SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | PALI bakal dijadikan sasaran pilot project utama Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Konsep Pertanian Terpadu Sumsel , dengan pola pengembangan produk pertanian masa rentang pendek namun menghasilkan produk dengan harga tinggi. Target program ini diharapkan akan semakin mengurangi angka defisit pengangguran bahkan menurunkan angka kemiskinan Sumsel di bawah satu digit.
Sinergi ini ditegaskan oleh Wakil Ketua HKTI Sumsel Zein Ismet, didampingi Zainubbi, Fachrurrozi dan jajaran Wakil Sekretaris Afriantoni, Ketua Pemuda Tani Sumsel Dasri Nurhamidi juga Perempuan Tani Sumsel. Bersama jajaran Pemkab PALI dihadiri langsung Asisten, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, Kominfo juga Ketua HKTI PALI, di Fave Hotel Selasa (03/12/2019) Palembang.
Pertanian sebagai basis agrobisnis harus dilihat dari banyak sisi, jangan hanya mengandalkan monokultur sejenis saja, sehingga ketergantungan petani sangat lemah.
Berbeda jika petani mulai bisa melakukan monokultur seperti tumpang sari, sehingga jika salah satu komoditi anjlok akan mampu menjadi subsidi silang kebutuhan petani karena ditopang hasil pertanian lain yang memiliki daya saing sama baiknya.
Sebut saja komoditi penanaman minyak Nilam dibandrol harganya hingga Rp. 400-900 ribu per kg. Begitupun minyak atsiri dan minyak kayu putih, ini masih sangat sedikit melirik, padahal kebutuhan pasar tinggi dan harganya pun luar biasa dibandingkan dengan Karet dan Sawit.
“Kenapa tidak petani Sumsel mulai melirik ini, kita berharap ini diiringi dengan pendataan kuat jumlah petani, lahan tersedia di kabupaten/daerah tersebut diback up langsung kepala daerah masing masing, sehingga potensi ini bisa menopang kehidupan petani menjadi lebih baik. Kebutuhan parfum, juga kebutuhan kosmetik sangat bergantung dengan komoditi ini, “ulasnya.
Apalagi seperti Kabupaten PALI diharapkan bisa jadi pilot project integrasi pertanian hulu ke hilir. Kini sudah ada 50 hektar lahan Minyak Kayu Putih ditanam di sini. Ini layak dikembangkan dengan memanfaatkan 26 ribu hutan masih kosong di sana.
Nah, apalagi luas wilayah di PALI hanya 1.876 KM2 dengan jumlah penduduk 182.111 orang. ” Angka ini kecil dan sangat potensial bisa dijadikan pilot project integrated farming. Bisa dibayangin kalau satu KK punya 2 hektar saja lahan produktif komoditi ini, penghasilan per hektar per KK bisa tembus Rp. 9 juta. Tidak ada lagi penduduk miskin di Sumsel,” imbuhnya.
Para petani saatnya memanfaatkan waktu dan lahan dengan baik, jangan hanya fokus satu komoditi, namun juga memanfaatkan sistem kerja setidaknya 8 jam per hari mencermati menggarap lahan dengan baik. “Petani di Jawa, habis dari sawah mereka angon sapi, ngarit dan lainya, lha, kalau petani kita habis mantang karet pulang tidur. Tanpa ada kegiatan selingan karya pertanian lain, jadi saat harga karet anjlok, mereka menjerit, karena tidak ada komoditi lain bisa diandalkan lagi lantaran sedikitnya mereka memanfaatkan waktu untuk bertani, ” jelas Ismet
Ia berharap melalui kerjasama HKTI sebagai pembina untuk penciptaan Integrated Farming di PALI, bisa menjadi contoh untuk bisa diterapkan di Kabupaten/Kota lainya di Sumsel sesuai dengan potensi wilayah masing masing.
Sementara Fachrurrozi dalam kesempatan kemarin menambahkan, pentingnya integrasi hulu hingga ke hilir sudah benar benar mendesak.
Persoalan pelik pertanian saat ini, lemah di salah satunya. Sehingga banyak komoditi unggul menjadi tidak kompetitif di pasaran, pun sebaliknya, pasar merespon dengan baik namun petani belum siap dengan produk yang dihasilkan bisa jadi terbaik.
“Dari pola budidaya, pasca panen hingga pasar semua butuh dimatangkan secara bersama. Dengan begitu, potensi apapun bisa menjadi penyumbang pergerakan ekonomi dengan cepat, “terangnya.
Satu hal masih disayangkan di Indonesia, belum menjadikan sektor pertanian menjadi Kebanggaan. Berbeda dengan Jepang sudah membranding Pertanian menjadi Sektor Kebanggaan, sehingga mampu mengurangi pengangguran dengan cepat. karena semua pihak bergerak ke arah sama.
Ia berharap kerjasama yang dituangkan dalam MoU ini nantinya bisa direspon cepat para pemangku kebijakan. (*)
Teks/Editor : Asih
