Tanjung Enim Kawasan Terbanyak Tambang Illegal

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Menanggapi isu kebocoran batubara ilegal asal Sumsel masuk wilayah Lampung. Hal tersebut ditanggapi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dengan serius. Dirinya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menutup dan mengunci semua akses jalan perlintasan terutama di Lampung, saat ini wilayah Tanjung Enim tercatat kawasan terbanyak tambang illegal.

“Kemarin, Pemprov Sumsel melaksanakan rapat koordinasi dengan Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bandar Lampung, Pelabuhan Bakauheuni dan beberapa Bupati yang difasilitasi KPK. Bertujuan untuk mengatasi ilegal dan kebocoran tambang di Sumsel,” kata Deru usai menghadiri dan membuka acara Pembinaan Kegiatan Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah dan Izin Usaha Pertambangan bersama Komisi VII DPR RI, yang di selenggarakan Kementerian ESDM Dirjen Mineral dan Batubara, di Hotel Arya Duta, Jumat (30/8/2019).

Lebih lanjut, solusi yang diberikan mengatasi legal maening itu dengan cara menutup tempat atau titik titik mereka mengangkut dan menjual tambang batubara.

“Jika dijalan raya ada cara-cara tertentu orang menyelundupkan batubara, maka pelabuhan yang harus di jaga. Namun sebelum masuk Lampung banyak industri yang memakai batubara itu. Hal ini bagian kecil dari sebuah upaya untuk meredam Kebocoran di Sumsel,” tuturnya.

Kemudian, tugas besar dari upaya Pemprov Sumsel mengatasi penambangan ilegal dengan cara reklamasi. Artinya pertambangan di Sumsel harus berdampak linier bagi kesejahteraan masyarakat.

“Dalam kurun 10 bulan belakangan ini Pemprov Sumsel telah berupaya menekan nol koma persen. Saya yakin jika memang dipikirkan untuk perbaikan otomatis akan ada hasil terutama disektor pertambangan,” paparnya.

Mengenai penambangan bawah tanah atau underground ilegal, Pemprov telah membentuk satgas, nantinya apabila ada hasil maka akan direkomendasikan di kepolisian untuk segera di tindak berdasarkan undang-undang lingkungan.

Selain itu, potensi tambang ilegal terbanyak di daerah Tanjung Enim dan tanjung Agung Kabupaten Muara Enim sebanyak 8 titik.

“Untuk reklamasi, Pemprov Sumsel sudah mencabut izin usaha sementara penambangan sebanyak 68 perusahaan dengan diberikan limit waktu 3 bulan. Apabila dalam jangka tersebut tidak membayar jaminan reklamasi maka akan dicabut sebenarnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Robert Heri menceritakan alur pengerjaan aktivitas yang dilakukan penambang secara ilegal mengambil batubara melalui underground di angkut menggunakan truk dibawa keluar Sumsel menuju Bandar Lampung. Sebagian menyeberang kearah Pulau Jawa.

“Kemarin, saya meminta KSOP Bandar Lampung dan Pihak Pelabuhan untuk tidak memberangkatkan kapal tanpa kelengkapan surat dokumen yang lengkap,” terangnya.

“Untuk di Sumsel tempat keluar masuk pengangkutan batubara sudah ditutup sedangkan di Lampung ada lima tempat angkutan batubara yang bisa keluar sesuai laporan KSOP. Menurut tafsiran kerugian royalti negara untuk per tahun dalam satu titik mencapai Rp. 54 miliar,” tandasnya.

Teks ; Iwan
Editor : asih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *