Pjs Bupati OI akan Tinjau Ulang Surat Rekomendasi

 SWARNANEWS.CO.ID, OGAN ILIR |Kontroversi Surat dari Pjs Bupati Ogan Ilir, Aufa Syahrizal, Sp, Msc masih terus berlanjut. Surat yang ditujukan kepada Banksumselbabel tertanggal 29 September 2020 No:800/078/III/2020. Perihal : Rekomendasi Pencairan tersebut menjadi kontroversi setelah Wakil Ketua DPRD OI, Wahyudi menyatakan koreksinya.

Untuk terus melakukan koreksi terhadap surat tersebut, Selasa (6/10/2020) sekira pukul 14.30 wib, beberapa pimpinan DPRD OI dan anggota Dewan terlihat mengadakan rapat tertutup dihadiri Aufa Syahrizal. Rapat tersebut guna membahas korelasi surat yang telah dikeluarkan Pjs Bupati belum lama ini.

Usai rapat, Pjs Bupati Ogan Ilir Aufa Syahrizal kepada wartawan menjelaskan, kehadirannya dalam rapat di ruangan pimpinan DPRD tersebut guna menghadiri undangan untuk menjelaskan makna dan tujuan dari surat yang telah dikeluarkan serta mencari korelasi bagaimana tanggapan langsung dari DPRD. Tujuannya untuk bersinergi antara pemerintah kabupaten dengan DPRD.

“Surat tersebut tujuan baiknya adalah penyelamatan uang negara yang bisa terkontrol. Menjadikan pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik, tidak ada tendensius apa-apa. Ke depan kita akan bersinergi dengan DPRD, setelah rapat tadi di dalam kita akan meninjau ulang surat yang telah dikeluarkan ataupun merivisinya. Sampai saat ini belum ada satu pun Peraturan Bupati (Perbup) yang saya revisi atau Perbup baru yang dikeluarkan, semua masih normal dan tidak ada masalah serius,” ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Rapat, Wahyudi, ST menjelaskan, sebelumnya, pihaknya  menilai ada kebijakan dari Pjs Bupati yang keliru dan mengabaikan Permendagri No : 13 thn 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah dan tidak mengacu pada Perbup No : 63 tahun 2018 sebagai turunannya.

“Oleh karena itu, rapat tersebut bertujuan untuk medengar langsung jawaban Pjs Bupati Ogan Ilir Bapak Aufa Syahrizal. DPRD tidak mempunyai otoritas untuk mengintimidasi apalagi mengintervensi Pjs Bupati. Itu kewenangan eksekutif, namun akan menjadi tidak sinkron apabila ada kebijakan yang menurut pengawasan DPRD menyalahi peraturan perundang undangan dan Perbup yang telah ada sebelumnya, terutama Perbup No : 63 tahun 2018 sebagai lalu lintas keuangan daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang selama ini jadi pedoman bersama TAPD,” katanya.

Selain itu, dalam Perbup tersebut sudah diatur sudah sangat jelas, jika Perbup tersebut belum direvisi artinya tetap menjadi pedoman untuk dijalankan. Ada yang keliru dan perlu dirasionalkan antara Surat tertanggal 29 september 2020 No:800/078/III/2020 dengan Perbup No 63 Tahun 2018. Hal itu i yang menjadi fokus perhatian kami, DPRD berharap surat yang telah dikeluarkan itu ditinjau ulang, direvisi atau lebih relevan ditarik kembali, karena jika tidak diindahkan maka sangat berpotensi menimbulkan kegaduhan, kami menilai surat itu “keliru” ,” harap Wahyudi.

Teks: Rel

Editor: Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait