DJP Targetkan Penerimaan pajak Rp19,02 T

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Direktorrat Jenderal Pajak Kanwil Sumsel dan Babel, tahun ini menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp19,02 triliun. Angka ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari target tahun lalu sebesar Rp15,7 triliun.

Kakanwil DJP Sumsel dan babel Imam Arifin mengatakan, untuk mencapai target tersebut DJP akan mengoptimalkan pengawasan terhadap wajib pajak eksisting. Selain itu peningkatan pada usaha baru yang bergerap dibidang pertambangan, listrik, energi dan gas akan dilakukan seoptimal mungkin. Sebab tahun ini banyak usaha baru dari swasta yang bergerak dibidang tersebut.

“Cara lain tentu dengan adanya perubahan tugas KPP Pratama untuk mensisir wajib pajak baru yang potensial juga akan memberikan imbas terhadap penerimaan,” jelasnya Senin (2/3/2020).

Wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama mulai hari ini berpotensi ditangani oleh account representative baru sehubungan dengan adanya perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama merupakan bagian dari program penataan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategis DJP 2020-2024 untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak.

Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama yang mulai berlaku 1 Maret 2020 merupakan tahap pertama dari program penataan organisasi tersebut.

Penataan KPP Pratama ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data Iapangan. Penataan ini dilakukan melalui: (a) penggabungan fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan wajib pajak untuk efisiensi dan perbaikan Iayanan, dan (b) penggabungan fungsi ekstensmkasi, pengawasan, dan pengumpulan data Iapangan, serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut.

Tahap berikutnya dari program penataan organisasi adalah mengubah jumlah, tugas, dan fungsi KPP Pratama dan KPP Madya. Melanjutkan strategi tahap pertama, KPP Pratama akan difokuskan pada peduasan basis pajak serta peningkatan jumlah dan kualitas data Iapangan. Selanjutnya sejumlah KPP Madya baru akan dibentuk agar DJP dapat lebih fokus mengawasi kepatuhan wajib pajak strategis yaitu mereka yang memiliki dampak besar terhadap penerimaan di suatu wilayah. Tahap ini diharapkan dapat terlaksana pada semester ll tahun 2020.

Sebagai bagian dari strategi ini maka pengawasan termasuk kunjungan Iapangan oleh petugas KPP Pratama akan lebih ditingkatkan agar DJP memperoleh data yang lebih banyak dan berkualitas tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya termasuk melakukan kunjungan Iapangan pegawai DJP wajib mengikuti kode etik, menjaga integritas, dan bersikap profesional. Apabila anda menemukan adanya indikasi pelanggaran segera laporkan melalui saluran pengaduan yang tersedia, seperti melalui email ke pengaduan@pajak.co.id atau secara online melalui wise.kemenkeu.go.id. SeIuruh pengaduan akan kami tindaklanjuti dengan menjaga kerahasiaan pelapor. (*)

 

Teks: antara
Editor: maya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait