BPJS Membengkak, Dinkes Arahkan Masyarakat Pakai KTP-KK

SWARNANEWS.CO.ID, LAHAT | Penyesuaian pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dua kali lipat membuat pemerintah angkat tangan. Sebelumnya masyarakat Kabupaten Lahat mendapat jaminan sosial oleh pemerintah daerah melalui APBD. Namun kini pemerintah Kabupaten Lahat telah mencabut jaminan sosial tersebut dan telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PK) dengan BPJS Cabang Lubuk Linggau yang menaungi BPJS Kabupaten Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau sendiri.

Penggunaan KK dan KTP ini sendiri ternyata belum menyentuh kepada masyarakat kalangan bawah, sebab masih ada saja masyarakat yang menggunakan BPJS pemerintah, sedangkan BPJS tanggungan pemerintah tersebut sudah dinonaktifkan oleh BPJS.

Risca Aprilia selaku kepala bidang SDM dan UKP BPJS Cabang Lubuk Linggau bahwa, penandatanganan tersebut dilakukan pada tanggal 26 Desember 2019. Penandatanganan tersebut berisi tentang jumlah tanggungan pemerintah yakni dari 125.104 menjadi 9.952 jiwa.

“Untuk jaminan sosial yang ditanggung oleh pemerintah daerah, terkhusus pemerintah Kabupaten Lahat saat ini sudah dicabut, untuk saat ini yang masih terdaftar hanya 9.952,” jelasnya ketika dihubungi via telp, Senin (6/01).

Dirinya tidak bisa menjelaskan sistem penggunaan KTP dan KK sebagai syarat berobat gratis masyarakat ke rumah sakit atau puskesmas terdekat sebab ranah tersebut ialah ranah pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat.

“Yang pasti bagi masyarakat yang sudah memiliki BPJS kelas 3 yang ditanggung pemerintah coba cek, karena semuanya telah dinonaktifkan. Hanya 9.952 yang masih aktif sesuai petunjuk atau data dan PKS yang diberikan oleh pemerintah kepada kita yang hingga saat ini masih kita aktifkan,” tambahnya.

BACA JUGA  Bupati Lahat Lepas Macab LMP Bantu Korban Tsunami Lampung

Selain itu, PLt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat Ponco Wibowo,SKM,.MM menjelaskan perpindahan tanggungan berobat gratis dari pemerintah melalui BPJS menjadi KK dan KTP Karena adanya kenaikan tarif premi BPJS. Iapun menjelaskan untuk warga Kabupaten Lahat, berobat tetap dilayani gratis, yakni kelas 3 dengan memakai atau menggunakan ktp atau kk.

“Untuk rumah sakit yang ada kerjasamanya dengan kita atau pemerintah yang bisa melayani warga Kabupaten Lahat ialah RS Pagar Alam, RS lahat, RS DKT Lahat, RSU Muara Enim dan RSMH Palembang,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Lahat sebelumnya harus membayar ke BPJS mencapai 49 miliyar, dengan naiknya angka pembayaran BPJS dua kali lipat tentunya pemerintah harus mengocek APBD hingga 100 miliyar lebih, tingginya pembayaran premi ke BPJS tersebut pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan peraturan baru yakni jika masyarakat ingin berobat cukup menggunakan KTP dan KK.

Dikatakan Ponco, melalui BPJS pemerintah harus mengocek APBD untuk pembayaran ke bpjs, berobat ataupun tidak pemerintah harus tetap membayar, jika memakai KTP dan KK tentunya hanya yang berobat saja yang ditanggung oleh pemerintah.

“Tingginya pembayaran premi tersebut, akhirnya kita berlakukan KK dan KTP untuk berobat dan itu berlaku ke rumah sakit yang bekerja sama dengan kita, asalkan membawa surat rujukan dari pemerintah atau rumah sakit. Untuk masyarakat BPJS nya masih aktif yang berjumlah 9.952 tersebut memakai dana Bantuan Gubernur (Bangub),” jelasnya.

BACA JUGA  PTBA Selesaikan Rehabilitasi DAS Tahap I

Terpisah Hendri orang tua dari M. Trisandi (8 bulan) warga perangai Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat ini sudah merasakan sendiri bahwa penggunaan KK dan KTP belum berlaku di RSMH Palembang, dimana ia bersama anaknya yang mengidap penyakit kista tersebut akan berobat, namun ditolak oleh dokter karena program KK dan KTP dari pemerintah belum berlaku di RSMH Palembang.

“Jadwal operasi anak aku itu tanggal 31 Desember 2019 sampai tanggal 3 Januari, tapi pas disano ternyato ditolak sebab BPJS sudah dinonaktifkan sedangkan program pemerintah melalui KK dan KTP Ini belum berlaku,” kisahnya.

Dirinya diminta oleh dokter untuk mendaftar secara umum, karena terkendala dana akhirnya Hendri bersama keluarga pulang kembali ke kampung untuk meminta keterangan mengenai berobat gratis yang diprogramkan oleh Bupati Lahat.

“Aku sebelumnyo jugo belum tahu kalau BPJS ini dak diaktifkan lagi dan program berobat gratis Melalui KK KTP jugo belum berlaku. Jadi pas ditolak aku disuruh ndaftar secara umum, tapi lagi-lagi aku terkendala didana. Mangkonyo aku Harini ke kantor BPJS untuk memastikan apakah BPJS ini bisa diperpanjang atau tidak, ternyata bisa tapi nunggu 14 hari kemudian baru bisa digunakan,” ujarnya.

Teks : Jumra
Editor : Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait