Pelaku Kuliner Palembang Gelar Demo

Minta Revisi Tentang Pajak 10 Persen

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG |Ratusan massa yang mengatasnamakan

Forum Komunikasi Pelaku Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP) menyampaikan orasi di Halaman Kantor Walikota Palembang, Senin (1/3). Mereka meminta kebijakan direvisi ulang tentang Undang-undang nomor 2 tahun 2018 terkait penetapan pajak 10 persen.

Di mana, semuanya dikategorikan sama yang mendefinisikan usaha warung kuliner, warung tenda, penjaja makanan kelilingi sebagai usaha restoran.

Untuk itu, FK-PKBP menyatakan sikap menolak terhadap kebijakan pajak restoran dari Pemkot tersebut karena dalam waktu tujuh bulan patut disyukuri upaya revisi yang diproses perubahan di DPRD Kota Palembang.

Namun, dari informasi yang berkembang menurut pengamatan FK-PKBP, pihak Pemkot tidak serius dalam pengkajian persoalan pajak restoran, terkesan pengenyampingkan usulan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya penetapan pajak usaha kuliner yang tidak berkeadilan.

“Penantian panjang setelah tujuh bulan dari tahapan-tahapan dilalui seperti melaporkan Ombudsman, DPRD dan meminta masukan para ulama. Sekarang kita tunggu selama tiga hari, intinya harus ada klasifikasi terhadap masalah restoran,” ujar Ketua FK-PKBP Sumsel,  H Idasril SE.

BACA JUGA  Setting Surat Suara Capai 70 Persen

Selain itu, usulan-usulan revisi tentang klasifikasi yang diajukan Pemkot agar dibenahi dulu turunannya, baru berbicara undang-undang. Karena apabila sudah dibenahi otomatis tidak masalah turunan dibawahnya.

 

“Kalau ini tetap berlanjut dan aspirasi ini disepelekan, kami akan datang dengan jumlah yang lebih banyak, kita bukan memaksakan tapi kami punya rasa keadilan agar jangan disamakan dengan pemilik restoran besar,” tegasnya.

Walikota Palembang H Harnojoyo diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Ratu Dewa menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang disalurkan tetap direspon Pemkot Palembang. Walaupun terlepas mereka terkena atau tidak tentunya ada pengkajian substansi secara tertulis telah disampaikan.

“Tadi saya sepakat pengklasifikasian pengkajian, artinya pajak 10 persen tidak semuanya merata tapi ada item tertentu dalam pemisahan. Sekarang sedang revisi 10 Perda di DPRD Kota Palembang,” jelasnya.

BACA JUGA  Menang, Pemuda HD-MY Botakkan Kepala

Kemudian, apabila ada oknum BPPD yang makan di restoran lalu mereka meninggalkan tanpa tidak membayar, silakan melaporkan Pemkot atau langsung kepada Walikota atau Sekda.

” Apabila mereka terbukti melakukan itu, saya pastikan akan ditindak tegas oknum tersebut dan diberikan sangsi seberat-beratnya,” ungkap Ratu Dewa.

Lanjut Dewa, sekarang undang-undang Perda tentang penetapan pajak sedang di revisi di DPRD Kota Palembang tidak ada pengklasifikasian.Maka dari itu berikan kami amanah, karena sekarang sedang dalam pengkajian di DPRD Kota Palembang.

” Yakinlah, saya orang pertama yang menentang dan turun langsung apabila Perda itu di revisi pengklasifikasian. Karena saya aktivis juga orang pergerakan,” tegasnya.

Teks : Iwan

Editor : Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait