Akses Pupuk Sulit, Petani Menjerit

Oleh: Srie Parmono

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG – Sangat ironis nasib petani di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Barat (NTT).

Mereka harus menempuh jarak sekitar 80 kilometer demi mendapatkan pupuk subsidi. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan Satgassus Pencegahan Korupsi Polri saat memantau penyaluran pupuk subsidi NTT pada 18-22 Juni 2024.

Ditemukan fakta bahwa ada pupuk yang belum berada di kios pupuk bersubsidi.

Seharusnya kios-kios penyalur pupuk bersubsidi sudah menerima pupuk, sehingga petani tidak harus menempuh jarak hingga 80 kilometer.

Wakil ketua Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Herbert Nababan menekankan penyaluran pupuk subsidi harus sampai ke petani yang berhak.

Hal tersebut sambil dimonitoring pihak satgasus sebagai lanjutan Pemkab melakukan perubahan alokasi paska penambahan kuota pupuk subsidi dari 4,7 ton menjadi 9,5 ton (beritasatu.com/23/06/2024)

Sulitnya akses petani untuk mendapatkan pupuk subsidi telah menambah daftar panjang carut marutnya permasalahan distribusi pertanian.

Para petani yang harusnya mendapatkan hak mereka dengan mudah justru menghadapi banyak kendala.

Salah satu kendalanya adalah akses petani untuk mendapatkan pupuk sangat jauh.

Padahal, kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Barat (NTT) masih banyak yang berprofesi sebagai petani. Bahkan, jumlahnya mencapai ribuan orang yang berhak mendapatkan pupuk subsidi.

Akan tetapi, ada yang belum terdaftar di E-RDKK karena ketidaksinkronan data NIK petani, sehingga sulit mengaksesnya.

Selain itu, banyak kartu tani yang belum disalurkan oleh pihak bank. Hambatan distribusi pada penyedia pasokan pupuk setiap kios menambah makin sulitnya petani untuk mendapatkan pupuk subsidi. 

Ada juga masalah administrasi yang menyebabkan penolakan saat verifikasi dan validasi. Terakhir adalah hutang pemerintah kepada pihak PT. Pupuk Indonesia sebesar 12,5 triliun turut menyulitkan petani mendapatkan haknya.

Pupuk merupakan hal sangat penting bagi petani untuk keberlangsungan pertaniannya. Tanpa pupuk, pertanian akan terhambat, bahkan terancam kerugian yang mengakibatkan gagal panen.

Sudah seharusnya negara menyediakan semua kebutuhan petani seperti benih, pestisida, alat pertanian termasuk penyediaan pupuk bersubsidi keseluruh penjuru negeri dengan tanpa kendala sedikit pun.

Negara harus menyediakan akses yang mudah untuk mendapatkan pupuk serta kesediaan stok yang cukup. Hal ini agar petani tidak harus terkendala oleh akses untuk mendapatkan pupuk subsidi.

Kemudahan akses pupuk akan mampu menciptakan swasembada pangan yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan rakyat sesuai dengan narasi yang selalu digaungkan.

Mensejaterahkan petani adalah misi utama dalam Islam karena dengan meningkatkan kulitas dan kuantitas pertanian, petani mampu menjadikan negara mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

Petani tidak akan dipusingkan masalah ketersediaan pupuk di wilayah pertaniannya. Semua akan diatur negara  agar pupuk dan kebutuhan operasional lainnya terpenuhi dengan baik.

Sistem pertanian Islam akan mendorong agar negara secara mandiri menyediakan pupuk dan peralatan pertanian.

Melalui kerjasama dengan perguruan tinggi di bidang pertanian, negara akan mampu menciptakan pupuk berkualitas.

Bahkan, bisa jadi negara akan memproduksi pupuk di setiap wilayah sehingga distribusi tidak memakan waktu lama karena jarak yang jauh.

Negara juga akan menghidupkan tanah-tanah mati agar bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian baru.

Negara juga akan memunculkan orang-orang yang berkompeten di bidang pertanian untuk berinovasi dalam industri pertanian. Negara akan menyediakan modal usaha tersebut dengan pengembalian jatuh tempo yang panjang serta tanpa ada riba.

Dengan begitu, industri pertanian tidak dipusingkan dengan pembayaran dan dikejar-kejar jatuh tempo serta bunga tinggi.

Semua itu dapat terwujud hanya dalam sistem Islam. Sumber pemasukan Islam tidak datang dari pajak, tetapi dari beberapa sumber yaitu jizyah, fai, kharaj, ghanimah, pengelolahan SDA dan sebagainya.

Negara Islam tidak akan menjatuhkan diri pada hutang luar negri yang berbau ribawi karena semua haram hukumnya.

Dalam Islam, kesejahteraan petani sangat di perhatikan karena itu sebab suatu negeri mampu menjadi lumbung pangan bagi negaranya sendiri.

Selain itu, negara akan mampu memenuhi semua kebutuhan dalam negeri tanpa ketergantungan terhadap negeri-negeri lain. Dengan demikian, kesejahteraan dan ketahanan pangan akan terwujud. (*)