Covid-19, Oligarki Politik dan Demokrasi Lokal dan Demokrasi Lokal

Oleh: Dr. Tarech Rasyid, M.Si

Rektor Universitas IBA

 

SWARNANEWS.CO.ID | Kemunculan Pandemi Covid-19 yang berasal dari Wuhan, Cina, tidak hanya mengubah perilaku manusia juga telah memporakporandakan berbagai agenda di antaranya agenda politik dan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Salah satu agenda politik Indonesia yang terganggu karena pandemi Covid-19 ini adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020.

Meskipun berbagai kelompok masyarakat menghendaki agar penyelenggaraan Pilkada serentak ditunda pada tahun 2021 dengan berbagai argumen yang rasional, namun pihak eksekutif dan legislatif bersikukuh dalam mengambil kebijakan bahwa Pilkada serentak tetap digelar pada tahun 2020, hanya saja waktu penyelenggaraannya yang mengalami perubahan, yaitu dijadwalkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan mengacu protokol kesehatan.

Yang jelas, Pilkada Serentak tahun 2020 ini merupakan Pilkada yang pertama kali terjadi dalam sepanjang sejarah Pilkada di Indonesia. Sebab, Pilkada serentak kali ini diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 yang merupakan musibah non-alam. Tentu saja, Pilkada Serentak tahun 2020 ini sangat berbeda dengan Pilkada Serentak yang telah dilaksanakan sebelumnya, baik prosedur, tehnis penyelenggaraan maupun regulasi. Namun, subtansinya tetap sama yakni suksesi kepemimpinan atau pergantian kepala daerah secara demokratis.

Suksesi kepemimpinan di tengah pandemi Covid-19 tersebut berlangsung di berbagai daerah di Indonesia sebanyak 270 daerah. Dari jumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak itu adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sedangkan dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan, hanya 7 kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak, yaitu Kabupaten Panukal Adab Lematang (PALI), Musi Rawas Utara (MURATARA) , Musi Rawas (MURA), Ogan Ilir (OI), OKU Timur (OKUT), OKU Selatan (OKUS) dan Ogan Komering Ulu (OKU).

Timbul pertanyaan dalam benak kita, apakah Pilkada serentak di Sumatera Selatan yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 akan berlangsung secara demokratis? Mampukah Kepala Daerah yang terpilih nantinya mengatasi Covid-19 dan ekonomi yang terpuruk.

Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, tentu ada baiknya mercermati perilaku oligarki politik. Sebab, tampilnya calon Kepala Daerah dalam suksesi kepemimpinan di tingkat lokal tidak luput dari oligarki partai politik. Istilah oligarki itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligarkhes yang berarti diperintah atau diatur oleh beberapa orang. Sedangkan kamus Merriam-Webster menjelaskan bahwa oligarki yang semula mengandung arti; “pemerintahan yang diatur oleh beberapa orang”, kemudian berubah menjadi “kelompok kecil orang yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan untuk tujuan korupsi atau kepentingan diri mereka sendiri”.

Sementara itu, Jeffrey Winters merumuskan pengertian oligarki politik adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan politiknya dipegang oleh sejumlah kecil elit dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya secara finansial. Sedangkan motif oligarki politik adalah mengejar kekayaan pribadi. Sedangkan orang yang melakukan oligarki disebut oligark.

Yang dimaksudkan dengan oligark itu adalah orang yang menggunakan harta untuk mempertahankan kekayaannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa oligarki itu merupakan politik untuk mempertahankan kekayaan oleh mereka yang kaya meskipun tidak selalu bertujuan politik.

Dalam konteks demokrasi, tentu saja, perilaku oligark tersebut menciderai demokrasi. Demikian pula oligarki politik tentu akan mengancam keberadaan demokrasi yang sedang didorong tumbuh dan kuat. Sebagaimana yang terjadi dalam konflik dukungan calon Kepala Daerah dari partai Hanura di Ogan Ilir, tampak bahwa oligarki partai politik telah merobek subtansi demokrasi lokal.

Hal yang nyaris sama terjadi juga dengan dukungan partai politik terhadap calon Kepala Daerah di Kabupaten OKU. Intinya konflik dukungan calon Kepala Daerah sangat ditentukan oleh oligarki partai politik baik lokal mapun nasional. Ironisnya para oligarki partai politik dalam menentukan calon kepala daerah tersebut seringkali mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.

Bahkan, masyarakat sebagai pemilih tersisih dan diabaikan oleh para oligark partai politik. Para oligark partai politik ini umumnya bermain di belakang “panggung sandiwara politik” dalam menentukan calon Kepala Daerah. Selain itu, jumlah nominal untuk mendapatkan “perahu politik” juga sangat dominan dalam menentukan preferensi politik transaksional.

Gejala ini, pada dasarnya membenarkan pandangan Ricard Robinson dan Verdi Haviz yang mengatakan bahwa seorang oligark yang terjun ke dalam dunia politik sudah pasti mempunayi tujuan untuk menopang kepentingan ekonominya, di saat yang sama seorang oligark itu dapat memanfaatkan kekayaannya untuk kepentingan politis.

Permaianan oligark politik dalam menentukan Kepala Daerah yang didukung untuk kepentingan ekonomi dan politik itu, tentu saja menyingkirkan pilihan Kepala Daerah yang disukai masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat (pemilih) tidak memiliki akses untuk menyuarakan atau menentukan calon Kepala Daerah yang diinginkannya.

Suara masyarakat terhadap Kepala Daerah yang dikehendakinya hanya tergambar di dari hasil survei yang obyektif. Dengan perkataan lain, tidak ada pintu-pintu yang dapat dimasuki masyarakat di dalam tubuh partai politik berkaitan dengan penentuan calon Kepala Daerah.

Di sisi lain, gejala oligarki kekuasaan di tingkat lokal yang menciderai demokrasi justru berawal dari Pilkada yang kerap disebut sebagai pesta demokrasi lokal. Calon kepala daerah yang ikut berkompetisi biasanya akan didukung oleh pengusaha atau pelaku bisnis dan broker politik. Mereka merupakan “mesin pencari” suara dengan melakukan politik uang (money politic).

Di sini peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi, di samping tentunya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, kedua lembaga penyelenggara Pilkada ini kerap “masuk angin”. Hal ini terjadi dikarenakan aktor penyelenggara Pilkada “bermain drama” dengan kandidat calon kepala daerah dan partai politik yang telah berselingkuh dengan pengusaha melalui praktek transaksional.

Jelas bahwa proses pencalonan kepala daerah oleh partai politik lebih banyak bermain di belakang “panggung sandiwara politik” yang sulit diakses dan sangat tertutup. Sementara para oligark-oligark partai politik adalah orang-orang yang mimiliki kapital cukup tebal, atau orang-orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan masyarakat memiliki keterbatasan akses untuk terlibat dalam mengawasi proses berjalannya demokrasi prosedural di tingkat lokal. Keterbatasan masyarakat tersebut dikarenakan penyelenggaraan Pilkada serentak dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang memiliki payung regulasi dan protokol kesehatan.

Dalam konteks ini, terbuka kemungkinan terjadinya politisasi isu Covid-19 oleh para kandidat atau tim sukses bila dinilai menguntungkan secara politik. Sebagaimana dikemukakan Machiavelli bahwa segala cara menjadi halal dilakukan untuk meraih tujuan. Karena itu, bagi aktor politik, politisasi isu covid-19 tentu saja dapat dilakukan sepanjang memiliki keuntungan politik seperti pencitraan. Misalnya, politisasi program penanganan Covid-19 atau bantuan sosial yang bertalian dengan pencegahan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.
***
Gejala di atas bahwa Calon Kepala Daerah tidak luput di belakangnya berdiri para oligark-oligark yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi. Artinya, masyarakat dihadapkan dengan calon Kepala Daerah yang telah diusung oleh para oligark dan oligarki partai politik.

Dalam kaitan ini, calon Kepala Daerah harus memiliki kemampuan dalam mengatasi covid-19 dan membenahi ekonomi yang terpuruk akibat terdampak covid-19. Namun, masyarakat dalam menentukan pilihannya tentu membutuhkan jejak rekam para Calon Kepala Daerah yang dianggap mampu mengatasi covid-19 dan memulihkan ekonomi. Ketiadaan atau minimnya informasi mengenai rekam jejak para kandidat Kepala Daerah itu tentu akan mempengaruhi kualitas pemimpin daerah yang terpilih.

Celakanya bila pimpinan Kepala Daerah yang terpilih dan didukung oleh para oligark, maka para oligark-oligark tersebut akan menguasai sumberdaya di daerah Calon Kepala Daerah yang terpilih, dan tentunya dapat dipastikan bahwa mereka akan mengeksploitasi sumberdaya yang ada di daerah untuk meningkatkan kekayaanhya atau mengakumulasikan kapitalnya. Karena belum tumnbuhnya kesadaran mengenai green economic di kalangan oligark dan oligarki partai politik, maka mereka akan mengabaikan dampak lingkungan yang muncul akibat eksploitasi sumber daya alam, misalnya mengeksploitasi batubara.

Selain itu, para oligark dan oligarki partai politik juga dapat mengendalikan kebijakan-kebijakan kepala daerah yang sejalan dengan kepentingan ekonomi dan politiknya. Kebijakan-kebijakan kepala daerah yang terpilih itu harus mampu melindungi kepentingan ekonomi-politik mereka. Sedangkan Kepala Daerah sendiri tentu memiliki kalkulasi biaya politik yang telah dikeluarkannya, disamping kalkulasi politik di masa mendatang.

Tidaklah mengherakan bila Kepala Daerah terlibat praktik korupsi yang biasanya melibatkan pengusaha atau pelaku bisnis yang juga merupakan net working para oligark-oligark yang berada di dalam kekuasaan. Praktik korupsi ini dapat terjadi dengan leluasa di masa pandemi covid-19. Sebab, pengawasan masyarakat boleh dikatakan lemah karena terdapat batasan-batasan di dalam protokol kesehatan.

Dengan demikian, keterbatasan-keterbatasan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan di masa pandemi covid-19, baik saat proses suksesi kepemimpinan secara demokratis berlangsung maupun pasca terpilihnya Kepala Daerah yang baru atau kembalinya petahana ke tampuk kekuasaan, tentu memberikan ruang-ruang gelap yang memungkinkan praktik korupsi berlangsung di masa pandemi Covid-19.

Sebab, bagaimana pun juga para oligark dan oligarki partai politik akan melakukan praktik korupsi untuk mengakumulasi kapitalnya dan menjamin keberlangsungan kekuasaannya. Jelas bahwa perilaku para oligarki partai politik tersebut mampu merusak demokrasi di tingkat lokal. Begitu pula dengan perilaku oligark-oligark kekuasaan di daerah, tidak hanya demokrasi yang cidera melainkan dapat pula memperlebar jurang antara kelompok “the have” dan “the have not.”

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait