SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Pelaksanaan upacara dan parade dalam rangka HUT ke-74 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2019, berlangsung di Lapangan Jasdam II Sriwijaya, Sabtu (5/10/2019) berlangsung meriah.
HUT TNI kali ini mengangkat tema “TNI Profesional Kebanggaan Rakyat”. Bertindak sebagai inspektur upacara Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan
Acara ini dihadiri Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan, Gubernur Sumsel Herman Deru, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Firli, Pjs Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Danlanud, Danlanal, dan Walikota Palembang Harnojoyo
Harapan kedepan, TNI tetap bekerja keras dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, dan melindungi anak bangsa untuk bisa profesional.
“Masyarakat dapat membantu menjaga NKRI, TNI milik rakyat berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat. Kita bersama rakyat dan Pemda beserta Polri menjaga khusus wilayah Sumsel,” katanya
Upacara dan parade diisi oleh peragaan sejumlah keterampilan dan ketangkasan prajurit. Mulai dari bela diri militer, Mai atraksi atraksi lainnya
“Perayaan Hut TNI dirayakan secara keseluruhan di Indonesia secara sederhana dan khidmat khususnya upacara, parade dan ketangkasan prajurit untuk tidak berlebihan bahwa rakyat dan TNI tetap bersama. Kegiatan pameran Alusista di Benteng Kuto Besak (BKB). Masyarakat bisa berfoto disana,” pungkasnya
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengucapkan selamat Hut ke-74 TNI.
Berbicara profesional memang sudah di buktikan mulai dengan rekrutmen, seleksi fisik dan intelektualitas sudah teruji.
Mengenai perlengkapan peralatan tentunya menjadi sistem terpenting yang harus di penuhi di zaman bapak Jokowi, beliau mempunyai perhatian khusus pemenuhan alat Alutsista terkait tugas lain, TNI di daerah seperti Karhutla selalu bekerjasama dengan semua pihak di lapangan.
“Saya yakin TNI kedepan semakin dekat dengan rakyat karena konsep kebersamaan telah di terapkan dan melekat di mulai dari unsur pimpinan sampai TNI di lapangan,” katanya
Terkait penanggulangan karhutla, dukungan kepala daerah dibilang minim, itu tidak benar, karena semuanya itu telah diatur dalam sebuah anggaran.
Untuk mengalokasikan anggaran itu harus ada status dimulai dari sistem akuntabilitas keuangan tidak sederhana kecuali BNPB yang memang mengalokasikan anggaran tersebut
“Pemda bersama legislatif mengalokasikan sesuai kebutuhan dan kondisi siaga Karhutla kondisi darurat. Sumsel masih siaga darurat bukan darurat. Ketika darurat unilimit,” paparnya.
Teks : Iwan
Editor : asih
