Deru Temui Menhub Realisasikan Jembatan Endikat-Lematang Pagar Alam

SWARNANEWS.CO.ID-Palembang, 07/1 /2020 – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar dapat merealisasikan jembatan Endikat dan Lematang Pagaralam untuk mengurangi potensi kecelakaan yang sering terjadi di wilayah itu.

“Kami menghadap Menhub mengusulkan agar dibangun jembatan di sekitar lokasi kecelakaan bus naas lalu,” kata gubernur dalam keterangannya di Palembang, Selasa.

“Saya ingin agar Endikat ini bisa dibangun seperti Kelok 9 di Sumatera Barat”, jelas gubernur.

Mengenai masalah jembatan Endikat pihaknya telah meminta kajian teknis dari Kementerian Perhubungan untuk mendorong ke Kementerian PUPR agar jembatan tersebut segera dibangun.

“Paling tidak nanti di wilayah tersebut bisa mempersingkat rute dan memperlandai konturnya”, katanya.

BACA JUGA  Mediasi Perwakilan Ojek Online dan di DPRD Provinsi Sumsel Dilanjutkan Pekan Depan

Dia menambahkan, tidak hanya jembatan Endikat yang diusulkan termasuk juga jembatan Lematang.

“Iya, dua-duanya kita ajukan dan usulkan. Endikat dan Lematang, sebab ini sebelumnya sudah pernah kita usulkan, dan masuk dalam kebijakan strategis nasional”, tegasnya.

Seperti diketahui keinginan pembangunan Jembatan Lematang itu kembali mencuat pasca terjadi kecelakaan maut Bus Sriwijaya di liku Lematang pada 23 Desember lalu yang menewaskan hingga 35 orang.

Selain itu gubernur juga mengusulkan pemindahan Pelabuhan Boom Baru Palembang ke Tanjung Api Api dan kewenangan aliran sungai di daerah Sumsel.

BACA JUGA  Kedapatan Bolos, ASN Pemprov Sumsel Langsung SP 1

Dari empat usulan yang diajukan tersebut, HD menjelaskan semuanya ditanggapi dengan baik oleh Kementerian Perhubungan, ada yang segera mendapat solusi, ada juga yang masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

Sementara Menhub berjanji segera mengupayakan. Terkait percepatan pemindahan pelabuhan Boom Baru ke pelabuhan TAA sekaligus pengembangannya, Menhub menyarankan agar dapat dilakukan tender ataupun dikompetisikan.

“Bisa dilakukan kerja sama antara pemerintah dan swasta. Kalau Kementerian Keuangan sendiri cenderung untuk melibatkan swasta, sehingga tidak sepenuhnya memakai dana APBN. Akan lebih baik lagi skema pembiayaannya antara swasta dan investor”, katanya.

Teks/Editor : Antara/Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait