UKB Diduga Beri Ijazah ke Orang Tidak Berhak, Mendikbud Nadiem Didesak Cabut Izinnya

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG–Setelah melaporkan UKB ke LLDIKTI Wilayah 2 beberapa waktu lalu, Perkumpulan Advokat Muda Sriwijaya atau AMUNISI turut melaporkan UKB ke Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudyaan pada Jumat (15/03/2024).
Desakan mencabut Izin Operasional terhadap UKB menjadi tuntutan AMUNISI.
Ketua Tim Advokasi mendesak Nadiem selain karena “ketidakberfungsian” LLDIKTI Wilayah II yang abai, dikarenakan UKB dianggap telah melakukan dugaan memberi ijazah kepada orang yang tidak berhak, yang diduga diberikan oleh Rektor UKB pada Tahun 2021 kepada AA selaku mahasiswa Prodi s2 Kesehatan Masyarakat yang ternyata merupakan menantunya sendiri.
“Kewenangan dalam menjatuhkan sanksi berat ada pada Nadiem, pemberian rekomendasi dan investigasi ada pada direktur kelembagaan pada Dirjen Dikti. Pencabutan izin UKB sudah sangat relevan, di samping banyaknya dugaan pelanggaran hukum yang ia lakukan yang sekarang sedang berjalan, kini berdasarkan data yang kami miliki, kami duga turut terjadi praktik memberi ijazah ke menantunya tanpa hak yang berinisial “AA,” ujar Hidayat selaku Ketua Tim Advokasi
Ditambahkan Hidayat, Tanpa hak yang dimaksudkan disini adalah “AA” diduga tidak membuat Tesis dan menjalani prosedur pembuatan Tesis yang benar, Dua penguji menyampaikan ia tidak tahu mengenai “AA” dan Tesis yang mencatut nama mereka sebagai penguji “AA”.
Yang jelas, sudah cukup alasan untuk Menteri mencabut izin operasional dari kampus ini, yang diduga kasus ini bukan kasus pertama di kampus ini.

Pelanggaran administratif berat menjadi dasar pencabutan Izin PTS oleh Menteri diatur dalam Peraturan Mendikbud Nomor 7/ 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta pada Pasal 71 huruf, di mana memberi ijazah kepada orang yang tidak berhak dapat dijatuhkan sanksi berat, termasuk sanksi pencabutan izin. (tim)