Pengamat Minta Presiden Perbaiki Kekacauan Legeslasi

SWARNANEWS.CO.ID, JAKARTA, 22/9 /2019 | Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang Feri Amsari mengingatkan Presiden Jokowi memiliki banyak pilihan untuk memperbaiki kekacauan legislasi, terutama terhadap beberapa undang-undang yang mendapat penolakan publik belakangan ini.

“Presiden punya banyak pilihan untuk memperbaiki kekacauan legislasi yang terjadi belakangan ini,” kata Feri dihubungi di Jakarta, Minggu.

Feri mengatakan untuk RUU KUHP, Presiden semestinya tidak hanya menunda tapi juga mencabut pembahasan sebagaimana ditentukan Pasal 69 ayat (3) UU 12 tahun 2011.

BACA JUGA  Dana Abadi Bakal Dialokasikan Bangun Ibu Kota

Penolakan, kata dia, akan menunjukkan sikap yang tegas dari Presiden Jokowi.

“Kalau menunda itu masih bisa diparipurnakan,” tegas dia.

Demikian juga menurutnya, untuk paket UU Pemasyarakatan, di mana Presiden dapat mencabut pembahasannya.

Sedangkan untuk UU KPK, Presiden menurutnya dapat mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan seluruh isi revisi UU KPK tersebut.

BACA JUGA  Rektorat Diminta Aktif Koordinasi dengan Mahasiswa

Dia menekankan Perppu yang membatalkan UU yang bermasalah juga pernah dilakukan SBY terkait UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,  yang hendak memindahkan pemilihan langsung ke DPRD.

“SBY dikritik masyarakat ketika itu dan melakukan perbaikan melalui penerbitan Perpu,” kata dia.

Teks/Editor:  Antara/Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait