Suratnya  Picu Kehebohan,  Pjs Bupati OI  Aufa Syahrizal Berdalih Untuk Selamatkan Uang Negara

SWARNANEWS.CO.ID, OGAN ILIR |Deputy Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Ir Feri Kurniawan ikut menanggapi, terkait dugaan Pjs Bupati  Ogan Ilir Aufa Syahrizal SP, MSc  yang diduga melanggar aturan  soal surat yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2020 No:800/078/III/2020. Perihal : Rekomendasi Pencairan.

Direktur MAKI Sumbagsel, Ir Feri Kurniawan melalui pers rilisnya kepada media,  Kamis (1/10) mengemukakan,  Pjs Bupati Sdr Aufa Syahrizal SP, Msc itu diduga menabrak aturan yang dikeluarkan oleh Mentri Dalam Negeri No : 13 tahun 2006 tentang pedoman pengolahan keuangan daerah. Hal ini ditengarai karena Bupati “Aufa” belum memahami aturan tata pemerintahan dan disinyalir kurang pengetahuan mengenai tupoksi Pjs Bupati.

Keresahan juga terjadi di mana  Wakil ketua DPRD Kabupaten Ogan ilir Wahyudi  bersuara keras terkait masalah surat PJS Bupati ini. Politikus PDIP Ogan Ilir ini berucap, “Pjs Bupati ini termasuk golongan orang yang salah minum obat dan kurang minum Aqua, ujarnya.

Menurut aturannya seorang Pjs Bupati bukanlah Bupati definitif, hanya menjalankan tugas selama Bupati definitif Cuti, pernyataan Wakil Ketua itu cukup keras,”jelas Feri jika pertanyaan itu dikutip dari salah satu media online.

Ketika di mintai pendapat oleh Deputy MAKI Sumbagsel Ir Feri Kurniawan, PJS Bupati Ogan Ilir Aufah berucap, bahwa Kebijakan yang Saya ambil agar dalam Proses pencairan dana harus mendapatkan rekomendasi.

“Tidak lain hanya lah sebagai kontrol agar agar penggunaan uang Negara berjalan sesuai aturan” ucap Aufah kepada Deputy MAKI Sumbagsel.

Selanjutnya Aufah menerangkan kepada Deputy MAKI, bahwa apa yang dilakukan wajar, sebagai pimpinan Daerah mengertahui setiap apa yang dilakukan di dalam pemerintahanya.

“Masalah aturan permendagri no . 13.tahun 2006. So pasti Saya harus faham dong,” Timpal Aufah menjawab pertanyaan Feri Deputy MAKI.

“Namun perlu Juga di fahami pemimpin daerah juga memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan demi membenahi kinerja bawahannya dan untamanya menyelamatkan uang Negara, Suatu kebijakan tidak boleh ditunda.. dan Saya tidak mau selama Saya memimpin Ogan Ilir Ada kesalahan dalam penggunaan uang Negara,”ucap Aufah krmbali kepada Deputy MAKI Sumbagsel lebih lanjut.

 

Pjs Bupati Ogan Ilir Aufa Syahrizal.

Ketika ditanya kenapa surat tersebut bisa sampai membuat heboh, Pjs Bupati Ogan Ilir menerangkan bila dirinya tidah ingin kecolongan.

“Saya tidak ingin kecolongan, Maka dari itu Saya segera mengambil langkah kebijakan seperti demikian. Intinya Saya hanya menginginkan adanya komunikasi dan koordinasi yg transparan antara Saya Sebagai PJS Bupati dengan perangkat daerah atau bawahan Saya”, menurut Aufa kepada Deputy MAKI Sumbagsel Feri Kurniawan.

“Utamanya dalam penggunaan uang Negara. Dan selama Saya menjabat Saya tidak ingin terjadi kesalahan dalam penggunaan uang Negara teramasuk masalah administrasi. Sepanjang semuanya clear dan tdk Ada masalah,” timpal Aufah kepada Feri Deputy MAKI.

“Saya Juga tidak benar dong kalau Saya menghambat dalam proses pencairan yg berdampak pada terhambatnya Pembangunan Ogan Ilir sendiri. Dan saya SADAR itu.. sekali lagi kebijakan yang Saya ambil tidak lain hanya untuk sebagai kontrol agar semua berjalan dengan baik. Kalau semua sdh berjalan dengan baik dan sesuai harapan. saya akan tinjau kembali Surat rekomendasi yg Saya keluarkan”, ucap Aufah kepada Feri.

“Berkaitan dengan Saya tidak koordinasi terlebih dahulu dgn DPRD. Saya RASA tidak perlu terlalu di permasalahkan. Saya ILUSTRASIKAN saja. lampu Lalu Lintas di persimpangan jalan. Secara peraturan sdh jelas lampu warna merah tandanya Kendaraan harus berhenti dan sebaliknya Lampu warna Hijau Kendaraan boleh jalan. Namun suatu saat dalam kondisi jalan yg macet akibat lintrik padam dan membuat timer lampu jalan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Sehingga menyebabkan kemacetan semakin menjadi. Maka petugas Polantas harus segera mengambil kebijakan untuk mengembalikan suasana normal kembali”, kembali Aufah berucap dengan Deputy MAKI Sumbagsel.

“Pertanyaanya apakah untuk mengambil kebijakan itu Polantas harus lebih dulu melapor ke KAPOLRES atau KAPOLDA terlebih dahulu untuk minta petunjuk bagaimana mengatasi. Kemacetan ? Jawaban ya tentu TIDAK . Sepanjang semuanya sdh berjalan normal tentunya kebijakan yg diambil di evaluasi dan dikembalikan seperti semula. Demikian semoga para pemangku kepentingan dan masyarakat memaklumi”, pungkas Aufah kepada Deputy MAKI Sumbagsel Ir. Feri Kurniawan.

Teks: Rel

Editor: Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait