Pembatalan Haji dan New Normal, Kakanmenag Gelar Rakor

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Kakanwil Kemenag Sumsel Dr. HM. Alfajri Zabidi MM, M.Pd.I menggelar rapat koordinasi secara online dengan para Kepala Bidang dan Kakankemenag Kabupaten/Kota se-Sumsel, Rabu (3/6).

Rapat ini terutama membahas Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji 1441 H/2020 M, serta rencana penerapan New Normal di Sumsel.

Kepada para peserta rapat, Kakanwil berpesan agar dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin untuk dapat mensosialisasikan KMA Nomor 494 Tahun 2020. Baik melalui media massa, spanduk, baleho, maupun dengan cara menyampaikan kepada para petugas penghubung urusan keagamaan desa (P2UKD).

“KMA 494 adalah modal. Silahkan para Kepala Bidang dan Kakankemenag melakukan inovasi-inovasi dalam upaya sosialisasi. Para penyuluh bisa digerakkan, para Kepala KUA, dan juga para Kepala Madrasah. Sampaikan pesan-pesan yang ada dalam KMA tersebut dengan cara yang santun dan baik, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” jelas Fajri.

Dia mengakui, keinginan masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci memang sangat besar. Namun kondisi saat ini tidaklah kondusif. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Sesuai amanat Undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanaan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi.

BACA JUGA  Per 1 Desember dengan KUE bisa Naik LRT

“Pemerintah telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu. Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban. Tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Thaun, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi, 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis. Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang,” terangnya.

Terkait rencana penerapan New Normal di Provinsi Sumsel, Fajri menegaskan bahwa saat ini memang warga Kemenag dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan peradaban baru. Apalagi sudah ada edaran dari Menpan RB tentang berakhirnya work from home (WFH) pada 4 Juni 2020, kecuali bagi daerah yang masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

BACA JUGA  Firli Lanjutkan Roadshow ke PDI

“Untuk Sumsel, PSBB masih berlaku di Kota Prabumulih, sedangkan Kota Palembang masih merencanakan perpanjangan. Ini artinya kita bersiap-siap melaksanakan work from office (WFO). Untuk itu, segera persiapkan segala sesuatunya. Terjemahkan dengan baik standar operasional prosedur (SOP) Covid-19 dalam bekerja. Pakai masker, atur jarak, sediakan hand sanitizer, jangan sampai ada kerumunan. Aturlah dengan baik,” pesan Fajri.

Dan tak kalah penting, lanjut Fajri, warga Kemenag juga harus berpegang dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah. Fajri berharap, edaran ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat di setiap masjid atau mushola di tempat masing-masing. Sehingga masyarakat dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan standar pencegahan penyebaran Covid-19.

“Berkoordinasilah dengan Forkompinda setempat, majelis-majelis agama, dan instansi terkait di daerah masing-masing,” tuntas Fajri.

Teks : Rilis/Iwan
Editor : Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait