Pemda-Gapki Sinergi Soal Kemajuan Sawit

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Dalam rangka memberikan iklim kondusif di dunia usaha khususnya sawit di Sumsel. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel membuka Diskusi Sawit Berkelanjutan Dialog Sosial Layak, di Hotel Batiqa, Kamis (5/12/2019).

“Saya ucapkan terimakasih atas terselenggaranya acara ini, paling tidak sebagai wahana tukar pikiran antara serikat buruh pekerja maupun JAPBUSI tentang perkebunan sawit di wilayah Sumsel,” katanya.

“Apabila ada permasalahan bisa didiskusikan dengan harapan ada solusi untuk dilakukan kedepan, baik dari serikat pekerja maupun asosiasi Gapki dan pemerintah,” tambahnya.

Menurut Koimudin, hubungan pemerintah dengan pekerja sawit dikategorikan dalam kasus di nilai baik. Biasanya permasalahan itu diselesaikan dengan cara musyawarah, baik dari pekerja perusahaan maupun bila tidak selesai maka akan dibawa kedalam forum.

“Selama ini cukup baik, jikapun ada kekurangan nantinya bisa diperbaiki dimasa mendatang,” tuturnya.

Untuk sosialisasi pekerja dan buruh, pemerintah telah diberikan kewenangan sebagai pengawas yang memegang 50 perusahaan untuk melakukan pembinaan.

” Pengawasan itu dilakukan bagi wajib lapor yang menyampaikan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan, maka pengawasan akan turun ke lapangan
untuk melakukan pembinaan ataupun langsung ke perusahaan.” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Gapki, Alex Sugiarto mengharapkan sinergi dan bentuk nyata dari pelaku usaha, serikat pekerja, dan pemerintah.

“Tadi disampaikan tanpa sinergi kita tidak akan maju, Disini bukan untuk saling menyalahkan tetapi mencari solusi seperti masalah ketenagakerjaan statusnya seperti apa,” katanya.

Lebih lanjut, Gapki komitmen mengutamakan pekerja untuk masyarakat lokal, tetapi terkadang ada pekerjaan tertentu yang terpaksa memakai dari luar.

“Pekerja lokal sering libur karena biasanya mau kondangan, namun itu bisa dimaklumi jika tidak musim panen. Tapi apabila dimusim panen perusahaan komitmen untuk mencari pekerja luar, namun sebelumnya berdiskusi dengan pihak kades, camat maupun koperasi plasma,” ucapnya

“Sejauh ini tidak ada kendala dengan pekerja terutama soal demo. Karena pihak perusahaan melakukan sosialisasi sebelum memutuskan sesuatu tentang pekerjaan,” tandasnya.

Teks : Iwan
Editor : asih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *