- Ancaman Stunting Jadi Problem Krusial
SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG Menutup tahun 2019 yang akan berakhir beberapa hari mendatang, Women Crisis Centre (WCC) menggelar Seminar Publik dan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Hotel Amaris Palembang, Selasa (10/12/2019).
Seminar yang dimoderatori oleh Direktur Women Crisis Center, Yeni Roslaini Izi menghadirkan narasumber Fitriana SSos MSi Plh Kadin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mewakili Prof DR. H. M Edwar Juliartha, S.Sos, MM (Asisten 3 Propinsi Sumsel yang berhalangan hadir), dr. Hj. Mariatul Fadilah, Sp DLP, MARS, Ph.D (Akademisi dan CEO RS Azzahra Maternal and Neonatal Palembang), Hj. Maphilinda Syahrial Oesman (Dewan Pengurus WCC Palembang) serta H. Firdaus Komar, S.Pd, M.Si (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel. Sementara ratusan peserta dari para aktifis pro wanita, wartawan, LSM dan lainnya.
Fitriana sebagai pembicara pertama memulai paparan dengan ilustrasi adanya kasus anjal yang meminta-minta yakni dua anak yang satu umur 13 melakukan hal itu untuk menghidupi ibu dan adik adiknya yang kesulitan ekonomi.
“Wilayah mereka berasal dari Kabupaten OI tetapi karena mereka beroperasi di Palembang maka pihak kami yang ikut menanggulanginya,” ujar Fitriana.
Kasus-kasus seperti itu menurutnya memerlukan respon yang cepat sehingga segera bisa tertanggulangi. Artinya kendala tidak adanya dana untuk melakukan penyelesaian terhadap mereka jangan dijadikan alasan untuk tidak melakukan tindakan kemanusiaan tersebut secara cepat dan tepat.
Apalagi, tambah Fitriana sampai saat ini banyak perempuan di Indonesia yang masih mengalami kekerasan, tidak terkecuali di Propinsi Sumatera Selatan. Ada kecenderungan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual tidak pernah menurun bahkan meningkat tajam dari tahun ke tahun.
“Bahkan sebagai buktinya di Ogan Ilir beberapa waktu lalu terjadi perkosaan yang korbannya Balita usia 5 tahun oleh seorang kakek yang usianya 65 tahun. Satu peristiwa yang sangat miris,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya selalu berupaya ikut menanggulangi hal tersebut dengan melakukan berbagai langkah seperti memberikan layanan perempuan korban kekerasan. Ada UPTD PPA yang melayani pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban
Mariatul Fadilah pada paparannya mengemukakan, isu lain yang juga relevan dibahas adalah perlu adanya langkah- langkah untuk stop kekerasan perempuan dan anak menuju bonus demografi 2020 -2059.
Untuk itu langkah yang sangat mendesak dilakukan adalah mencegah terjadinya stunting pada anak-anak yang akan dilahirkan. Dosen Fakultas Kedokteran Unsri ini juga memvisualisasikan berbagai foto-foto tentang kondisi kesehatan yang sangat buruk di berbagai daerah di Sumsel yang pernah menjadi ajang program pengabdian masyarakat yang dilakukannnya. Kalau kondisi buruk tersebut tidak segera ditanggulangi, maka yang terjadi bukan bonus demografi tetapi menjadi bencana demografi, tegasnya.
“Untuk mengatasinya tak ada jalan lain selain bergandengan tangan bahu membahu berbagai lapisan masyarakat untuk mencarikan solusi,” ujarnya berapi-api.
Pembicara ketiga Maphilinda mengemukakan, sisi lain ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan sangat luas, mulai dari ranah keluarga, di tempat umum, di sekolah, di tempat kerja, bahkan hingga di negara lain.
Bentuk tindak kekerasannya pun beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi dan sosial. Di banyak kejadian, perempuan tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan, akan tetapi bisa mengalami gabungan dari dua atau bahkan lebih dari berbagai bentuk kekerasan.
Meski demikian bagi WCC tidak mudah untuk menggali jumlah yang pasti kasus kekerasan yang ada, karena berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan di ranah publik membutuhkan upaya yang tidak ringan dan perlu secara terus menerus dilakukan.
Masalah kekerasan terhadap perempuan, terutama masalah kekerasan seksual masih belum menjadi kesadaran bersama, dan untuk banyak kalangan, isu tersebut masih tersembunyi. Hal ini sebagian disebabkan karena masih adanya pemahaman yang kurang tepat serta resistensi ataupun penolakan yang tinggi di masyarakat.
Walaupun setiap hari ada berita mengenai kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak, namun tidak serta merta publik sadar dan memahami masalah kekerasan seksual dengan baik. Di samping itu, perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual juga masih belum mendapat perlindungan dan hak atas pemulihan oleh negara.
Kondisi di atas memperlihatkan bahwa upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam rangka pemenuhan HAM tidak bisa dilakukan sendiri. Kerjasama semua pihak di ranah komunitas, masyarakat dan pemerintah menjadi keniscayaan untuk mempertemukan berbagai gagasan dan masukan langkah-langkah ke depan untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta upaya pencegahan berulangnya kekerasan dan pemulihan korban.
Firdaus Komar sebagai pembicara terakhir mengemukakan, tentang pentingnya sinergi antara wartawan dan pekerja media untuk bersama-sama mempublikasikan berbagai isu perempuan dan HAM di media masing-masing agar kasus pelanggarannnya menurun dari tahun ke tahun. Melalui pemberitaan itu maka masyarakat akan dapat mengetahui upaya pemenuhan HAM Perempuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KtP oleh para pihak.
Kemudian menguatkan keterlibatan masyarakat, media massa, akademisi, praktisi pada pemenuhan hak-hak perempuan dan isu-isu kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Selatan. Hal yang tak kalah penting adalah menumbuhkan empati dan kepedulian masyarakat terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual yang kerapkali terjadi di masyarakat, khususnya pada perempuan dan anak, serta membangun sinergi dan tindak lanjut bersama untuk optimalisasi kerja-kerja penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
Pada sesi tanya jawab berjalan sangat dinamis. Hadi Winata penanggap yang menyoroti tentang interaksi antara pria dan wanita yang masih ada yang saling mendominasi. Sementara itu seorang psikolog menyoroti pemberitaan yang masih tidak melindungi hak-hak perempuan korban kekerasan dengan tetap mengekspos korban secara detail.
Sementara itu Sarono P Sasmito yang juga Pemimpin Redaksi Swarnanews mengajak semua pihak untuk bersinergi untuk menyukseskan kerja besar mengantarkan adanya bonus demografi dengan bersama-sama memerangi kondisi stunting saat ini. Sementara Ketua PWI Kabupaten OI, Gusti H Ali meminta agar semua langkah untuk membangun kemajuan pria dan wanita tetap berpijak pada ajaran al-Quran dan hadits.
Teks/Editor: Sarono PS
