SWARNANEWS.CO.ID, FILIPINA | Pemerintah Filipina tidak mengizinkan kunjungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menyelidiki perang berdarah terhadap narkoba. Demikian kata menteri luar negeri Filipina pada Rabu (11/09/2019). Ia menyebut para pakar HAM PBB itu sebagai “bajingan” yang telah berprasangka buruk.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui resolusi pada Juli lalu, untuk menyusun laporan komprehensif tentang tindakan keras selama tiga tahun kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte. Setidaknya ada 6.700 orang tewas dalam baku tembak polisi dengan para bandar narkoba yang menentang penangkapan.
Ribuan pengguna narkoba yang sebagian besar kaum miskin perkotaan juga telah terbunuh, dalam keadaan misterius. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh polisi menutup-nutupi secara sistematis dan mengeksekusi semua orang yang terkait dengan narkoba. Walaupun semua tuduhan tersebut ditolak polisi.
Ditanya dalam sebuah wawancara televisi apakah para penyelidik PBB diizinkan untuk bekerja di Filipina, Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin mengatakan: “Tidak. Karena mereka sudah berprasangka buruk.” “Saya sudah mengatakan bajingan itu – terutama wanita itu yang bertingkah seperti ratu di Alice in Wonderland – pertama, penghakiman, kemudian persidangan. Tidak,” ujarnya.
Locsin merujuk ini pada Agnes Callamard, pelapor khusus dari Amerika Serikat mengenai eksekusi yang dilakukan di luar hukum, eksekusi arbiter. Wanita ini telah menjadi kritikus setia bagi Duterte, yang telah mengancam akan menamparnya dan telah memperingatkan sebelumnya akan kampanye yang berdarah.
“Tidak – saya tidak ingin mereka datang ke sini dan kemudian mengatakan bahwa semua benar padahal belum terbukti benar karena kita melihatnya. Apakah mereka perlu menggali kembali setiap mayat?” kata Locsin. “Tidak. Aku saya tidak akan memberi mereka kesempatan itu.” (*)
Teks: antara
Editor: maya
