SWARNANEWS.CO.ID, TAIPEI | Pemerintahan Taiwan pada Selasa mengecam “kediktatoran” China pada peringatan ke-70 berdirinya Republik Rakyat China dengan menyatakan negara itu merupakan ancaman kepada perdamaian dan berusaha mencari alasan-alasan untuk ekspansi militernya.
Pasukan Nasionalis yang dikalahkan melarikan diri ke Taiwan tahun 1949 setelah menderita kekalahan dalam perang saudara dari kaum Komunis. China mengklaim Taiwan yang sekarang memiliki sistem demokrasi sebagai wilayahnya, dan tak pernah berhenti menyatakan akan menggunakan kekuatan untuk memasukkannya ke dalam kendali Beijing.
Presiden Xi Jinping, yang berpidato dalam parade militer besar di Beijing untuk menandai pemerintahan Partai Komunis selama 70 tahun, mengatakan China akan mendorong pengembangan hubungan damai dengan Taiwan dan “terus berjuang bagi reunifikasi penuh ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi.”
Dewan Urusan Daratan Taiwan, yang menanggapi parade tersebut dan komentar Xi, mengatakan Taiwan tidak akan pernah menerima “satu negara, dua sistem”, model yang diterapkan di Hong Kong dan Makau, yang Beijing lihat sebagai cara terbaik untuk merangkul Taiwan.
“Partai Komunis China telah tetap menjalankan kediktatoran dengan satu partai selama 70 tahun, sebuah konsep pemerintahan yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia, dan menimbulkan risiko dan tantangan bagi pengembangan China Daratan,” katanya.
“Teriakannya mengenai perjuangan bagi persatuan, peremajaan besar dan unifikasi hanya merupakan alasan bagi ekspansi militer, yang mengancam secara serius perdamaian regional dan demokrasi dunia, dan peradaban.” Ditambahkan, Taiwan sudah berazaskan demokrasi selama lebih 30 tahun dan China seharusnya menggunakan momen ini untuk bercermin dan mendorong ke arah demokrasi.
“Garis kelangsungan hidup dan perkembangan China Daratan tidak terikat pada satu orang dan satu partai,” kata Dewan itu.
Taiwan tidak akan bisa digertak dengan menerima sikap China, tambahnya.
China telah melakukan tekanan atas Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, yang berniat mencalonkan diri lagi pada Januari, yakin ia ingin mendorong kemerdekaan formal pulau itu, sebuah garis merah bagi Beijing.
China juga dibuat marah atas pernyataan-pernyataan dukungan dari Taiwan bagi aksi-aksi unjuk rasa anti-pemerintah di Hong Kong, yang diperkirakan muncul lagi pada Selasa.
“Kami merupakan sebuah negeri yang berprinsip demokrasi dan kebebasan dan akan menunjukkan dukungan bagi siapapun di dunia yang memperjuangkan demokrasi dan kemerdekaan,” kata Tsai kepada wartawan pada Selasa. “Begitu juga setiap penguasa harus berhati-hati mendengarkan keinginan rakyat bagi kebebasan dan dan demokrasi dan menghormati kemauan rakyat.” (*)
Teks/Editor: Antara/Asih