Pemda Siap Pangkas Birokrasi

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Proses sosialisasi penyederhanaan birokrasi terbagi dalam tiga tahapan, yakni identifikasi, persetujuan dan pelantikan.

Dari ketiga tahapan identifikasi ini, dimana para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus segera di tindaklanjuti dan belum sesuai administrasi fungsional.

Sesuai surat edaran Gubernur Sumsel Herman Deru yang sifatnya terkait pelayanan publik, skala prioritas akan segera di eksekusi.

Hal tersebut diutarakan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Drs Ratu Dewa, saat membuka Sosialisasi Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemkot Palembang, di Grand Atyasa Convention Center, Kamis (13/2/2020).

” Berharap sosialisasi peraturan pemerintah adalah penyederhanaan terhadap para sekretaris dan OPD maupun kecamatan bisa paham tentang semua aturan,” jelasnya.

BACA JUGA  Amazing... Rumah Teduh Bantu Anak Yatim Belajar Sampai Perguruan Tinggi

Ditempat sama, Kepala Bagian Organisasi Sekda Kota Palembang, Nurmala Sari menambahkan, sosialisasi ini sebagai tindak lanjut dari arahan bapak presiden mengenai untuk pemangkasan birokrasi. Intinya, mempermudah mulai dari investasi dan pelayanan kepada masyarakat.

” Sosialisasi ini sebagai menyamakan persepsi dari pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Permentan, kemudian surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri mengenai arahan sesuai yang dimaksud oleh Bapak Presiden Jokowi dan ini juga berlaku di seluruh kabupaten kota provinsi yang ada di Indonesia,” jelasnya.

Pada tahap awal ini dilanjutkannya,” Kita melakukan identifikasi sampai bulan Maret kepada pejabat eselon IV, secara struktural dan fungsional jabatan administrasi yang kemampuan manajerial bisa difungsikan dan tepat sasaran, lalu diajukan Kemenpan  dan Kemendagri untuk persetujuan identifikasi,” tambah dia

BACA JUGA  Pilkada 2018, ASN Harus Lepaskan Atribut

Kemudian, hal-hal yang belum teridentifikasi akan dikomunikasikan serta di konsultasikan Kemendagri dan Kemenpan setelah mendapatkan persetujuan, lalu bisa diadakan pelantikan.

Proses ini paling lambat sesuai dengan surat edaran bulan Juni 2020 harus sudah rampung semua, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda mengenai perizinan dan pelayanan publik.

“Kita belum bisa menyampaikan apa yang harus di pangkas, sebab masih penyesuaian kebutuhan dari Pemkot Palembang, namun tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Teks : Iwan
Editor : Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait