Anggota Kelompok Tani Penyeberangan Harimau Desa Cinta Jaya Pedamaran OKI  Resah,  2.233 Hektar  Tanahnya Dikuasai Pihak Lain

Made: Ganti Rugi Lahan Untuk Tol Belum Dicairkan

SWARNANEWS.CO.ID KAYUAGUNG  I Miris  dan memprihatinkan. Itulah kondisi yang dialami oleh Kelompok Tani Penyeberangan Harimau Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI sebagai pemilik tanah seluas 2.233 hektar saat ini  resah. Sebab tanah mereka   saat ini  diklaim dan dikuasai oleh pihak lain tanpa adanya musyawarah dan ganti rugi.

Menghadapi kondisi ketidakadilan tersebut, kemudian mereka menuntut haknya dengan memberikan kuasa kepada advokat dan konsultan hukum Integrity Law Firm yang berkedudukan di Jakarta dan Palembang yakni Hermanto, SH, MH, Ahmad Satria Utama, SH, Mardiansyah, SH dan Muhammad Johansyah, SH  untuk memperjuangkan kepemilikan tanah  tersebut agar kembali kepada mereka.

Hermanto SH, MH salah seorang advokat yang membela kasus tersebut saat ditemui Swarnanews mengemukakan, Kelompok Tani Penyeberangan Harimau memiliki tanah seluas 2.233 hektar sesuai dengan surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Fikri Saleh seorang  Pesirah Marga Danau Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering  Ilir Sumatera Selatan yang meninggal tahun 2021.

Kelompok Tani Penyeberangan Harimau beranggotakan 10 orang, yang sebelumnya telah memberikan kuasa, saat ini yang masih hidup tersisa empat orang yakni Sohargani, Tanjung, Lukman dan Umar Dani.

“Mereka semua dan ahli waris pemilik lahan yang pada tahun 1977-2008 secara terus menerus mengusahakan lahan tersebut untuk menanam padi dan bekayu” ujar Hermanto kepada Swarnanews.

Namun, tiba-tiba pada tahun 2008 datang eskavator mengatasnamakan PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro Tbk) yang membuka lahan tersebut. Sebagai pemilik tanah mereka berusaha mempertahankan tanah mereka dari eskavator. Namun karena adanya oknum aparat keamanan yang juga mendampingi pengoperasian eskavator tersebut akhirnya mereka menahan diri agar tidak terjadi pertumpahan darah.

Lahan seluas 2.233 yang disengketakan

Akibatnya lahan yang semula seluas 2.233 Ha kemudian tinggal 400 hektar yang tidak dibuka oleh eskavator tersebut. Lahat seluas 2.233Ha tersebut terletak pada satu hamparan di Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI. Tahun 2008 pengerjaan oleh eskavator tersebut dihentikan.

Kemudian pada 5 Januari 2009 terbit Surat Keputusan (SK) Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) tentang Izin Lokasi Perkebunan kelapa Sawit seluas 12.400 Ha yang ditujukan kepada PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro Tbk).

Surat yang diterbitkan pada masa pemerintah Bupati H Ishak Mekki tersebut juga memerintahkan perusahaan untuk menginventaris kepemilikan lahan sesuai izin lokasi dan selajutnya untuk memberikan ganti rugi bagi pemilik tanah yang sah yang masuk dalam izin lokasi tersebut.

Diduga proses menginventarisasi kepemilikan lahan yang tidak benar, sehingga turun SK Bupati OKI pada 9 Februari 2012 Nomor 170 yang berisi penetapan siapa-siapa yang berhak memperoleh ganti rugi sebagai pemilik tanah yang sah di lokasi tersebut dan Kelompok Tani Penyeberangan Harimau tidak masuk dalam keputusan tersebut.

Kemudian pada September 2012 Kades Cinta Jaya mengajak Tanjung membuat Surat Pengakuan Hak (SPH) di PT Sampoerna Agro seluas 600 hektar dan mengukurnya  dengan melibatkan pihak perusahaan. Setelah pengukuran tersebut juga tak terjadi kesepakatan sehingga tak terjadi ganti rugi.

Kelompok Tani Penyeberangan Harimau Resah dan Menuntut Hak Mereka

Belum adanya titik temu dari musyawarah tersebut, kemudian pada tahun 2014 Bupati OKI mengundang rapat kepada para pihak pada tanggal 2 Desember 2014 yang dihadiri oleh Tanjung dan Ewasari.

Pertemuan itupun tidak menghasilkan kesepakatan hingga tahun 2015 Bupati dan Wabup OKI HM Rifai mengundang rapat lagi. Saat itu Pasirah Fikri Saleh juga hadir. Kemudian pada tahun 2018 Kementerian PU PR memerintahkan PT Hutama Karya untuk menitipkan uang konsinyasi kepada Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung OKI uang senilai Rp 9 milyar lebih  untuk membayar lahan sepanjang 33 km yang terkena pembangunan jalan toll.

Penitipan uang tersebut untuk membayar ganti rugi  56 orang yang punya alas hak sesuai keterangan Kementerian PU PR. Anehnya dari ke-56 orang yang akan memperoleh ganti rugi tersebut tidak ada satupun anggota dari Kelompok Tani Penyeberangan Harimau.

Melihat kenyataan itu para anggota Kelompok Tani Penyeberangan Harimau melakukan gugatan dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Kag, Hakim dalam putusan tersebut menolak gugatan Kelompok Tani Penyeberangan Harimau, namun dalam fakta persidangan terungkap adanya 50 SHM yang terbit di September 2015. Hal tersebut terlihat aneh karena Mei 2015 lahan tersebut masih dalam pembahasan Bupati dan Wabup OKI HM Rifai dengan Kelompok Tani Penyeberangan Harimau beserta perusahaan PT Mutiara Bunda Jaya (PT Sampoerna Agro Tbk).

Saat Swarnanews melakukan konfirmasi ke Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung

Saat Swarnanews mengkonfirmasi kasus tersebut Humas Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung, Made mengemukakan, putusan itu keluar 22 Maret 2022. Oleh karena itu waktunya sudah lewat tidak ada upaya hukum berikutnya.

Sedangkan mengenai konsinyasi yang akan dilakukan oleh PN Kayuagung, uang sejumlah lebih kurang Rp9 Milyar yang dititipkan di PN Kayuagung benar adanya. Saat ini juga uang tersebut belum dicairkan kepada para pihak yang berhak menerimanya, tambahnya lagi.

Sedangkan tentang konsinyasi tersebut bukan kewenangan hakim. Memang untuk pencairannya memerlukan peran  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKI  yang menerbitkan sertifikat atas tanah dan lainnya.

Di sisi lain Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten OKI, Zamili A PINH, SH, MH saat dikonfirmasi  Swarnanews mengemukakan, sesuai yang diinformasikan staf kami memang ada dana konsinyansi yang saat ini dititipkan ke PN Kayuagung senilai kurang lebih Rp9 Milyar. Sedangkan untuk pencairannya belum bisa dilakukan karena ada pihak yang belum memiliki kelengkapan surat-surat kepemilikan tanah secara lengkap.

Saat ditanyakan adanya keberatan dari para pemilik tanah yang sah Kepala BPN menyatakan, pihaknya yang mengeluarkan surat tersebut menambahkan saat ada gugatan maka pihaknya mempersilahkan untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

Para advokat dari Integrity Law Firm (ILF) yang dikoordinatori  Hermanto. SH,MH  saat berdiskusi mengupayakan langkah-langkah hukum untuk membela hak-hak warga yang diserobot secara melawan hukum.

Menanggapi kondisi ini, Hermanto advokat alumni Fakultas  Hukum Unsri yang lulus cum laude   seorang dari penerima kuasa hukum dari kliennya lagi mengupayakan proses hukum termasuk upaya mediasi dengan  BPN karena sejatinya proses mediasi adalah forum tepat untuk bersama mengevaluasi kinerja administratif jika ada yang keliru kita perbaiki sama-sama.

Hal tersebut tercermin dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Kalaulah tidak ada lagi upaya non litigasi, pengadilan adalah upaya terakhir (ultimum remedium). Terutama menempuh jalur litigasi ke PTUN untuk meminta pembatalan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN.

Foto: Dok  Integrity Law Firm

Naskah/Editor: Sarono PS