PPNI Desak Mutasi Dua Perawat Muratara Buntut Demo Covid

SWARNANEWS.CO.ID-Palembang, 05/6/2020 – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumatera Selatan meminta pihak terkait menyelidiki Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara yang memutasi dua perawat RSUD Rupit karena disinyalir merupakan buntut aksi demo terkait penanganan COVID-19 pada 28 April.

Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumsel Subhan, Selasa, mengatakan pihaknya telah mendapat laporan dari DPD PPNI Muratara bahwa dua anggotanya dimutasi dari jabatan Kepala Ruangan IGD dan PDL RSUD Rupit menjadi pegawai Puskesmas Muara Kulam Kecamatan Ulu Trawas.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini, masalahnya bukan pada posisi yang turun atau tidak, tetapi proses pemindahanya, sebab informasi kami terima yang dimutasi itu dianggap menjadi provokator dalam demontrasi 28 April,” ujar Subhan di Palembang.

Dua hari pascademontrasi 30 April, keduanya dimutasi ke wilayah Muara Kulam yang berjarak 56 kilometer dari RSUD Rupit Muratara dan berada di perbatasan Sumsel – Jambi.

BACA JUGA  Lovina Tour and Travel Solusi Cerdas Berwisata Nyaman

Subhan telah minta DPD PPNI Muratara agar mempelajari permasalahan mutasi tersebut karena organisasi profesi harus menjadi penengah dan membantu penyelesaiannya. Jika terdapat hak dua anggotanya yang dilanggar dalam proses mutasi tersebut, maka DPD PPNI Muratara akan memperjuangkan nasib keduanya.

Ia menyebutkan bahwa 18 item tuntutan yang disuarakan dua anggotanya beserta 251 pegawai RSUD Rupit pada 28 April di Gedung DPRD Muratara tersebut terkait fasilitas penanganan COVID-19 yang dinilai kurang.

“Tuntutan mereka itu di antaranya minta pemenuhaan APD penanganan COVID-19, lalu meminta fasilitas penginapan untuk petugas yang merawat pasien COVID-19 dan meminta suplemen untuk peningkatan daya tahan tubuh,” tambah Subhan.

ke-18 item tuntutan tersebut sempat dibuatkan petisi namun tidak digubris Direksi RSUD Rupit sehingga dibawa para pegawai ke meja audinesi DPRD Muratara.

BACA JUGA  Sambut Cawapres 02 Dengan Berselfi

Keputusan mutasi tersebut juga disesalkan Ketua Komisi III DPRD Muratara, Ahmad Yudi, dan meminta bupati melalui Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Muratara meninjau kembali keputusan mutasi.

“Apa yang dikritisi oleh para pegawai itu sifatnya membangun dan seharusnya ditindaklanjuti, wajar-wajar saja mereka menuntut apalagi tenaga mereka sedang dibutuhkan saat pandemi COVID-19 sekarang ini,” tegas Yudi.

Sementara Sekretaris Daerah Muratara Alwi Roham membantah surat mutasi yang ditandatangi bupati tersebut berkaitan dengan aksi demo 251 pegawai RSUD Rupit pada 28 April.

“Tidak ada hubunganya karena mutasi itu kebutuhan organisasi dan jenjang karir, jadi sudah hal biasa, mereka juga memang dibutuhkan tenaganya di Muara Kulam,” ujar Alwi Roham.

Teks/Editor : Antara/Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait