Tokoh Budaya Sumsel Sepakat Bentuk DPKSS

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG| Tokoh budaya Sumsel sepakat akan membentuk Dewan Pemajuan Kebudayaan Sumsel (DPKSS). Namun sebelumnya akan melegalitas terlebih dahulu persiapan Pemajuan Kebudayaan Sumsel untuk menyusun pengajuan Raperda tingkat Provinsi Sumsel.

“Kedepan akan mulai menyusun naskah akademis tentang Raperda Pemajuan kebudayaan ini,” kata Direktur Promosi dan Pemasaran Kebudayaan World Peace Organization (WPO), Husni Candra RAM SP usai menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tokoh Budaya Sumsel, di Caffe Oncak, Sabtu (23/7/2022) malam.

Husni Candra menjelaskan, rencana strategi penyusunan Pemajuan Kebudayaan Sumsel harus sinkron, sinergis dan selaras dengan rencana pemerintah pusat di Empat Kementerian. Dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, tentunya tidak akan menjadi hambatan.

Kedepan Presiden RI akan menandatangani Perpres lanjutan yang sebelumnya telah menandatangani Perpres tiga pasal dari undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Perpres tersebut, Pak Presiden akan menandatangani 17 pasal. Artinya rencana strategi program pemajuan kebudayaan sangat di dukung sekali ,” ucap Husni.

Husni menegaskan, tim persiapan pemajuan kebudayaan Sumsel akan terus mendesak dan mendorong pihak legislatif (DPRD Sumsel) atau eksekutif (Gubernur Sumsel) untuk melancarkan kegiatan Perda Pemajuan Kebudayaan daerah Sumsel.

Khusus Pemajuan Kebudayaan tentu ada sepuluh item didalam undang-undang yang memang belum ada Perda di Sumsel.

Di Sumsel ini ada beberapa Perda terkait budaya seperti Pelestarian Cagar Budaya, Ornamen Arsitek Budaya, dan Pelestarian Budaya.

“Namun lebih di fokuskan sesuai dengan strategi pembangunan amanat undang-undang nomor 5 tahun 2017, lebih dimajukan tentang pemajuan kebudayaan,” jelas Husni.

Menurut Husni, pemajuan kebudayaan bukan hanya sekedar objek budaya, tetapi investasi sebagai aset atau event yang bisa mendatangkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), sebagai contoh di Bali, adat istiadatnya disewa oleh warga asing untuk acara pernikahan.

Kemudian, pengobatan tradisional yang merupakan Pemajuan Kebudayaan yang harus di kawal memelihara dan melestarikannya. Inilah yang diharapkan Dewan Pemajuan Kebudayaan Daerah Sumsel.

“Rencana nantinya tim akan menghadap legislatif, sesuai kesepakatan tim dari persiapan pemajuan kebudayaan Sumsel.
Sekarang ini sudah di bentuk, mudah-mudahan dalam dua Minggu ini akan beraudiensi dengan pihak legislatif,” papar Husni.

Tim Dewan Pemajuan Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan

Usulan dibentuknya lembaga ini, terkemuka setelah di gelarnya diskusi bersama antara Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz Diradja,S.H.M.Kn, budayawan Sumsel Vebri Al Lintani, Yudi Syarofi, Mirza Indah Dewi, Ali Goik, sejarawan Sumsel Kemas Ari Panji, Direktur Promosi dan Pemasaran Kebudayaan World Peace Organization (WPO) Husni Chandra RAM SP, Ketua Dewan Kesenian Palembang (DKP) Iqbal Rudianto, Founder Pemilihan Putra Putri Palembang Darussalam, Kiki Kirana, sejumlah jurnalis Palembang, youtuber Palembang, Mang Dayat.

Senada dikatakan, Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz Diradja menginginkan, perda pemajuan kebudayaan di Sumsel secepatnya terbentuk dan ada.

“Kalau bisa secepatnya lah, sebab budaya ini kalau tidak cepat kita jaga bisa tergerus karena budaya ini dinamis tidak statis makanya harus terus kita kasih suplemen , dikasih energi supaya budaya Sumsel ini terus berkembang dan bangkit dan jangan jadi sejarah budaya tapi kalau bisa inilah budaya kita,” katanya.

SMB IV juga ingin kebudayaan di Sumsel terus tumbuh dan berkembang dimana kearifan lokal tetap terjaga dan kebudayaan bisa menambahan nilai kepada masyarakat terutama dari sisi ekonomi.

Seperti daerah lain yang memajukan budaya seperti Bali , Yogya , Bandung bisa menjadikan nilai-nilai kebudayaan ini sebagai sarana ekonomi kreatif yang bisa bermanfaat. Tapi di Sumsel kita lihat masih minim terkait pemajuan kebudayaan , mulai dari 10 kemajuan kebudayaan tersebut masih banyak yang belum dimaksimalkan , kita berharap dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan apabila sudah ada dan ada unit pelaksananya bisa dimaksimalkan,” katanya.

Sejarawan Sumsel Vebri Al Lintani menambahkan pihaknya mendukung terbentuknya perda pemajuan kebudayaan ini karena mandat dari UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang harus seleras di daerah.

“Dan menurut pengamatan saya sejauh Undang-Undang itu ada sampai saat ini masih banyak daerah yang belum mematuhi keberadaan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan mengimplementasikan substansi undang-undang itu, menurut saya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan cukup bagus dalam rangka penyelamatan kebudayaan di daerah,” katanya.

Dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menurutnya masyarakat bisa mengawal dan memastikan agar pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten kota bisa melaksanakan.

“Perlu adanya regulasi dan ada lembaga mengawal 10 objek pemajuan kebudayaan tambah satu cagar budaya,” katanya.

Dan pemerintah daerah menurut Vebri harus mematuhi undang-undang ini karena secara substansi UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan harus dilaksanakan di wilayah Indonesia dan pemerintah daerah bagian dari pemerintah Republik Indonesia.

Dan menurut pengamatan saya sejauh Undang-Undang itu ada sampai saat ini masih banyak daerah yang belum mematuhi keberadaan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan mengimplementasikan substansi undang-undang itu, menurut saya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan cukup bagus dalam rangka penyelamatan kebudayaan di daerah,” katanya.

Dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menurutnya masyarakat bisa mengawal dan memastikan agar pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten kota bisa melaksanakan .

“Perlu adanya regulasi dan ada lembaga mengawal 10 objek pemajuan kebudayaan tambah satu cagar budaya,” katanya.

Dan pemerintah daerah menurut Vebri harus mematuhi undang-undang ini karena secara substansi UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan harus dilaksanakan di wilayah Indonesia dan pemerintah daerah bagian dari pemerintah Republik Indonesia. (Wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

31 komentar

  1. [url=https://raevskiy.com]партнерские программы с нуля[/url] – партнерскую программу открыли, рост продаж выручка

  2. [url=http://zemlyaclick.ru]Участок под строительство дома[/url] – Пассивный доход от сдачи дома, Инвестиция в землю

  3. [url=http://zemlyaclick.ru]Надёжная инвестиция в строительство дома[/url] – Надёжная инвестиция в строительство дома, Дом в посёлке

  4. [url=https://raevskiy.com]партнерские программы условия[/url] – развитие партнерской программы, развитие партнерской программы

  5. [url=http://zemlyaclick.ru]Продажа земельных участков[/url] – Надёжная инвестиция в строительство дома, Купить участок

  6. ASIC compliance check for cryptocurrency wallets
    Summary of Cryptocurrency Transaction Verification and Compliance Solutions

    In today’s digital asset sector, guaranteeing transaction transparency and compliance with Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) standards is crucial. Here is an overview of well-known services that deliver solutions for crypto transaction tracking, validation, and asset protection.

    1. Tokenmetrics.com
    Description: Token Metrics provides cryptocurrency analysis to evaluate possible scam risks. This platform allows users to review coins ahead of investment to prevent potentially scam resources. Features:

    – Threat evaluation.
    – Ideal for holders aiming to steer clear of questionable or fraudulent assets.

    2. Metamask Center
    Description: Metamask Monitor Center allows individuals to verify their digital asset holdings for doubtful actions and compliance adherence. Benefits:

    – Validates tokens for purity.
    – Provides alerts about likely asset restrictions on certain trading sites.
    – Gives comprehensive reports after account connection.

    3. BestChange.ru
    Description: Bestchange.ru is a service for observing and validating crypto exchange transactions, providing transparency and transaction protection. Highlights:

    – Deal and holding observation.
    – Sanctions screening.
    – Web-based portal; supports BTC and multiple different digital assets.

    4. Bot amlchek
    Summary: AMLCheck Bot is a portfolio observer and compliance service that uses machine learning models to identify dubious actions. Advantages:

    – Transfer tracking and user validation.
    – Accessible via web version and Telegram.
    – Supports cryptocurrencies including BSC, BTC, DOGE, and additional.

    5. Alfabit AML
    Description: AlfaBit provides complete AML services tailored for the digital currency industry, supporting businesses and financial institutions in preserving standard compliance. Features:

    – Comprehensive AML tools and screenings.
    – Adheres to current safety and regulatory standards.

    6. AMLNode
    Description: AML Node provides anti-money laundering and identification services for digital currency companies, which includes transfer monitoring, sanctions screening, and analysis. Features:

    – Danger assessment options and sanctions validations.
    – Important for ensuring safe company processes.

    7. Btrace AML Crypto
    Summary: Btrace AML Crypto specializes in resource verification, delivering transfer tracking, sanctions checks, and assistance if you are a target of fraud. Highlights:

    – Reliable help for fund recovery.
    – Transfer observation and security options.

    Specialized USDT Check Options

    Our platform also reviews various platforms that offer check solutions for USDT transactions and holdings:

    – **USDT TRC20 and ERC20 Validation:** Many sites offer comprehensive screenings for USDT transactions, assisting in the finding of doubtful transactions.
    – **AML Verification for USDT:** Options are available for monitoring for money laundering actions.
    – **“Cleanliness” Screenings for Accounts:** Validation of transaction and holding purity is offered to detect possible threats.

    **Conclusion**

    Selecting the suitable tool for checking and tracking digital currency deals is crucial for providing protection and standard compliance. By reading our recommendations, you can select the most suitable solution for transfer observation and resource safety.

  7. [url=https://raevskiy.com]платформа для партнерской программы[/url] – нужна ли партнерская программа, создать реферальную программу

  8. [url=http://zemlyaclick.ru]Дом без первоначального взнос[/url] – Пассивный доход от сдачи дома, Земляклик

  9. [url=https://raevskiy.com]партнерские программы с нуля[/url] – создать партнерскую программу, как можно улучшить продажи

  10. [url=https://raevskiy.com]как создать партнерскую программу[/url] – заказ партнерская программа, повышение роста продаж