Kejagung Agendakan Pemanggilan Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Dkk

Kasus Dana Bansos Sumsel Dibuka Lagi

 

SWARNANEWS.CO.ID, JAKARTA | Kejaksaan Agung tengah mengagendakan pemanggilan Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Dkk sebagai tindak lanjut penuntasan kasus Dana Bansos (Hibah) Sumsel, 2013 hingga pengadilan.

“Ya,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah saat ditanya tentang agenda pemeriksaan Alex Dkk, di Kejagung, Rabu (29/7) malam seperti dilansir Jakartanews.

Namun saat ditanya lebih lanjut, Mantan Direktur Penuntutan pada Janpidsus enggan mengelaborasi (menjawab lebih jauh) agenda penuntasan kasus Dana Bansos Sumsel.

“Ikuti saja,” ucap Febrie diplomatis.

Dengan pernyataan Febrie Adriansyah tersebut, maka kasus Dana Bansos Sumsel yang tertidur lama di Gedung Bundar, tinggal menunggu waktu untuk dituntaskan dan dibawa ke pengadilan.

Sebelum ini, sejumlah kasus yang tertidur pukas dan dibuka lagi, adalah Kasus Pembobolan Bank Mandiri Solo oleh PT. Central Steel Indonesia (CSI), Kasus Penggadaan Alat Mesin Pertanian di Kementerian Pertanian.

Lalu, kasus Dana Hibah KONI Pusat dan Kasus Bank Syariah Mandiri dan Kasus Danareksa.

Belum tersentuh, kasus Pemberangkatan Tim Sea Games ke Malaysia 2017, kasus Bank BTN Gresik, Semarang dan kasus BTN Kuningan, Jakarta Selatan serta kasus Victoria.

BANYAK KEKURANGAN

“Kasus tersebut (dibuka lagi) karena banyak kekurangan. Jadi saya sudah minta agar para saksi diperiksa lagi,” tutur Jampidsus Ali Mukartono, di Kejagung, Selasa (28/7) malam.

Jaksa yang dikenal kesederhaaan dan integritasnya ini tidak menyebutkan kekurangan seperti apa. Dia juga enggan menyebutkan agenda pemanggilan saksi.

“Itu ranah teknis. Silakan tanya ke Pak Dirdik (Direktur Penyidikan),” pintanya kepada wartawan.

Kasus Dana Bansos Sumsel ini adalah Jilid II dan telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tiga tahun lalu, No:Prin 45/F.2/Fd.1/05/2017 tertanggal 15 Mei 2017 di era Direktur Penyidikan Warih Sadono.

Sprindik diterbitkan setelah terungkap fakta baru dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palembang atas nama terdakwa Ikhwanuddin, Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemprov Sumsel dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Laonma L Tobing.

Fakta baru, adalah pengakuan kedua terdakwa yang mengaku hanya menjalankan perintah pejabat atasan mereka.

Kedua terdakwa yaitu Ikhwanuddin dan Laonma L Tobing terbukti bersalah, masing-masing dihukum lima tahun penjara. Selain itu masing-masing dikenai denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.

SETAHUN LALU

Menindak lanjuti Sprindik Jilid II sejumlah petinggi di Pemprov Sumsel dan anggota DPRD Sumsel diperiksa, termasuk Gubernur (saat itu) Alex Noerdin, Rabu (14/8/2019).

Pemeriksaan ini adalah yang kedua kali dilakukan, setelah yang pertama, Rabu (26/9/2018). Namun statusnya tak beranjak, tetap saksi.

Padahal, Kasubdit Tipikor dan TPPU (saat itu) Sugeng Riyanta mengungkapkan dari pemeriksaan Alex, diperoleh fakta dugaan pembelian motor dan sumbangan dalam setiap kunjungan ke daerah tingkat dua di Sumsel bernilai miliaran rupiah tanpa dapat dipertanggung jawabkan.

Diduga kerugian negara dari penyimpangan Dana Hibah dan Bansos Sumsel, Tahun Anggaran 2013 sekitar Rp21 miliar.

Kasus berawal saat Pemprov Sumsel menganggarkan Dana Hibah dalam APBD Pemprov Sumsel sebesar Rp2, 118 triliun. Yang terealisir Rp2,031 triliun.

Penganggaran dan penyaluran dana Bansos (ran Hibah) Sumsel diduga dilaksanakan tidak sesuai Peraturan Mendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Teks : Rel
Editor: Tim

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait