JPKP Geruduk Pemprov Sumsel

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG | Pernyataan sikap ratusan massa yang mengatasnamakan Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan (JPKP) menggelar aksi di Pemerintah Provinsi Sumsel, Senin (5/10/2020).

Mereka menuntut pihak PT SUM untuk bertanggung jawab atas usaha dan kinerja selama ini yang telah dihancurkan atau di eksekusi secara paksa oleh pihak PT Sinar Usaha Marga (SUM) tanpa himbauan tertulis kepada Masyarakat Kebun Rakyat Bersatu (MKRB).

” Kita menuntut minta dikembalikan hak-hak tanaman kebun kami ini seperti Jagung, cabe, terong, Mangga, Nangka, durian, kelapa, kacang tanah, kacang Panjang, kacang kedelai dan lain-lain,” kata Koordinator Aksi, Jali Roy.

Diketahui, tahun 2019, warga dari berbagai asal berkebun di Hutan Belantara selama beberapa bulan dibersihkan hingga terbentuk menjadi kebun, dijalan belakang desa talang buluh, Komplek Tiga Putri, Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin dan Komplek Grand City Kelurahan Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar.

Saat itu, awal Desember 2019 warga tidak mempunyai rumah/kontrak membangun tempat tinggal untuk menempati sembari berkebun. Akhir Juni 2020, ada pihak PT dan aparat yang datang ke lahan dan ngaku lahan tersebut milik mereka perusahaan atas nama PT SUM.

Ketika ditanyakan pihak bersangkutan untuk menunjukkan surat bukti sah, lanjut Jali mereka tidak menunjukkan surat kepemilikan mereka secara Lahan yang kami garap itu benar-benar Hutan rimba/belantara dan sebelum kami memasuki hutan tersebut tidak ada plang nama atau semacamnya
Pada bulan Agustus.

Tahu-tahunya ada beberapa warga mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian atas tuduhan penyerobotan lahan perusakan dan memasuki wilayah tanpa izin, pada tanggal 23 September 2020 pihak PT SUM datang ke lahan, dikawal pihak kepolisian serta membawa alat berat dan melakukan ESEKUSI lahan tanpa membawa menunjukkan surat perintah dan hak kepemilikan.

“Mereka melakukan pembersihan lahan dan kami di usir dengan kekerasan serta tanaman kami porak poranda hancur berantakan, tanpa sedikitpun kami melakukan
perlawanan, Apabila melawan warga ditangkap lalu dibawa ke Polda Sumsel,” tandasnya.

Sementara itu, Asisten 1 Pemprov Sumsel bidang Pemerintahan, Akhmad Najib usai menanggapi para pendemo menyampaikan, besok kami panggil PT SUM untuk mengambil langkah selanjutnya.

“Besok kami minta ada perwakilan dari masyarakat untuk mengikuti mediasi. Rumah yang dihancurkan, hak hak tanam tumbuh yang dirusak harus diganti rugi,” katanya.

“Pak Gubernur minta masalah ini cepat diselesaikan. Pemerintah akan hadir di kedua belah pihak untuk penyelesaian masalah ini,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait