Telaah Kritis Atas Kebijakan Impor Pendidik

7 September 2019 4:40 pm,

Oleh: Husnil Kirom, M.Pd.

(Pendidik SMP Negeri 1 Indralaya Utara)

SWARNANEWS.CO.ID, Tak ada salahnya menyoal sekaligus mengkritisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2018 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing. Peraturan menteri ini sebagai kelanjutan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Secara rinci jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA di Indonesia terbagi menjadi delapan kategori, yaitu pekerjaan konstruksi, real estate, pendidikan, industri pengolahan, pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, aktivitas remediasi, pengangkutan dan pergudangan, kesenian, hiburan dan rekreasi, penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, pertanian, kehutanan, dan perikanan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha, agen perjalanan dan penunjang usaha lain, aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas kesehatan manusia dan sosial, informasi dan telekomunikasi, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik, gas, dan udara dingin, perdagangan besar dan eceran, reparasi, perawatan mobil dan motor, aktivitas jasa lainnya, serta aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.

Pembahasan pertama yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah Tenaga Kependidikan (Tendik). Adapun tendik sebagai jabatan yang diemban oleh Kepala dan Wakil Kepala SMA, Kepala dan Wakil Kepala SMP, Kepala dan Wakil Kepala SD, Penasehat Akademik, Manajemen, dan Pengembangan Kurikulum, Spesialis Akademik SD, SMP, SMA, Pustakawan, Pembimbing Literasi, Koordinator Akademik dan Kurikulum, Kepala Laboratorium, koordinator Pelayanan Siswa, Manajer Penerimaan Siswa, Fasilitas, dan Pemasaran, Koordinator Kurikulum dan Atletik, termasuk jabatan Dosen di Perguruan Tinggi.  Bahasan kedua adalah Pendidik, baik di SMA maupun SMK merupakan jabatan yang dapat diduduki, seperti guru Studi Islam, Bahasa Arab, Belanda, Mandarin, Inggris, Jepang, Korea, Jerman, Prancis, Turki, dan Hindi, guru Matematika, IPA, Fisika, Biologi, Bisnis, Ekonomi, Geografi, Seni dan Musik. Ketiga, Pendidik di SMP adalah jabatan yang dapat diduduki diantaranya guru Bahasa Arab, Inggris, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, Prancis, Turki, dan Hindi, guru Matematika, Ekonomi, Musik, IPA, Fisika, Biologi, dan Geografi. Keempat, Pendidik di SD adalah jabatan yang dapat diduduki, yaitu guru SD, Kesehatan SD, Kesenian dan Musik SD, Keterampilan SD, Olahraga SD, Etika Moral SD, dan guru Kelas SD.

Kelima, Pendidik di PAUD adalah jabatan yang dapat diduduki seperti guru Bermain Kelompok dan Taman Kanak-kanak. Keenam, Pendidikan Non Formal adalah jabatan yang dapat diduduki berupa Instruktur Kejuruan. Ketujuh, Pendidik Bahasa Asing adalah jabatan yang dapat diduduki, yaitu Penutur Asli Bahasa Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, Prancis, dan Spanyol, guru Desain dan Teknologi, guru Bahasa Korea, Spanyol, Prancis, Mandarin, guru Perspektif Global, Instruktur Olahraga, Seni dan Budaya, Instruktur Keterampilan/Keahlian. Kedelapan, Pendidik di Pendidikan Khusus adalah jabatan yang dapat diduduki Pendidik Anak Berkebutuhan Khusus, Pendidikan Khusus/Disabilitas, Bimbingan Konseling, Kepala Sekolah Penerbang, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan, Manajer Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan. Dari uraian tersebut berarti hampir semua jabatan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di republik ini boleh dijabat oleh tenaga kerja asing. Meskipun jabatan yang diduduki TKA di Indonesia tersebut akan dievaluasi setiap dua tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Namun, kebijakan ini telah menimbulkan kerisauan tersendiri bagi pendidik dan tendik, apalagi isu persaingan global dalam Revolusi Industri 4.0 yang ramai diperbincangkan. Betapa tidak, selain harus bersaing dengan sesama orang Indonesia, pendidik dan tendik juga harus berkompetisi dengan TKA yang memiliki keahlian, keterampilan, dan kompetensi tertentu. Jika melihat realitas yang ada saat ini, perlukah impor pendidik dan tendik asing di Indonesia?

BACA JUGA  Memahami Konsepsi NKRI

Profesional dan Berdikari

Tulisan ini mengkritisi rencana pemerintah mendatangkan (impor) jabatan yang dapat diduduki TKA di Indonesia khusus Kategori Pendidikan, yakni Pendidik dan Tenaga Kependidikan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam KBBI mengartikan “kritik sebagai kecaman atau tanggapan dengan uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya, sedangkan mengkritik artinya mengemukakan kritik atau pendapat sendiri”. Kata impor menurut Wikipedia berarti “transportasi barang atau komoditas dan sebagainya dari luar negeri”. Impor disini sebagai rencana mendatangkan tenaga asing untuk bekerja di Indonesia. Kritik Impor Pendidik sebagai respon terhadap kebijakan baru untuk jabatan pendidik dan tendik yang dapat diduduki TKA. Kritik ditujukan untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang dirasa belum pas dengan situasi kondisi serta kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia saat ini.

Merujuk pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah“. Secara tersirat pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah dengan profesional. Kritikan dalam tulisan ini bertujuan untuk meneguhkan hati nurani, menemukan jati diri, membulatkan tekad, serta menggugah kembali kecintaan pada profesi yang mulia ini, dan membangkitkan semangat kerja sebagai pendidik profesional. Blackington mengartikan “profesi a vocation which is organized, incompletaly, no doubt, but genuinly for the performance of function”. Jadi, profesi sebagai lapangan pekerjaan yang menuntut diterapkannya teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi, berorientasi pelayanan prima, ditujukan untuk kemaslahatan orang lain.

BACA JUGA  Ki Panji Kusmin dan Kasus Penodaan Islam di Awal Orde Baru

Orang yang bekerja sesuai profesinya disebut profesional. Profesional adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Pendidik profesional harus berorientasi pada usaha memberikan layanan ahli dan dituntut mengevaluasi unjuk kerjanya sebagai balikan upaya peningkatan. Mungkin muara akhir peraturan itu mewujudkan tenaga kerja profesional, termasuk sebagai pendidik profesional dengan segala profesionalismenya. Profesionalisme diartikan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesional dan selalu mengembangkan strategi melakukan pekerjaan sesuai profesinya. Kinerja pendidik profesional harus berpedoman pada Kode Etik Guru Indonesia. Sehingga pendidik yang profesional tersebut tidak akan tergerus tuntutan Revolusi Industri 4.0, dimana segala kebutuhan manusia dapat digantikan oleh mesin.

Wacana impor pendidik telah disoal bahkan dikritisi sebelumnya, apalagi untuk mengimpor “guru” yang notabenenya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah. Apakah pendidik Indonesia kalah kualitas dibanding pendidik asing? Benarkah impor pendidik dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia saat ini? Mengutip dari situs tirto.id Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pernah mengatakan bahwa “guru yang didatangkan dari luar negeri bertujuan untuk melatih guru-guru maupun instruktur yang ada di tanah air dengan pertimbangan lebih efisien daripada mengirim guru atau instruktur ke luar negeri”. Apapun alasan pemerintah, menurut hemat penulis, belum waktunya negara mengimpor pendidik dan tendik dari luar. Masih banyak pendidik dan tendik yang hebat, profesional, berprestasi dan berdedikasi di negeri ini. Hanya saja masalah pembinaan, pemerataan, pendidikan dan pelatihan, serta kesejahteraan pendidik dan tendik yang harus ditingkatkan. Lebih baik memperbaiki image kampus pencetak pendidik, menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer, penempatan pendidik sesuai zonasi berkeadilan, melaksanakan diklat yang berbobot, dan mempertimbangkan kembali beban kerja pendidik yang berat. Dengan demikian harapan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dapat tercapai maksimal tanpa harus impor pendidik dan tendik asing. Mari kita “jadi pendidik profesional” di negeri sendiri untuk menjaga martabat bangsa dan pendidikan di Indonesia. Saatnya kita berdikari kembali!

Editor: Sarono PS

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait