Lahan Baitul A’la Lubuk Linggau Terancam Menghilang

Desak Pemda-BPN Stop Batalkan Penggusuran dan Sertifikat Dadakan

 

SWARNANEWS.CO.ID, LUBUKLINGGAU | Yayasan Baitul A’la sudah 25 tahun menjadi wadah penggemblengan SDM bagi generasi Sumsel hari ini terancam hilang. Lantaran ada pihak berupaya mengambil alih lahan dengan melakukan penggusuran tanah yayasan disinyalir nakal didirikan lahan bisnis SPBU. Penggusuran ini juga berefek buruk mental anak anak sedang belajar di sekolah lantaran beberapa alat berat terus merinsek ke lokasi.

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngimadudin, S.Ag. M.H., selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuk Linggau mengungkapkan, pihaknya sangat prihatin kondisi ini. Untuk itulah, pihaknya mendesak, pertama, Wali Kota Lubuklinggau untuk mengeluarkan SK Status Quo (Mengnolkan kembali) Lahan Baitul A’la sebelum ada tindak penyelesaian lebih lanjut.

Kedua, mendesak BPN Kota Lubuklinggau untuk membatalkan Sertifikat 00005 tahun 2019 dengan Surat Keputusan (SK) yang resmi. Ketiga, Mendesak pemerintah kota Lubuklinggau untuk segera menghentikan kegiatan pembangunan dan penggusuran di tanah komplek Baitul A’la.

Hari ini pihaknya sebenarnya, melakukan aksi damai di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lubuklinggau, DPRD Kota Lubuklinggau dan Walikota Lubuklinggau berharap bisa segera ditindaklanjuti secara riil.

Kondisi saat ini, tampak satu buah alat berat perata tanah di depan ruang belajar SD Islam Baitul A’la di kompleks Masjid Baitul A’la dibangun di atas lahan seluas 16.280 m2 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Musi Rawas Nomor 121/HK/1985 tanggal 9 Agustus 1985 tentang Penunjukan Lokasi Untuk Pendirian Masjid Baitul A’la di Taba Pingin Lubuklinggau.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : HK.1/IMB/1986 Masjid Baitul A’la hanya diberikan wewenang untuk bangunan seluas 2500 M2. Selanjutnya untuk meramaikan/memakmurkan masjid tersebut oleh Yayasan Baitul A’la didirikan TK dan SD Baitul A’la serta Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari.

“Alat berat itu telah meratakan tanah bagian samping Sekolah Dasar. Sehingga terkesan memberikan provokasi dewan guru yang mengajar dan anak-anak sekolah, Setidaknya ada 4 Kelas yang berada dalam kondisi “mencekam” satu kelas terdiri atas lebih kurang 30 siswa, ” benernya.

Sebenarnya jika dirunut dari beberapa tahun sebelumnya bahwa tanah di komplek Baitul A’la Taba Pingin Lubuklinggau. Pada bulan Mei 2018, ada pihak yang mengaku sebagai pemilik sebagian lahan Masjid Baitul A’la berdasarkan Sertifikat Lahan dari BPN Musi Rawas Nomor 01 tahun 1983, dan mulai melakukan pemagaran serta ada isu akan didirikan SPBU, sehingga menimbulkan keresahan para jamaah masjid, para orang tua dan siswa/mahasiswa perserta didik lembaga pendidikan di kawasan Masjid Baitul A’la, bahkan pernah dilakukan unjuk rasa, yang membuat semakin meningkatnya keresahan masyarakat/jamaah.

BACA JUGA  Walikota Serahkan Bantuan untuk Pembangunan Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Lubuklinggau

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak-pihak yang merasa dirugikan telah melakukan upaya berkirim surat kepada Kapolres Lubuklinggau dengan tembusan kepada berbagai pihak, untuk mohon perlindungan hukum.

Pertemuan dengan tokoh masyarakat yang berkaitan dengan awal pembangunan Masjid Baitul A`la, beraudiensi dengan Ketua DPRD/Komisi A DPRD Kota Lubuklinggau. Menyampaikan persoalan sengketa tanah ini kepada Bupati Musi Rawas, karena secara hukum masih merupakan aset Kabupaten Musi Rawas, dan kepada Walikota Lubuklinggau, karena secara wilayah masuk dalam pemerintahan Kota Lubuklinggau.

Ngimadudin, juga menjelaskan Kronologis Kejadian berawal pada tanggal 22 Oktober 2018 Yayasan Baitul A’la Lubuklinggau mengirimkan surat kepada Kepala BPN Lubuklinggau perihal mohon pengukuran ulang lahan Baitul A’la Lubuklinggau. tanggal 7 November 2018, BPN kota Lubuklinggau mengirimkan jawaban yang pada intinya tidak dapat melakukan pengukuran ulang.

Terkait jawaban BPN kota Lubuklinggau tersebut Yayasan Baitul A’la Lubuklinggau kembali mengirimkan surat kepada BPN kota Lubuklinggau dengan perihal Permohonan penerbitan sertifikat tanggal 9 November 2018. Bahwa terkait permohonan sertifikat tersebut BPN Kota Lubuklinggau mengirimkan surat balasan pada tanggal 19 November 2018 yang pada intinya agar Yayasan Baitul A’la Lubuklinggau melengkapi persyaratan pembuatan sertifikat.

Sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2019 BPN kota Lubuklinggau mengadakan pengukuran tanah melibatkan pengurus Masjid Baitul A’la yang diwakili oleh Nazir Masjid Baitul A’la yang bernama Lukman Ahmad dan kawan-kawan. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 BPN kota Lubuklinggau melalui Irjen BPN RI bernama Sunraizal, SE., MM., CFrA., CFE didampingi kepala BPN Sumsel, kepala BPN Kota Lubuklinggau menyerahkan sertifikat tanah wakaf nomor 00005 kepada Pengurus Masjid Baitul A’la diwakili Ketua Nazir Lukman Ahmad.

Setelah ada penyerahan sertifikat tersebut BPN Kota Lubuklinggau kembali menarik sertifikat tersebut dengan alasan masih kekurangan persyaratan yakni SK Bupati asli Nomor 121/HK/1985 tanggal 9 Agustus 1985 tentang Penunjukan Lokasi Untuk Pendirian Masjid Baitul A’la di Taba Pingin. Bahwa terkait hal diatas Ketua Pengurus Masjid Baitul A’la membuat laporan kehilangan pada tanggal 11 Juli 2019 di Polsek Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau.

Tanggal 1 Agustus 2019 STAI Bumi Silampari mengirm surat sanggahan kepada BPN Kota Lubuklinggau perihal pembatalan sertifikat wakaf masjid baitul A’la nomor 00005 . Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 BPN Kota Lubuklinggau mengirimkan surat balasan yang intinya menyatakan; Bahwa penerbitan sertifikat wakaf masjid baitul A’la nomor 00005 berdasarkan Surat Permohonan Ketua Yayasan Baitul A’la. Surat Keputusan Bupati No.121/HK/1985 tentang penunjukan Lokasi untk pendirian bangunan Masjid Baitul A’la, Surat Tanda bukti laporan kehilangan No.STBL/C-433/VII2019/SUMSEL/LLG/SEK LLG TIMUR .

Beberapa hal menjadi kontradiksi, diantaranya, penerbitan sertifikat nomor 00005 tahun 2019 atas nama masjid baitul a’la tersebut antara lain; pertama, Pihak yang berhak mengajukan sertifikat tanah masjid Baitul A’la adalah Yayasan Baitul A’la, karena secara legalitas masjid Baitul A’la dibawah naungan Yayasan Baitul A’la (YBA), hal ini diakui oleh BPN bahwa tanah masjid Baitul A’la secara keperdataan hak milik Yayasan Baitul A’la sebagaimana tercantum dalam surat BPN nomor 752/100.2-16.73/VIII/2019. Kedua; BPN dalam suratnya nomor 752/100.2-16.73/VIII/2019 menyatakan bahwa sejak tahun 2003 tanah komplek Baitul A’la tidak lagi terdaftar sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, padahal tanah dan gedung masjid Baitul A’la termasuk dalam berita acara serah terima barang milik daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 07 tahun 2001 tentang pembentukan kota lubuklinggau, tanggal 01 oktober 2019.

BACA JUGA  Air PDAM Tak Mengalir, Warga Lubuklinggau Terpaksa Ambil Air Sungai Mesat

Ketiga; Sertifikat nomor 00005 tahun 2019 yang telah diterbitkan menghilangkan tanah BPGD yang keberadaaanya berbatasan dengan sertifikat nomor 01 tahun 1983. Keempat; Dengan tidak membatalkan sertifikat tanah nomor 00005 tahun 2019 BPN kota Lubuklinggau telah menyalahi keputusan bersama tentang berita acara tanggal 01 oktober 2019.

Maka, berdasarkan kronologis dan bukti bukti diatas maka didapat kesimpulan sebagai berikut; Pertama, bahwa yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat adalah Yayasan Baitul A’la akan tetapi BPN kota Lubuklinggau menerbitkan Sertifikat wakaf atas nama Nazir Masjid Baitul A’la; Kedua, Bahwa Tanah seluas 16.280 M2 adalah aset Pemda Musi Rawas; Ketiga; Bahwa Penerbitan sertifikat wakaf Masjid Baitul A’la telah bertentangan dengan UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf (pasal 7) karena tanah tersebut milik Negara.

Keempat Bahwa sertifikat wakaf Masjid Baitul A’la terbit pada tanggal 19 Juni 2019, sedangkan laporan kehilangan dibuat pada tanggal 11 Juli 2019, dengan demikian penerbitan sertifikat oleh BPN Kota Lubukligau mendahului laporan kehilangan yang dibuat oleh Lukman Ahmad (Ketua Masjid Baitul A’la). Kelima; Bahwa dalam sertifikat 00005 luas tanah keseluruhan adalah 13.770 M2 sedangkan dasar penerbitan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Musi Rawas Nomor 121/HK/1985 tanggal 9 Agustus 1985 tentang Penunjukan Lokasi Untuk Pendirian Masjid Baitul A’la di Taba Pingin Lubuklinggau dengan luas tanah 16.280 M2.

Keenam, dengan terbitnya sertifikat 00005 maka keberadaan STAI Bumi Silampari,TK Islam Baitul A’la, SD Islam Baitul A’la dan KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Lubuklinggau Selatan yang sudah lama menempati komplek tanah Baitul A’la kurang lebih 25 tahun terancam eksistensinya. Ketujuh; Terdapat banyak kontradiksi dalam penerbitan sertifikat tanah nomor 00005 taun 2019. Kedelapan; Dengan diterbitkannya sertifikat nomor 00005 tanah BPGD dan beberapa gedung SD Islam Baitul A’la dan gedung STAI Bumi Silampari secara hukum hilang.(*)

Teks/Editor : Supriyadi/Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait