Akhirnya Demokrat Tetapkan Amri dan Sukri Bergantian Menjadi Pimpinan DPRD Muratara

SWARNANEWS.CO.ID, JAKARTA | Babak baru perseteruan perebutan kursi pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan tampaknya berujung. Sebab Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) resmi tetapkan Amri Sudaryono dan Sukri Alkap menduduki kursi Waka I secara bergantian.

Kursi pimpinan dewan yang telah setahun kosong, akibat sengketa kewenangan antara ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Muratara, Sukri Alkap menghadapi aktivis politik Amri Sudaryono, segera terisi.

Kepastian informasi itu didapatkan langsung dari Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP PD, Ir.Herman Khaeron, M.Si, pada Jum’at 03/07/2020.

“Sudah ada kesepakatan untuk ditindaklanjuti dengan memberi kesempatan masing-masing 2,5 tahun antara Amri dan Sukri”, demikian kata Herman Khaeron menanggapi pesan wa (whatsApp).

Kesepakatan jalan tengah yang diambil tersebut bukanlah mudah. Seperti digambarkan oleh Kepala Bagian Hukum Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Selatan, Dody, SH, MH.

Dikatakan Dody, meskipun Ia tidak sepenuhnya ikut serta setiap forum DPP PD yang mempertemukan dua rival yang berseteru itu tapi dia dapat menjelaskan bahwa musyawarahnya alot.

“Ya, forum pertama mempertemukan Amri-Sukri, bisa dinamakan forum musyawarah untuk islah dipimpin langsung ketua BPOKK DPP, Bang Herman Khaeron. Itu pun belum mencapai kata sepakat. Sehingga akhirnya didatangkan utusan khusus Ketum Agus Harimurti Yudhoyono/AHY, sampai terbentuknya kesepakatan tersebut”, tutur Dody saat dihubungi melalui telepon genggamnya.

Bahkan lanjutnya, saat detik-detik pencapaian kesepakatan forum dipimpin langsung oleh utusan khusus Ketum AHY. “saat itu hanya ada lima orang dalam pertemuan yang menghasilkan kesepakatan tersebut. Yaitu utusan khusus AHY, dua orang perwakilan BPOKK termasuk Amri dan Sukri. Sedangkan Bang Herman Khaeron tidak ikut dalam forum itu” kisah Dody, tanpa merinci siapa figur utusan khusus AHY yang sukses menengahi sengkarut persoalan menahun itu.

Diketahui diantara poin kesepakatan itu mengatur bahwa masa jabatan antara Amri Sudaryono (AS) dan Sukri Alkap (SA) masing-masing selama 2,5 tahun. Rincinya AS menjabat sebagai Waka I DPRD Kabupaten Muratara hingga 30 Maret 2022. Selebihnya, 01 April 2022 sampai habis masa jabatan menjadi periode kepemimpinan SA.

Ditambahkan Dody meskipun ada titik temu dan muncul kesepakatan baru sebagai solusi bagi keduanya, pihak DPP PD tidak melahirkan SK baru. Dengan demikian masih tetap merujuk pada SK Nomor : 156/SK/DPP.PD/VIII/2019, yaitu tentang penunjukkan AS sebagai pimpinan Waka I DPRD Muratara dari fraksi demokrat. Surat Keputusan tersebut saat itu ditandatangani oleh Prof. DR. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketum dan DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH MH ACCS sebagai Sekjen.

“Makanya saudara AS menjabat lebih awal mengingat dia yang mendapat SK lebih awal dan dia ikuti tahap demi tahap bahkan melalui proses fit and proper test. Pasca kesepakatan ini dalam satu dua hari ke depan DPP akan berkirim surat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Muratara untuk proses pelantikan”, pungkasnya.

Terkait telah tercapainya kesepakatan ini baik AS maupun SA tampak belum mau memberikan tanggapan kepada media. Meskipun ponsel keduanya aktif.

Teks : Rehanudin Akil
Editor : Sarono PS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait