SWARNANEWS.CO.ID, JAKARTA | Anggota Komisi V DPR RI, Ir. H.Ishak Mekki, MM, menyatakan bahwa untuk membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan di desa, personal pendamping desa tetap diperlukan. Bahkan keberadaan mereka diperjelas dan tentu saja diberikan insentif yang memadai.
“Mereka, para pendamping desa tetap diperlukan terutama dalam kaitan membantu para perangkat desa menjalankan roda pemerintahan di desa,” kata Ishak Mekki saat Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan transmigrasi (Kemendes PDTT), Selasa (19/11-2019).
Menurut Ishak Mekki, masih banyak kendala yang dihadapi oleh para kepala desa dan perangkatnya dalam menjalankan roda pemerintahan terutama pasca undang-undang desa diterbitkan. Sebagai contoh, kesulitan yang dihadapi oleh kepala desa dan perangkatnya adalah dalam hal membuat perencanaan dan pelaporan atas penggunaan dana desa.
“Kesulitan tersebut disebabkan karena dana desa yang dikucurkan tersebut berasal dari APBN, tentu saja perencanaan dan pelaporannya mengacu kepada sistem akuntansi pemerintah. Nah, dalam hal demikian, selain memang diperlukan SDM yang memadai di desa, maka tenaga-tenaga pendamping desa sangat diperlukan,” tambah politisi partai Demokrat ini serius.
Selain itu, lanjutnya, diperlukan juga semacam pelatihan khusus atau workshop baik itu bagi para pendamping maupun para kepala desa dan perangkatnya yang berkaitan dengan tatacara membuat perencanaan, pelaporan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.
Menanggapi pernyataan Ishak Mekki dan para anggota Komisi V lainnya dalam Raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae tersebut, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar membenarkan bahwa tenaga pendamping desa masih tetap diperlukan. Bahkan dia mengakui bahwa pendamping desa merupakan salah satu pilar yang penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa.
“Tentusaja ke depan, kualitas dan kapasitasnya akan ditingkatkan terutama untuk memunculkan potensi dan inovasi di desa-desa dalam rangka percepatan pertumbuhan pembangunan dan perekonomian di desa,” kata Mendes PDTT didampingi jajarannya sembari mengakui bahwa Raker dengan Komisi V DPR RI hari itu merupakan Raker yang pertama untuknya. Raker yang berlangsung di ruang Komisi V Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta tersebut, dititikberatkan pada pembahasan evaluasi dan rencana strategis Kemendes PDTT untuk kurun lima tahun ke depan.
Teks : Ril
Editor : Sarono PS
