KPU PALI Himbau Bijak dalam Berkampanye

SWARNANEWS.CO.ID, PALI | Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah wabah Pandemik Covid-19 peserta Kontestasi demokrasi di mintak untuk bijak dalam berkampanye tidak boleh menggelar kampanye Akbar guna menghindari penyebaran Covid-19
Selasa,(13/10/20).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) untuk berkampanye memanfaatkan Sosial Media hal itu di sampaikan oleh ketua KPU Kabupaten PALI Sunario SE,.

Peserta Pilkada PALI yang akan di gelar 9 Desember 2020 mendatang di ikuti dua Pasangan Calon nomor urut 1 Devi Harianto-Darmadi Suhaimi , sedangkan nomor urut 2 Pasangan Petahana Heri Amalindo-Soemarjono.

Sunario mengatakan untuk dapat memanfaatkan masa kampanye sebaik mungkin dan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan mengingat wabah penyebaran Covid-19

“Kami mempersilahkan dua paslon untuk memanfaatkan masa kampanye sebaik-baiknya dalam menarik simpatik masyarakat. Tetapi harus diingat agar tetap memperhatikan protokol kesehatan karena kita masih pandemik corona,”Jelasnya.

lanjut Sunario menegaskan bahwa dalam penyampaian Kampanye Paslon maupun tim pemenangan nya untuk tidak menggunakan cara-cara yang dilarang dalam peraturan yang telah ditetapkan.

“Seperti mengandung unsur sara, provokasi maupun saling hujat. Hal itu dilarang dalam menyampaikan kampanye, baik melalui secara langsung ke masyarakat atau melalui sosial media,” tandasnya.

Pemanfaatan melalui sosial media, KPU membuka ruang seluas-luasnya, hanya saja akun sosial media harus resmi terdaftar di KPU.

“Silahkan buat akun resmi maksimal 20 akun. Karena hingga saat ini belum ada satu Paslon pun yang melaporkan akun resminya. Untuk akun resmi dilarang memakai akun pribadi, sebab ketika usai masa kampanye, akun itu akan diblokir,”ungkap Sunario.

Setelah akun didaftarkan, Sunario meminta untuk mengetahui Admin untuk akun kampanye Paslon,jika terjadi hal yang tak di inginkan langsung bisa mengklarifikasi dengan Admin.

“Kita minta adminnya siapa, jadi ketika ada informasi Hoaks mudah untuk meminta klasifikasi. Kalau untuk pelanggaran, ranah penindakannya ke Bawaslu atau Gakumdu. Untuk itu, kami harapkan kepada kedua Paslon atau tim suksesnya untuk melaporkan akun resmi dengan batas waktu hingga Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Apabila sampai batas waktu tidak melaporkan, kita akan serahkan ke Bawaslu,” tutupnya.

Teks/Editor : Sangkut/Asih

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait