Hanura Ikut Tolak Revisi UU Melemahkan KPK

SWARNANEWS.CO.ID-JAKARTA, 10/9/2019 | Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta menegaskan bahwa partainya tidak setuju apabila revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk melemahkan institusi antirasuah tersebut.

“Tapi tentunya kita tidak akan (setuju apabila) melemahkan KPK,” kata Oesman Sapta di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan bahwa partainya sedang mempelajari revisi UU KPK yang saat ini bergulir di DPR.

Oleh karena itu, menurut dia, Hanura tidak akan ikut terlibat dalam perdebatan publik, apakah perlu atau tidak revisi tersebut.

BACA JUGA  Wartawan Diintimidasi Saat Meliput Pengamanan Demo Buruh oleh Aparat Kepolisian

“Kami sedang mempelajari ini secara mendalam, tidak bisa kita pro ini dan pro itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR pada Kamis (5/9) menyetujui revisi UU KPK menjadi usul inisiatif DPR RI.

Beberapa poin revisi UU KPK antara lain pembentukan dewan pengawas KPK. Dewan Pengawas tersebut dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, dan Dewan Pengawas bersifat nonstruktural dan mandiri.

BACA JUGA  Firli Bahuri Terpilih  Pimpin KPK

Dalam poin revisi UU KPK juga disebutkan bahwa lembaga antirasuah itu harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas sebelum menyadap.

Selain itu, kewenangan KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). SP3 diterbitkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun.

Teks/Editor:  Antara/Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait