DPRD Kabupaten OI, “Warning”  akan Tuntaskan Kasus Dana PKH  60 Persennya Bermasalah

SWARNANEWS.CO.ID, OGAN ILIR  |DPRD Kabupaten Ogan Ilir bertekad akan terus membantu mengusut tuntas masalah dana Program Keluarga Harapan (PKH) karena diduga dari 21.964 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kurang lebih 60 persen bermasalah.

“ Siapa saja yang menyimpang  yang menggelapkan serta siapa yang bermain main di situ kami berkomitmen dan kami tidak pernah main main akan kami usut tuntas,” ujar  Ketua Komisi IV  Rizal Mustopa.

Seperti dilansir Kritis Sumsel.com dan media lainnnya, masalah tersebut menyeruak karena salah satu program sosial  ini  akhir-akhir ini banyak sekali pengaduan yang disampaikan ke DPRD OI. Baik hal itu pengaduan  secara tertulis maupun warga yang langsung datang ke Komisi IV.

“Ini  sudah menjadi tugas kami untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut ,” ujar politisi dari Partai Nasdem ini.

Menurut Rizal pengaduan itu bermacam macam mereka mengatakan tidak mengerti tidak tahu sama sekali masalah uang yang diterima bagaimana rinciannya dan ada kasus lagi KPM masyarakat ini tidak menerima/memegang KKS kartu yang berfungsi juga sebagai ATM dan ada juga yang tidak memegang buku sama sekali serta nominal yang diterima tidak sesuai dengan rekening koran buku tabungan mereka.

Di samping itu, pihaknya  sudah investigasi dan dengar pendapat baik Dinsos, Korkab PKH,Korcam PKH, serta SDM PKH yang mendampingi Program PKH di desa. Kami menemukan mis di situ baik masalah education yang seharusnya menjadi tugas SDM PKH itu tidak berjalan sepenuhnya.

Kami dengar pendapat dengan mereka terjadi simpang siur  dari cara pencairan mekanisme pencairan dan uang di dalam rekening tidak sesuai dengan yang diterima melalui ATM. Berkaitan dengan  itu kami memandang perlu untuk meminta penjelasan dari bank pembayar yakni BRI. Keterangan BRI mekanisme perbankkan yang menjadi tupoksi BRI itu sudah mereka lakukan dan disarankan oleh BRI untuk merubah PIN-nya.

Yang kita temukan ini merupakan sesuatu yang perlu didalami oleh  Komisi IV. Oleh karena itu kami  berkomitmen bahwa ini hak rakyat kecil harus ditemukan akar masalahnya apakah masalah di education atau ada penyimpangan yang dilakukan ketua kelompok atau SDM PKH yang ada. Kita lihat nanti bagaimana peran Dinsos dan peran Korkab PKH di mana salahnya dan kalau ini sudah menyangkut ranah pidana tentu akan kami teruskan pada pihak yang berwajib.

Harus kita bedakan yang pertama regulasi SOP bank sudah mereka jelaskan bahwa seperti itu, kedua person /oknum. Komisi IV meminta secara tertulis beberapa item yang kami butuhkan seperti keterangan kode kode yang ada di buku rekening dan minta data yang katanya salah maaping seperti apa mekanisme pencairannya dan beberapa hal lainnya yang penting kami minta secara tertulis.

Kita akan dalami dan kalau berdasarkan pengaduan masyarakat.  Komisi IV memastikan PKH di Ogan Ilir  sangat bermasalah. SDM PKH itu rata rata syarat kualitas sarjana dan salah satu poin dalam SK tugas itu  tertera wajib mengedukasi tentang program ini, nah sekarang ada gejolak masyarakat tidak tau tidak mengerti jadi di situ sudah gagal. Masalah penyimpangan/ penggelapan kita akan dalami siapa yang menyimpang siapa yang menggelapkan serta siapa yang bermain main di situ dan kami berkomitmen dan kami tidak pernah main-main akan kami usut tuntas.

 

 

Sampai hari ini yang sudah pihak  Dinsos, Korkab PKH,Korcam PKH, dan beberapa pendamping dan BRI sudah dipanggil. Secara ril laporan yang kami terima ada 3 desa secara formil dan melapor secara lisan sangat banyak sekali kita akan dalami. Kalau dari 21.964 KPM yang ada itu sekitar 60 persen bermasalah tapi ini butuh pendalaman, tegasnya lagi.

Sementara Pimpinan Cabang BRI Kayuagung Tommy Salasah saat dimintai keterangan ) mengatakan, sebetulnya ini miskomunikasi saja sudah kita jelaskan semua.

“Jadi saya berterimakasih sudah bisa hadir di Komisi IV DPRD OI guna dengar pendapat dengan Komisi IV ini karena banyak hal hal yang sebetulnya terjadi di lapangan yang kita koreksi bersama  sama, baik kita dari pihak BRI maupun mitra-mitra kita yang lainnya,”ucapnya”.

Dia mengatakan,jadi kita menyerahkan langsung kepada yang bersangkutan dengan bukti foto penyerahan langsung yang diterima langsung penerimanya ,bukan kepada orang lain atau siapapun juga.

“Kalupun terjadi penyalahgunaan ATM itu kita sudah gak tau lagi, jadi di lapangan seperti apa itu bukan wilayah kita lagi. Saat kita menyerahkan ATM ke yang bersangkutan tolong PIN nya segera dirubah itu sudah kita sampaikan bahwa kita punya dokumentasi untuk itu jadi kita bukan menyerahkan kepada orang lain tapi kita menyerahkan kepada penerima KPM tersebut,” jelasnya.

Saat ditanya banyak uang yang hilang jawabnya ? kita akan lihat permasalahan di lapangan, ini lagi saya cek apa betul kesalahannya di mana jadi tidak benar ada kesalahan seperti itu, kesalahan seperti itu akan kita liat cash  by cash permasalahan seperti apa jangan sampai nanti yang beredar  di masyarakat tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Teks/Editor: Sarono PS

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait