Sentra GAKKUMDU Mura Lakukan Patroli Pengawasan

SWARNANEWS.CO.ID, MUSIRAWAS | Saat ini, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan tahun 2020 memasuki tahapan kampanye. Tentu saja berbagai cara dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Musi Rawas khususnya telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut Satu Ir. Ratna Machmud berpasangan dengan Hj. Suwarti, S.I.P dan Nomor Urut Dua Ir. H.Hendra Gunawan, SH, MM berpasangan dengan H. Mulyana, M.Pd.

Khoirul Anwar, Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Kordiv Hukum Penanganan Pelanggaran sekaligus Koordinator Sentra Gakkumdu Musi Rawas mengatakan bahwa alam tahapan kampanye ini, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas akan melakukan langkah langkah strategis dalam upaya pencegahan dan pengawasan. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan giat Patroli bersama Tim Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan). Patroli bersama ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran pada saat kampanye sekaligus supervisi di lapangan untuk mengetahui langsung jika ada kendala yang terjadi di jajaran pengawas.

Potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pada Pilkada ini adalah pada tahapan kampanye. Perlu diketahui bersama bahwa sejak ditetapkannya Pemilihan serentak lanjutan sejak ditundanya Pilkada selama 2 Bulan (Maret-April 2020), KPU menerbitkan peraturan baru jadwal, program dan tahapan Pilkada. Dari aturan baru tersebut, waktu pelaksanaan tahapan kampanye dipersingkat menjadi 71 hari dimulai dari tanggal 26 September s/d 5 Desember 2020. Pilkada lanjutan ini juga berlangsung ditengah kondisi pandemic covid-19 yang penyebarannya terus meluas. Penyebaran pandemic covid-19 yang belum pulih ini berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Kedua factor tersebut tentunya akan menjadi rawan dalam terjadinya pelanggaran. Waktu kampanye singkat tersebut juga akan berpengaruh kurang maksimalnya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing Paslon. Metode kampanye saat ini juga dibatasi dengan ditiadakannya kegiatan kampanye rapat umum yang dapat menghadirkan masyarakat banyak diruang terbuka. Paslon hanya diperbolehkan membuat kegiatan kampanye pertemuan terbatas dengan jumlah peserta maksimal 50 orang, pertemuan tatap muka/dialogis, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye. Kondisi tersebut akan berpotensi terjadinya politik uang guna meningkatkan partisipasi pemilih karena menutupi kekurangan kegiatan kampanye langsung yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain politik uang, potensi keterlibatan netralitas ASN juga tinggi ikut mensukseskan salah satu kandidat mengingat kedua kandidat berasal dari petahana.

“Bawaslu memiliki agenda melakukan giat Patroli bersama Tim Sentra Gakkumdu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran,” ujar Khoirul.

AIPDA M. Rohman Penyidik Polres Mura yang ikut dalam kegiatan patroli bersama mengatakan bahwa telah memulai giat patroli Gakkumdu diawali di Kecamatan Sukakarya.

“Kami melakukan patroli sekaligus melakukan kegiatan supervisi dan pendampingan penanganan laporan dugaan pelanggaran di Kecamatan Sukakarya. Kami (Kepolisian) sangat mendukung dilakukannya giat patroli bersama selama tahapan kampanye agar kami bisa langsung mengetahui informasi perkembangan dilapangan guna memetakan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pilkada. Pengalaman tahun 2015 Pilkada di Musi Rawas rawan terjadinya pelanggaran tindak pidana maka dari itu kami mengimbau kepada segenap masyarakat agar tidak terlibat dalam suap politik, mengingat Undang Undang Pilkada sekarang terdapat pasal pidana bagi pemberi dan penerima politik uang dengan ancaman pidana penjara dan denda” Tegas AIPDA M. Rohman yang juga anggota Sentra Gakkumdu Mura.

Teks: Supriadi
Editor: Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait