Gubernur Herman Deru: Dewan Adat Benteng Mempertahankan Kearifan Lokal

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, dewan adat merupakan benteng dalam mempertahankan kearifan lokal di daerah tersebut.

“Oleh karena itu kami mendukung revitalisasi kepengurusan dewan adat dalam upaya mempertahankan kearifan lokal di Sumsel,” katanya di Palembang, Rabu (4/12/2019).

Ia mengakui punya orientasi khusus sehingga meyakini bahwa dewan adat adalah benteng terbesar dalam mempertahankan kearifan lokal. “Sekali lagi, kami akan mendukung sepenuhnya gagasan untuk menghidupkan kembali dewan adat di Sumsel,” katanya.

Diakuinya bahwa selama ini untuk pembentukan awal — setelah vakum — diminta agar ada kepengurusan baru, dan secepatnya membentuk dewan adat, yang diharapkan sudah ada pada akhir tahun ini.

BACA JUGA  Hari Pertama Ramadhan, Pemkab Muba Buka Pasar Bedug

Gubernur juga mengarahkan agar ada rapat lanjutan antara kepengurusan dewan adat Sumsel dengan Pemerintah Provinsi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk dilakukan perbaikan pada peraturan daerah (perda) terkait tentang pembentukan lembaga adat di Sumsel. “Jadi dengan demikian perda itu dapat diperbaharui atau disempurnakan dengan SK Gubernur,” katanya.

“Saya tidak ingin Sumsel tidak punya lembaga adat karena melalui lembaga ini maka adat yang ada di Sumsel tidak akan terkikis kemajuan zaman,” tambahnya.

Lembaga tersebut nantinya akan berperan untuk mempertahankan adat yang ada dan berlaku di Sumsel.

BACA JUGA  Herman Deru Resmikan Rumah Tahfidz Pertama dalam LP Anak

Ia mengatakan, pembentukan pengurus dan ketua lembaga itu harus dilakukan dengan musyawarah dan mempertimbangkan kepahamanannya terhadap adat di Sumsel, dan juga seseorang yang bebas dari pengaruh politik.

“Soal siapa ketuanya lakukan musyawarah, asal kita berpegang teguh agar lembaga ini tidak ada keterlibatan unsur politik, dengan wakil ketua yang berasal dari 9 Suku Batanghari. Pilihlah sosok ketua yang jadi representasi adat Sumsel,” katanya.

Namun khusus pada tingkat kecamatan diminta sebutan untuk ketuanya diganti saja namanya menjadi “‘pesirah adat”, demikian Herman Deru. (*)

 

Teks: antara

Editor: maya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait