Menakar Kemampuan Negara Mewujudkan Keamanan Data

Oleh : Yohana Pardede
Aktivis Perempuan

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG – Kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Meski UU PDP (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) telah disahkan setahun yang lalu, masih banyak terjadi kasus kebocoran data.

Undang-undang yang ada masih belum bisa melindungi keamanan data warga, apalagi kebocoran data banyak terjadi di lembaga milik negara.

Ini menggambarkan lemahnya aturan dan upaya implementasinya.

Tercatat oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), bahwa ada dugaan pelanggaran hukum dari pengungkapan atau kebocoran 668 juta data pribadi.

Beberapa rentetan kasus dugaan insiden kebocoran yang disinggung ELSAM di antaranya kasus aplikasi My Pertamina dengan dugaan kebocoran 44 juta data pribadi pada November 2022, Insiden BSI dengan dugaan kebocoran 15 juta data pada Mei 2023.

Diikuti kasus My Indihome 35 juta data pada Juli 2023. Diikuti pula data pada Direktorat Jenderal Imigrasi, data Kementerian Dalam Negeri. Dan yang terbaru kasus kebocoran data pada sistem Informasi daftar pemilih di Komisi Pemilihan Umum (jurnalkota.online, 4/2/24).

Berbagai rentetan kasus dugaan insiden kebocoran data di atas mengindikasikan bahwa rendahnya atensi pengendali data yang asalnya dari badan publik itu sendiri.

Jika demikian, mungkinkah bisa terwujud harapan keamanan pada masa yang akan datang?

Mengapa Berulang?

Keamanan data merupakan masalah yang strategis. Negara harus berupaya untuk mewujudkan dan mengerahkan segala macam kekuatannya untuk melindungi data dan juga rakyatnya.

Salah satu tugas negara, yaitu untuk melindungi data pribadi warga. Maka dari itu, negara harus berupaya menjalankan tugas tersebut agar kelak tidak akan terjadi lagi kebocoran data.

Kebocoran data ini juga menjadi gambaran sumber daya manusia yang masih belum mumpuni dan belum sepenuhnya menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Jika terjadi kebocoran data, artinya ada kelemahan pada sistem dan kinerja sistem belum maksimal. Hal ini juga bisa disebabkan keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta fasilitas yang mendukung perlindungan data.

Jika sarana dan prasarana mewujudkan sistem IT yang hebat masih terbatas dan dana belum memadai, kebocoran data akan mudah terulang kembali.

Negara juga harus berkaca, bahwa sistem pendidikan yang ada belum sepenuhnya mencetak para ahli dan pakar IT yang sangat dibutuhkan negara.

Negara harus memaksimalkan sistem pendidikan untuk membentuk peradaban unggul. Sistem pendidikan yang berasaskan kapitalisme hanya membentuk SDM ahli yang siap bekerja sebagai penyokong, bukan pelopor atau kreator.

Meskipun ada yang berbakat dan berpotensi, negara justru terkesan mengabaikan serta menyia-nyiakan potensi mereka. Bahkan, kadang kala untuk seorang pakar yang berilmu tinggi, mereka menggaji dengan nominal yang belum dikatakan layak.

Islam Menjamin Keamanan

Sebagai agama yang paripurna, Islam hadir di tengah-tengah kehidupan manusia untuk memberikan petunjuk agar manusia tidak tersesat dan bisa menjalani kehidupan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ketaatan pada Allah akan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan ketenangan.

Rasulullah bersabda,
«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».
“Imam/Khalifah itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.” [Hr. Bukhari dan Muslim]

Sabda Rasulullah ini menjelaskan bahwa penguasa memiliki peran yang sangat besar dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang ada di bawah pengurusannya.

Termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan dasar berupa keamanan. Maka, negara akan melakukan berbagai langkah-langkah baik preventif maupun kuratif sesuai dengan yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur’an dan Sunah.

Sejarah mencatat selama kurang lebih 13 abad Islam telah memimpin peradaban. Negara melakukan upaya preventif yakni dengan melaksanakan sistem pendidikan yang berbasih akidah Islam.

Sistem pendidikan ini telah berhasil menciptakan ilmuwan yang mempunyai visi. Bukan hanya visi dunia, tetapi visi akhirat yang mereka wujudkan. Mereka ikhlas mendedikasikan ilmunya untuk kemaslahatan umat manusia.

Mereka justru terdorong mengamalkan semua ilmunya dengan menciptakan karya yang bermanfaat bagi umat. Termasuk semua teknologi paling mutakhir akan diupayakan oleh negara.

Hal itu dibuktikan dengan berbagai penemuan yang ada di masa kekuasaan Islam, terutama di masa kekuasaan Bani Abbasiyah.

Sebagai upaya kuratif, negara yang menerapkan syariat Islam akan mengenakan sanksi pada pihak yang menyalahgunakan data masyarakat. Penyalahgunaan ini bisa masuk ke dalam kategori pencurian data, sehingga akan dikenakan sanksi takzir sesuai dengan hasil ijtihad para qadhi.

Pemberian sanksi yang tegas pada pelaku penyalahgunaan data akan memberikan efek jera. Harapannya, kasus yang sama tidak akan terulang kembali.

Semua itu dilakukan negara agar dapat mewujudkannya ketenangan di tengah masyarakat.

Sebab, Islam mewajibkan negara untuk menjamin keamanan. Begitu juga dengan dukungan sistem pendidikan Islam akan membentuk SDM yang beriman, terampil, professional, dan berintegritas tinggi, sebab yang mereka fikirkan bukanlah semata dunia melainkan akhirat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar