Diduga ada Anggaran Fiktif, Begini Penjelasan Ketua BPD

SWARNANEWS.CO.ID, OKUT | Tahun 2019 Desa Perjaya barat Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur provinsi Sumatera Selatan telah menggangarkan beberapa kegiatan pengadaan seperti, Alat Drum Band Mini serta pembayaran untuk Honor Tenaga Guru PAUD , yang bersumber dari Dana Desa(DD) tahun 2019 Tahap I dan II.

Di Duga Pengadaan Alat Drum band Dan Honor Tenaga guru PAUD tersebut fiktif pasal nya sampai saat ini Alat drum band mini serta honor tenaga guru PAUD belum terealisasi sampai sekarang.

Menurut Narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, Saat kepemimpinan Kepala desa Yang lama di tahun 2019, pengrealisasian Dana desa (DD) Telah di rapatkan secara bersama dengan perangkat Desa dan BPD serta warga sehingga terbentuklah APBdes tahun 2019 untuk tahap I dan II termasuk pengrealisasian Dana desa(DD) ” semua telah di SPJ kan, Dana tahap I dan II 2019 sudah di SPJ kan gunanya untuk mencairkan dana desa(DD) tahap ke III akan tetapi Pengadaan alat Drum band mini ke TPA belum ada sampai sekarang, bahkan Honor untuk tenaga guru PAUD sampai saat ini masih terhutang, Desa juga terhutang di toko bangunan sebesar 25 Juta yang harus di bayar pada tahap III dana desa tahun 2019,” ungkapnya.

Sementara Ketua Badan Pengawas Desa(BPD) yang ikut bertanda tangan diperencanaan APBdes tahun 2019 berinisial NW (Ketua BPD Desa perjaya barat) Saat di konfirmasi Wartawan Membenarkan bahwa pengadaan drum band mini memang fiktif, NW juga mengakui bahwasanya desa juga mempunyai hutang pada saat pembangunan jalan cor beton ” memang fiktif, drum band mini itu tidak ada sampai sekarang, desa juga mempunyai hutang pada saat pembangunan jalan cor beton, Saya juga dipaksa untuk tanda tangan oleh Beni (pjs kades saat ini) agar dana tahap III bisa cair” jelas NW

kami selaku Wartawan sebagai Alat control Sosial di lapangan Meminta kepada pihak yang berwenang agar menangani permasalahan ini agar dapat mengusut tuntas dugaan penyalah gunaan anggaran Dana Desa (DD) tersebut, apabila benar adanya unsur tindak pidana korupsi (Tipikor) Kami berharap selaku alat control sosial di lapangan , kepada penegak hukum ataupun dinas terkait dapat menindak lanjuti persoalan yang ada di desa perjaya barat sesuai pengakuan sumber dan di nyatakan adanya kebenaran dari Badan pengawas desa(BPD) setempat.

Teks : Prabu

Editor : Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait