Masyarakat Minta ke SAML Kembalikan Tanah 1.114 Hektar

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Rapat permasalahan sengketa lahan masyarakat Desa Tirta Mulia, Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dengan PT Selatan Argo Makmur Lestari (SAML), sampai sekarang belum ada titik terang.

Dimana masyarakat tersebut meminta lahan tanahnya supaya dikembalikan dengan luas 1.114 hektar, yang selama ini mereka telah garap dari tahun 1995, sehingga dapat bersawah kembali.

“Kita perjuangkan untuk masyarakat di desa tersebut. Ditahun 2007, PT SAML masuk dan tahun 2013, Hak Guna Usaha (HGU) keluar dengan luas lahan mencapai delapan ribu lebih hektar,” jelas Dedi Irawan selaku pendamping Desa, usai diskusi bersama Kakanwil BPN Sumsel, anggota DPRD OKI, di Gedung Aula BPN Provinsi Sumsel, Senin (30/12/2019).

Ditegaskan, masyarakat berharap untuk di kembalikan tanah supaya bisa menggarap bersawah. Karena daerah itu termasuk di kenal sebagai pangan ke-2 terbesar di Sumsel. Namun sekarang hanya cerita belaka semuanya sudah ditanami sawit secara keseluruhan

“Masyarakat sebelumnya tidak pernah di sosialisasikan, tahu-tahunya ketika padi sedang kuning- kuningnya masak alat berat masuk langsung menggarap meratakan dengan tanah. Itu namanya komunis tidak ada berprikemanusiaan,” ucap Dedi

Lebih lanjut, kata Dedi perusahaan PT SAML atas kejadian ini hanya memberikan lahan 75 hektar atau satu hamparan untuk tiga desa diantaranya Desa Nusantara, Marga Tani dan Tirta Mulia. Bayangkan, satu desa hanya diberikan 25 hektar.

“Itu tidak masuk akal atau gila, coba bayangkan masyarakat hampir ribuan di sana tapi hanya diberikan 75 hektar secara keseluruhan,” ungkap Dedi

Saat ini mata pencarian warga karena selama ini tidak bisa bersawah dan berkebun, sehingga masyarakat banyak ke Palembang kerja secara semrawut atau kerja bangunan, namun semua itu tidak mencukupi.

Yudi Arian Komarullah, Anggota DPRD OKI, dari Praksi PDIP komisi 1 menyampaikan, untuk mengikuti mediasi ini, walaupun pertama kali ikut tapi sudah kelihatan benang merahnya.

Dirinya berharap kepada rekan-rekan dewan lainnya agar tegak berdiri ditengah , mana yang bengkok agar di luruskan. Maksudnya tidak ada keterpihakan penguasa interpensi dari pihak perusahaan, karena tertarik atas kasus yang di alami oleh dua desa ini

“Kemenangan itu ada di kedua belah pihak, kalau pihak perusahaan lebih agar dikembalikan kepada masyarakat jika kurang agar berurusan dengan negara bukan rakyat,” ucapnya

Langkah awal dilakukan dengan media ulang, karena anggota DPRD yang pernah menangani permasalahan ini sudah siap di cabut hak kuasanya.

“Saya juga telah sarankan agar pihak yang mendampingi ini agar me-restart ulang permasalahan ini. Jadi pihak terkait dipanggil ulang,” terang Yudi

Ketua Komisi 1 DPRD OKI, Budiman menambahkan, tuntutan warga memang konvensional karena itu betul asalnya di garap warga.

“Asalnya lahan itu sebagai Pencadangan Transmigrasi. Namun, kenyataannya semuanya diambil paksa oleh PT SAML,” jelasnya

Sementara itu, pihak perusahaan dari PT SAML tidak mau di konfirmasi terkait permasalahan sengketa lahan kepada masyarakat.

“Saya juga telah sarankan agar pihak yang mendampingi ini agar me-restart ulang permasalahan ini. Jadi pihak terkait dipanggil ulang,” terang Yudi

Ketua Komisi 1 DPRD OKI, Budiman menambahkan, tuntutan warga memang konvensional karena itu betul asalnya di garap warga.

Asalnya lahan itu sebagai Pencadangan Transmigrasi. Namun, kenyataannya di tahun 2017, ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Sehingga lahan tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

Sementara itu, pihak perusahaan dari PT SAML tidak mau di konfirmasi terkait permasalahan sengketa lahan kepada masyarakat.

Teks : Iwan
Editor : Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait