Kepala Staf Presiden Moeldoko : Keadilan Sosial Berbasis Kewilayahan adalah Penting

SWARNANEWS.CO.ID, KALIMANTAN BARAT | Kepala Staf Kepresidenan RI Jendral TNI (Purn) Dr. Moeldoko mendukung penuh rencana Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan. Hal ini disampaikan saat menjadi keynote spkeaker Focus Grup Discussion (FGD) “Sinergitas Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan” Selasa (03/12/19) di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi sangat serius membangun infrastruktur sebagai bentuk nyata pemerataan pembangunan. Dalam bidang energi, penggunaan gas bumi menjadi prioritas Jokowi. tentu saja pembangunan pipa gas menjadi prioritas utama, lanjut Moeldoko.

“Penggunaan gas sebagai sumber energi, memberikan efesiensi baik bagi industri maupun bagi pemerintah. Pemerintah sangat akan efesiensi terutama bisa mengurangi beban subsidi energi untuk rakyat, jika saja energi rumah tangga bisa beralih ke gas bumi” ungkap Moeldoko.

Menurutnya Pembangunan pipa gas Tans Kalimantan selain mendukung kebutuhan clean energy untuk Ibu kota pemerintahan baru juga sekaligus mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu indikatornya adalah terwujudnya  keadilan energi dan keadilan wilayah terutama Kalimantan yang telah memberikan konstribusi besar pada sektor energi untuk NKRI. “Karena kalau keadilan sosial hanya berbasiskan populasi maka infrastruktur akan terbangun hanya di Pulau Jawa dan Sumatera yang populasi banyak” demikian ungkapan pria Pesera Terbaik Lemhannas RI Program Pendidikan Rreguler Angkatan (PPRA) 42 tahun 2008 sekaligus mantan Panglima TNI.

Sementara itu, M. Fanshurullah Asa, Kepala BPH Migas yg juga pernah sebagai Peserta terbaik Lemhannas RI PPRA 44 tahun 2010 mengungkapkan Pipa gas Trans Kalimantan adalah visi jangka panjang dengan konsesi investasi sekitar 16 sd 30 tahun, kata kuncinya adalah adanya kebutuhan (demand) dan ketersediaan (suplay) gas nya. “Melihat data di FGD yang disampaikan PLN , Pemerintah Daerah se Kalimantan juga SKK Migas, potensi suplay dan demand sudah ada, jadi dalam jangka pendek bisa dibuat kombinasi infrastruktur LNG skala meso dan mini (ISO Tank) yg bersumber dari Natuna dan Bontang dan masuk ke Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) di Kawasan Industri di kabupaten Ketapang, Landak dan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Kijing di Kab Mempawwah Kalimantan Barat serta kawasan industri provinsi lainya di wilayah Kalimantan” Jelas Ifan, sapaannya.

BACA JUGA  Tingkatkan Kinerja Pegawai BPH Migas Gelar Achievement Motivation

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji,  menyampaikan bahwa  PT PLN (Persero) Kalimantan Barat sejak tahun 3 tahun terakhir  membeli listrik dari Malaysia sebesar 170 Mega Watt dengan harga sebesar Rp. 1.050/kwh. Untuk menggantikan konsumsi listrik PLN yang dibeli dari Malaysia, PT PLN (Perseo) berencana akan membangun dua pembangkit listrik di Pontianak yaitu PLTU dengan daya sebesar 100 MW dan  PLTG dengan daya sebesar 100 MW. Hal ini akan berpotensi menambah jumlah kebutuhan gas bumi untuk daerah Kalimantan Barat.

Selain sektor Kelistrikan, potensi kebutuhan Gas Bumi juga datang dari sektor Industri. Rencana pengembangan Kawasan Industri Landak dan Ketapang serta Industri lain di Kalimantan Barat diperkirakan membutuhkan pembangkit listrik sebesar 592 MW yang apabila menggunakan pembangkit berbasis Gas Bumi maka akan menjadi potensi demand sebesar 118,4 MMSCFD. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, saat ini sedang dikembangkan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak dengan luas ±1.350 Ha oleh PT Pengembang Pelabuhan Indonesia yang diperkirakan membutuhkan pembangkit listrik sebesar 8,3 MW atau setara dengan potensi demand gas bumi sebesar 1,7 MMSCFD.

Pemerintah Kabupaten Mempawah saat ini juga sedang mengusulkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sungai Kunyit yang rencananya menempati lahan seluas ±5.000 Ha kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan menggunakan asumsi sama dengan KEK Sei Mangke maka diperkirakan membutuhkan pembangkit sebesar 310 MW atau sebanding dengan potensi demand gas bumi sebesar 62 MMSCFD. Di sekitar Pelabuhan Kijing dan KEK Sei Kunyit, PT Indonesia Asahan Aluminum (Persero) atau Inalum bekerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melalui anak usaha patungan mereka PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI), melakukan pencanangan pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery di Desa Bukit Batu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Smelter tersebut diperkirakan membutuhkan pasokan listrik sebesar 75 MW atau sebanding dengan potensi gas bumi sebesar 15 MMSCFD.

BACA JUGA  Sambut Nataru 2020, BPH Migas Koordinator Posko Nasional Sektor ESDM

Di sektor Industri sendiri, berdasarkan realisasi volume Solar Non Subsidi yang telah diverifikasi oleh BPH Migas tahun 2018 sebesar 535.534 KL, menjadi potensi demand gas melalui pengembangan pasar LNG. Volume tersebut setara dengan potensi demand gas bumi sebesar 49,8 MMSCFD. Total potensi demand Gas Bumi Kalimantan Barat yang ada saat ini diperkirakan mencapai 334,3 MMSCFD.

Melihat potensi kebutuhan Gas Bumi di Kalimantan Barat tersebut diperlukan adanya kepastian pasokan gas bumi serta pengembangan pasar LNG, pengembangan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) untuk kemudian disambungkan melalui Pipa Transmisi setelah WJD berkembang. Pengembangan ini akan mendukung peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan neraca gas bumi tahun 2018 – 2027 terdapat potensi pasokan gas bumi yang bersumber dari sumber Gas Bumi di Wilayah Kalimantan Timur sebesar 400 s.d. 1.600 MMSCFD yang merupakan selisih antara potensi supply dan demand dalam neraca gas. Selain itu terdapat pula potensi pasokan dari 40 kargo gas alam cair (LNG) dari Tangguh dan Bontang hingga tahun 2025 yang belum ada pembelinya (uncommited) atau sebesar 53,317 MMSCFD. Diluar sumber pasokan di Kalimantan, terdapat pula potensi pasokan dari sumber gas di Wilayah Natuna yang relatif dekat dengan Kalimantan Barat diantaranya WK Kakap (24 MMSCFD), WK Blok A (238 MMSCFD) dan WK NS B (202 MMSCFD) yang saat ini telah memasuki tahap eksploitasi.

Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan ini merupakan tindak lanjut Rencana Induk Gas Bumi Tahun 2012-2025. Kementerian ESDM telah merencanakan pembangunan jalur Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan yang membentang dari Bontang – Banjarmasin – Palangkaraya – hingga Pontianak sepanjang 2.219 Km.

Teks : Rilis
Editor : Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait