Technology Muttahir Bakal Dipakai Awasi Pajak

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Walikota Palembang bersama Tim Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dirjen Keuangan Wilayah Sumsel melakukan kunjungan serta pertemuan dengan wajib pungut pajak online dalam Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bermasalah. Kedepan Bapenda bakal mengawasi pajak ini melalui technology muttahir agar maksimal.

Pertemuan ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Rabu (21/8/2019). Dihadiri Sekda Kota Palembang Ratu Dewa dan Staf khusus Walikota Palembang bidang Pariwisata Herlan Asfiuddin dan OPD terkait lainnya.

“Saya harapkan dukungan khususnya pengusaha rumah makan, restoran dan hotel untuk membantu pemerintah dalam rangka stimulasi pendapatan daerah khususnya di Kota Palembang,” kata Walikota Palembang H Harnojoyo kepada wartawan.

Kemudian, seandainya ada petugas dari BPPD yang nakal harus segera dilaporkan kepada Pemerintah Kota Palembang untuk segera dilakukan proses.

“Kita akan tindak tegas jika ada oknum petugas pemungut pajak yang nakal atau tidak segan-segan untuk memberhentikan jika diperlukan,” jelas Harno.

Sebaliknya, apabila masih ada yang membandel bagi wajib pajak yang melanggar konsekuensinya akan diberikan surat peringatan 1, 2 dan 3 baru dilakukan pencabutan izin usaha.

BACA JUGA  HD: Inovasi Pertanian Tekan Angka Kemiskinan

“Konsekuensi kepada pengusaha dengan memberikan izin, namun tolong bantu pemerintah jika ada yang memfasilitasi supaya dimintakan 10 persen. Karena pembangunan di Kota Palembang bersumber dari pendapatan pajak daerah,” papar Harno

“Tahun 2019, target PAD sesuai dilaporkan di DPRD Kota Palembang sebesar 1,2 triliun,” tambah Harno

Ditempat sama, Koordinator Wilayah II KPK RI, Abdul Haris memperingatkan para pengusaha yang masih bandel untuk jangan bermain-main lagi. Sekarang era digital atau online semuanya diakses secara internet.

“Tadi, sudah diperingatkan untuk segera membayar pajak karena itu bukan pajak mereka namun konsumen menitipkan dengan cara makan di restoran dan menginap di hotel semuanya dipotong 10 persen,” beber Haris

“Secara sistem online bagi pengusaha nakal akan terpantau dilayar monitor Bapenda. Kedepan akan lebih dikembangkan kembali sesuai kecanggihan teknologi seperti perangkat software yang telah digunakan Gojek dan Oppo,” lanjut Haris.

Haris menjelaskan pengawasan KPK memakai aplikasi “Monitoring Centre for Prevention” (MCP) yang dapat terlihat perkembangan untuk pertiga bulan dalam melakukan pemantauan. Apakah ada peningkatan atau tidak karena apabila tidak ada peningkatan berarti otomatis ada kendala.

BACA JUGA  Gambut Sumsel Dilindungi Perda

“KPK sifatnya hanya mendorong agar Pemerintah Daerah tersebut bisa mandiri. Secara idealnya 75 persen modal sendiri dan 25 persen modal tersebut bantuan dari pusat,” beber Haris.

Sementara itu, Staf Khusus Walikota Bidang Pariwisata, Herlan Asfiuddin menambahkan, bahwa wajib pungut pajak sebagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengusaha. Namun semua itu ada batasan untuk menerapkan pajak, tidak keseluruhan yang terkena wajib pajak.

Untuk pengusaha yang sedang bangkrut atau omzet dibawah pemasukan daripada pengeluaran, pemerintah masih memberikan toleransi bagi wajib pajak. Karena pemerintah mempunyai pembinaan bukan untuk penganiayaan, dalam istilah sedang sakit atau tidak sehat usahanya alias anjlok.

” Jadi yang tidak sehat itu disehatkan terlebih dahulu, setelah sehat baru bayar pajak, kita berikan pemasukan dan Pembinaan untuk pengusaha itu,” ucap Babe Herlan sapaan akrabnya.

Teks iwan
Editor : Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait