Banyak Ruko Berubah Fungsi, Jadi Problem  Serius Warga Kota Palembang

SWARNANEWS.CO.ID PALEMBANG |Indikasi banyaknya  bangunan ruko di Kota Palembang yang berubah peruntukannya dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di tingkat awal  menjadi problem tersendiri bagi warga Kota  Palembang. Berdasarkan penelusuran Swarnanews beberapa pekan terakhir di kawasan Bukit Besar dan Kecamatan Ilir Barat I dan II Palembang diduga   puluhan bangunan ruko yang tidak miliki izin berdiri sebagaimana mestinya.

Ada bangunan  toko (ruko) diubah peruntukannya menjadi  gudang material   bangunan atau yang banguan yang awalnya  hanya layak untuk dua tingkat ditinggikan lagi menjadi tiga tingkat atau lebih.

Berdasarkan penelusuran Swarnanews dan penuturan beberapa warga setempat yang ditemui mengeluhkan kondisi tersebut. Warga tersebut meminta agar namanya tidak dicantumkan mengeluhkan kondisi yang menjurus semrawut tersebut. Padahal seyogyanya Pemerintah Kota Palembang  serius dalam  melakukan penataan kota serta  mempercantik  kawasan sehingga selalu rapi, indah dan nyaman.

Ironisnya  keindahan  kawasan tersebut rusak oleh  hadirnya beberapa ruko yang hampir merata di  Kota Palembang. Pemilik ruko banyak menambah bangunan ke depan dan diatasnya.  Padahal diduga  izin bangunan ruko  tersebut tidak seperti yang tampak secara fisik  ruko  yang saat ini berdiri.

Kondisi tersebut Swarnanews temukan di Kecamatan Ilir Barat I  Kelurahan  26 Ilir DIII. Di lokasi pemukiman tersebut  banyak  bangunan rumah  berdampingan dengan ruko. Diketahui, izin bangunan rumah itu hanya dua lantai tapi  kemudian menambah di  atasnya bangunan permanen. Serta ada bangunan lainnya di sekitar kawasan tersebut.

Bukan hanya di Bukit Besar,   Swarnanews  juga menemukan kondisi  serupa   kawasan Jalan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame  Palembang  juga terlihat banyak  bangunan yang diduga memiliki izin mendirikan ruko, namun berbentuk bangunan hotel.

Kenyataan itu seharusnya menjadi tugas Wali Kota (Wako) Palembang H Harnojoyo untuk melakukan penertiban.

Junaidi warga masyarakat yang tinggal kawasan tersebut mengharapkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang  jangan sampai kecolongan terus-menerus. Sebab diduga  banyak bangunan yang berdiri tidak sesuai aturan.

Realita yang terjadi ini  diduga karena  lemahnya pengawasan dari Pemkot Palembang. Padahal  seyogyianya di setiap Kecamatan ada ujung tombak pengawasan, yakni Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang bertugas mengawasi setiap pendirian bangunan di wilayahnya.

“Kita sangat mendukung banyaknya pembangunan di Kota Palembang. Tapi perlu diperhatikan proses-proses perizinannya. Kalau yang terjadi saat ini, banyak oknum pengusaha nakal yang mengangkangi perizinan,” ujar pria yang juga aktif di berbagai kegiatan social ini.

Ekses lainnnya dia menduga  dengan banyaknya bangunan yang tidak sesuai izin tersebut, bisa dikalkulasi  berapa besar Pedapatan Asli Daerah (PAD) kita yang hilang akibat ulah pengusaha nakal.

 

Pengamat Sosial Bagindo Togar Sibutar Butar.

Menyikapi hal tersebut pengamat  sosial  Sumsel, Bagindo Togar Sibutar-butar menjelaskan, agar dinas tata kota harus turun untuk melakukan penertiban di lapangan sesuai Perda dan Perwali yang telah ditetapkan

“Selama ini banyak lewat kesepakatan dengan pendekatan khusus antara Pemkot dan pengusaha ataupun pengembang. Biasanya, pendekatan informal seperti itu dikompromikan sehingga penegakan peraturan kota (Perwali) terabaikan,” katanya.

Menurutnya, penegakan informal itu kurang begitu efektif, sehingga akan membuat tidak berjalannya aturan yang ditetapkan. Apalagi diiringi dengan kompensasi yang bersifat material.

“Persoalan seperti ini sudah lama terjadi, cuma masyarakat kurang peduli dan kalangan pejabat beranggapan itu hal biasa. Akibatnya, banyak memakan jalur hijau, dan peruntukan disalah gunakan bangunan menyalahi IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” jelasnya.

Selain itu, Perda harus ditegakkan karena bisa merusak tata ruang kota. Konten terlihat tidak rapi, dan tertata,  semuanya disebabkan karena adanya pendekatan khusus sehingga mengabaikan aturan.

“Pemkot jangan kehilangan wibawa di tengah masyarakat dan pengusaha. Perda harus ditegakkan dan dijalankan karena pemerintah menyusun Perda untuk dijalankan, kenapa malah tidak konsisten,”  tegas Bang Bagindo sapaan akrabnya.

Lebih tegas lagi Bagindo menyarankan,  apabila pemegang izin melakukan perubahan atau pemindahan lokasi, bentuk, jenis dan luas bangunan, maka  bangunan yang ada tersebut bisa dicabut  izin penggunaannya atau dibekukan.

 

Teks: Sarono PS/Herwanto

Editor: Sarono PS

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait