SWARNANEWS.CO.ID, MUSI RAWAS | Senin, 12/9/2022, kebijakan pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) memberikan keringanan iuran kepesertaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan senilai Rp2,4 M per-tahun kepada seluruh kepala desa dan perangkatnya ternyata tidak disambut antusias. Faktanya hingga berita ini dituliskan dari 186 desa masih ada 21 desa lagi yang belum mendaftarkan perangkat desanya ke BPJS kesehatan.
Padahal diketahui kebijakan yang sangat bermanfaat bagi kepala desa dan perangkat desa ini sudah sejak masa kepemimpinan Bupati H Hendra Gunawan.
Belum dapat dipastikan pihak mana yang terkesan lambat dan abai terhadap kebijakan Pemkab Mura ini.
Apakah kurang sosialisasi dari jajaran OPD terkait yaitu DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Musi Rawas, Camat hingga kepala desa dan jajarannya.
Atau bahkan dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau lebih khusus kantor perwakilan Musi Rawas yang lamban dan tidak jemput bola.
Tertarik untuk mengetahui informasi ini secara lebih mendalam awak media Swarnanews.co.id melakukan penelusuran langsung.
Pertama kali awak media mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Perwakilan Kabupaten Musi Rawas, pada Senin, 29 Agustus 2022 siang.
Di kantor yang terletak pada bilangan Jalan Jenderal Sudirman, Desa F Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas tersebut awak media bertujuan menemui Kepala BPJS Kesehatan Perwakilan Kabupaten Musi Rawas, Salesika.
Sayangnya setelah menyampaikan maksud dan tujuan serta menuliskan buku tamu secara lengkap bahkan diminta meninggalkan nomor kontak oleh seorang petugas Satpam, berikutnya dikatakan bahwa Salesika sedang ada kegiatan rapat di luar kantor.
Awak media berinisiatif meminta nomor kontak Salesika. Untuk kepentingan konfirmasi berita ini.
Baiknya sang Satpam memberikan nomor kontak pimpinannya itu. Tapi sayang nomor kontak 0811-7351-xxxx yang katanya milik Salesika tak pernah dapat dihubungi awak media ini.
Dengan maksud dan tujuan yang sama, Senin, 12/9/2022. Awak media Swarnanews.co.id kembali mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Perwakilan Kabupaten Musi Rawas. Setiba di kantor dan masih dalam jam kerja seperti biasa disambut oleh Satpam dan diminta menuliskan buku tamu.
Pada kedatangan kedua ini awak media kembali tidak berhasil bertemu dengan Salesika.
Sulihin, bidang Verifikator Klaim BPJS Kesehatan Kantor Perwakilan Kabupaten Musi Rawas, menyampaikan bahwa Salesika sedang ada kegiatan di luar kantor bersama pihak Pemkab Mura.
“Mohon maaf Bapak, saya Sulihin mewakili Bu Salesika. Beliau sedang ada kegiatan di luar bersama pihak Pemkab Mura,” ujar Sulihin tanpa merinci kegiatannya apa, di mana kegiatannya dan dengan OPD apa.
Tak puas dengan informasi yang didapatkan dari BPJS Kesehatan Perwakilan Musi Rawas awak media lanjutkan penelusuran informasi ke BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau.
Setelah menyampaikan maksud dan tujuan kepada Satpam di BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau, awak media diarahkan bertemu dengan staf bagian umum bernama Tiara.
Usai berbincang sejenak dengan Tiara lalu diarahkan bertemu dengan Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik, BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau, Raden Patria Danu Negara yang akrab disapa Patria.
Kepada Patria awak media sampaikan bahwa berdasarkan temuan informasi di lapangan ada sekitar 25 desa di Kabupaten Musi Rawas yang belum mendaftarkan perangkatnya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
“Informasi terbaru masih 21 desa lagi yang belum terdaftar di BPJS kesehatan. Itu kabar yang kami dapatkan langsung dari Bu Salesika,” kata Patria yang sebelumnya meminta maaf kepada awak media atas sikap lambat respon dari pihak BPJS Kesehatan Perwakilan Musi Rawas.
Walaupun sudah mendapatkan informasi ada 21 desa yang belum mendaftarkan perangkat desanya ke BPJS kesehatan sesuai kebijakan Pemkab Mura dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan tentang BPJS. Namun Patria selaku pemegang otoritas komunikasi publik tak mau menyebutkan desa mana saja dari 21 desa itu.
Kendati demikian Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau, Harry Nurdiansyah, melalui Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik, BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau, Raden Patria Danu Negara menyadari kebijakan Pemkab Mura ini selaras dengan UU BPJS yang prinsipnya pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS.
“Terlebih lagi dari lembaga pemerintah. Harapan kami tetap segera didaftarkan karena ada aturan yang mewajibkan untuk hal itu. Apalagi Anggarannya sudah ada. Dan kami akan meningkatkan koordinasi dengan Pemda Musi Rawas agar semuanya terdaftar,” papar Patra penuh harap.
Untuk diketahui kebijakan Pemkab Mura melalui APBD dengan pos Alokasi Dana Desa (ADD) telah menganggarkan Rp2,4 miliar dalam per tahun untuk subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh kepala desa dan perangkatnya.
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bidang II, yaitu Kabid Fasilitasi dan Perencanaan Keuangan Desa, Rusdi Guci Rajo Batuah.
Rusdi menyebutkan bahwa kepala desa dan perangkatnya bahkan termasuk istri atau suami dan dua anak dibantu 4 persen untuk iuran BPJS kesehatan.
“Kepala desa dan perangkatnya hanya dibebankan satu persen saja dari gaji yang mereka terima dipotong untuk iuran BPJS kesehatan. Sehingga sangatlah meringankan jika dibandingkan dengan peserta mandiri,” tutur Rusdi.
Terpisah, Kabid I Bidang Pemerintahan Desa, Hariyono saat dikonfirmasi juga membenarkan ada 21 desa dalam wilayah Bumi Lan Serasan Sekatenan (red:sebutan Musi Rawas), yang belum mendaftarkan perangkat desanya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
“Ya, betul ada 21 desa yang belum mendaftarkan perangkatnya ke BPJS Kesehatan. Informasi ini baru Saya terima dari BPJS Kesehatan Perwakilan Musi Rawas, baru saja siang ini,” kata Hariyono.
Dilanjutkan Hariyono, ia mengaku belum tahu sebelumnya jika masih ada sejumlah desa yang belum mendaftarkan perangkatnya menjadi peserta BPJS kesehatan.
“Saya kira sudah terdaftar semua. Kalau tak ada konfirmasi dari pihak BPJS kesehatan perwakilan Musi Rawas, saya tidak tahu,” kata Hariyono melalui saluran ponselnya.
Ketika didesak awak media apakah Salesika yang menyampaikan informasi tersebut kepadanya. Hariyono tidak membantah dan membenarkan.
Selanjutnya mantan ajudan Bupati Musi Rawas dan Gubernur Bengkulu, H Ridwan Mukti itu merinci 21 desa yang belum mendaftarkan perangkatnya menjadi peserta BPJS kesehatan.
Meliputi empat (4) kecamatan, yaitu :
Kecamatan Muara Lakitan terdiri dari :
1. Desa Tri Anggun Jaya
2. Desa Anyar
3. Desa Muara Rengas
4. Desa Bumi Makmur
5. Desa Pelita Jaya
6. Desa Mukti Karya
7. Desa Harapan Makmur
Kecamatan Muara Kelingi meliputi :
1. Desa Mandi Aur
2. Desa Lubuk Tua
3. Desa Lubuk Muda
4. Desa Petrans Jaya
5. Desa Karya Mukti
6. Desa Temuan Sari
7. Desa Mangan Jaya
Kecamatan STL Ulu Terawas meliputi:
1. Desa Sumber Karya
2. Desa Sukorejo
3. Desa Sukakarya
4. Desa Paduraksa
5. Desa Babat
6. Desa Pasenan
Kecamatan Selangit meliputi :
1. Desa Batu Gane
2. Desa Lubuk Ngin Baru
Menurut Kabid I Bidang Pemerintahan Desa, DPMD Musi Rawas, Hariyono, pihaknya sudah melakukan koordinasi dan berkirim surat resmi ke para camat dan kepala desa yang belum mendaftarkan perangkat desanya ke BPJS kesehatan.
“Bahkan untuk Kecamatan Muara Kelingi sudah kirim data ke BPJS Kesehatan Perwakilan Musi Rawas via email tetapi hasil penelusuran dan koordinasi saya belum diterima oleh BPJS Kesehatan. Belum tahu apa kendalanya. Nanti kita tindaklanjuti dan saya sampaikan informasinya,” pungkas Hariyono.
Teks : Rehan Akil
Editor : Sarono PS
