi dari Pemerintah Daerah, Jarak minimal 5 km dari APMS /10 km dari SPBU / atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki data Konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat. Sub Penyalur ini diharapkan menjadi embrio dari Penyalur Program BBM Satu Harga.

Kehadiran titik penyalur BBM satu harga di wilayah 3T ini telah terbukti membawa dampak positif bagi masyarakat setempat. Karena, dengan harga yang cenderung turun mengakibatkan pengeluaran masyarakat akan kebutuhan bahan bakar untuk transportasi, pertanian, perikanan dan lain-lain makin berkurang, sehingga denyut nadi ekonomi warga bergerak cepat. Keberadaan BBM Satu Harga pada daerah kategori 3 T juga terbukti menstimulus kemajuan perekonomian masyarakat. Alhasil, kebijakan ini menjadi bukti, bahwa pemerintah  bertindak nyata dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. BPH Migas, menjadi garda terdepan untuk mengawal amanat BBM satu harga agar terlaksana dengan maksimal, meskipun tidak sedikit kendala dan tantangan yang harus dihadapi, khususnya terkait kondisi geografis Indonesia yang terbagi menjadi Pulau- Pulau, akses menuju lokasi pembangunan lembaga penyalur BBM yang cukup sulit ditembus, faktor keamanan, kesulitan mencari investor untuk membangun SPBU pada daerah 3T, hingga proses perijinan di Pemerintah Daerah.

“BPH Migas terus menjaga dan meningkatkan sinergi serta berkoordinasi dengan Kementerian ESDM , Pemerintah Daerah, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Usaha pelaksana penugasan BBM 1 Harga yaitu  PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo, Tbk untuk mewujudkan dan mengawasi program BBM 1 Harga guna mewujudkan sila kelima Pancasila khusunya keadilan ketersediaan, keadilan distribusi, dan keadilan harga BBM untuk masyarakat di seluruh NKRI” tegas Ifan.

Teks : Rel
Editor : Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait