SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Sebagai kabupaten yang lokasinya berdekatan dengan ibukota provinsi Palembang, Banyuasin ternyata belum memperoleh kualitas pendidikan dan kesehatan yang serius dan maksimal. Inilah di antaranya yang menjadi PR Anggota Komisi IV DPRD Banyuasin M Nasir SSi.
Dijumpai, Rabu (30/10/2019) di Palembang, Nasir menjelaskan, sebagai anggota DPRD sudah sepantasnya ia memperhatikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. “Saya memang memfokuskan pada bidang Komisi IV, dengan 11 mitra kerja, dan kami telah melakukan pertemuan dengan mitra kerja dua minggu lalu dalam rapat komisi,” kata Nasir dari Fraksi Partai Golkar ini.
Kesebelas mitra kerja tersebut, sesuai Permendagri No 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2020, yakni, Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Dinas Kesehatan. Dinas Sosial. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Satuan Polisi Pamongpraja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kantor Kementrian Agama. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Basan Narkotika Nasional Kabupaten.
Menurut M. Nasir, ada beberapa bidang yang sangat krusial untuk ditangani, di antaranya masalah pendidikan dan kesehatan. Saat ini, sambung dia, masalah kualitas pendidikan harus ditingkatkan. ” Mulai dari proses belajar mengajar hingga fasilitas pendidikan, agar produk yang diciptakan siap bersaing, sebab kehidupan di masa mendatang kian bertambah sulit,” sahut dia.
Bentuk peningkatan kualitas pendidikan ini, seperti memacu kemampuan tenaga pengajar. Misalnya dengan melakukan studi banding ke daerah lain yang memiliki kualitas pendidikan optimal. Sebab, mereka ini juga perlu menambah wawasan. “Sejauh ini kan produk pendidikan Banyuasin seperti tamat SMA, banyak yang belum diterima dilevel perguruan tinggi negeri. Walaupun memang masalah pendidikan SMA itu kewenangan Pemerintah Provinsi, namun untuk peningkatan kualitas Pemprov dapat bersinergi dengan Pemkab Banyuasin. Atau juga dengan memperbanyak keikutsertaan tenaga pendidik dalam Diklat-diklat di bidang pendidikan. Tinggal nanti dibuat sistem rolling di tiap kecamatan sehingga merata semua dapat ikut,” akunya.
Atau dapat pula melalui penyelenggaraan kegiatan kompetisi seperti cerdas cermat antar desa, antar kecamatan. Supaya antara satu sekolah dengan sekolah lain dapat mengukur kemampuan diri masing-masing.
Di bidang kesehatan, masalah peningkatan jumlah Puskesmas, maupun jumlah dokter. Saat ini di banyuasin baru ada 33 Puskesmas, yakni 11 ada di perairan dan 22 Puskesmas di daratan. Lalu, 22 kendaraan ambulans, 1 Rumah Sakit Kelas C, dua RSUD kelas D yaitu di Kelurahan Sukajadi dan Kecamatan Makarti Jaya, Dengan jumlah dokter (umum dan spesialis) 70 dokter. ” Padahal idealnya mengacu Peraturan Menteri Kesehatan, satu dokter menangani 2500 orang. Sementara di Banyuasin baru ada 70 dokter dengan jumlah penduduk 800 ribuan. Ini kan sangat jomplang sekali angkanya,” seru pria yang juga pengusaha properti tersebut.
Belum lagi beberapa kecamatan di wilayah Banyuasin jaraknya lumayan jauh dengan ibukota Kabupaten, Pangkalan Balai. Seperti Kecamatan Muara Sugihan yang harus ditempuh enam jam perjalanan ke Pangkalan Balai, dengan transportasi darat maupun perairan. “Karena minimnya fasilitas kesehatan, banyak yang memilih berobat ke Palembang,” ungkapnya.
Saat ini tercatat anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Banyuasin tahun 2019 pada Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga, Pemuda dan Pariwisata, Rp742.378.028.891. Dan rencana belanja 2020 Rp681.808.276.410.
Untuk Dinas Kesehatan, total belanja induk 2019 sebesar Rp215.849.854.618, dan rencana belanja APBD 2020, Rp203.095.077.866.
M. Nasir hanya menyayangkan mengenai pengesahan APBD 2020 yang dilakukan anggota DPRD periode lama, lebih cepat dari biasanya. Jika lazimnya APBD tahun berikutnya disahkan di Bulan November-Desember, tahun ini justru disahkan di Bulan Agustus 2019. Hal ini menyulitkan anggota DPRD Banyuasin periode 2019-2024 yang baru saja dilantik, untuk melihat apa saja penggunaan anggaran dalam APBD Banyuasin tahun anggaran 2020 yang senilai Rp2.317.620.724.662 tersebut. (*)
Teks/ editor: maya
