Andrei Utama: Kritik Terhadap HD, Hanya Pengalihan Isu

SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG- Gubernur Sumsel H Herman Deru mendapatkan kritik karena dituding nepotisme dalam pengangkatan pejabat. Namun, Aktivis Sumsel Andrei Utama menilai tudingan terhadap Herman Deru bernuansa politis dan pengalihan isu.

Menurutnya, gencarnya kritik yang ditujukan kepada Gubenur Sumsel, Herman Deru belakangan ini selain bernuansa politis juga bertujuan untuk menutupi kasus mega korupsi Masjid Sriwijaya yang sedang dibongkar Kejaksaan Tinggi Sumsel. Apalagi kasus korupsi tersebut diduga kuat melibatkan para pejabat dan mantan pejabat penting di Sumsel.

“Masyarakat sudah membaca bahwa gencar kritik berbau fitnahan terhadap Herman Deru dilancarkan bersamaan dengan kasus mega korupsi Masjid Sriwijaya yang sedang heboh saat ini. Hal ini tentu ingin mengaburkan kasus korupsi masjid yang menghebohkan tersebut,” ujarnya, Jumat (9/4/2021).

Rei membantah yang menyebutkan Herman Deru telah melakukan KKN dalam pengangkatan pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel. Pasalnya, pengangkatan pejabat sudah melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan. Misalnya melalui lelang terbuka oleh panitia yang melibatkan perguruan tinggi. Sehingga siapapun berhak ikut tidak terkecuali PNS yang masih terbilang keluarga Herman Deru.

“Misalnya Direktur RS Mata saat ini memang adik Herman Deru yang seorang dokter spesialis mata dan pangkatnya sdh memenuhi pesyaratan,” katanya.

Kemudian kakak kandung Herman Deru bermana Peterdono diangkat sebagai Komisaris PTBA oleh Menteri BUMN karena memenuhi persyaratan dan pengalaman di bidang tambang. Di mana Peterdono adalah mantan Kepala Dinas Pertambangan Lampung dan mantan Kepala Bapenda Lampung.

Mengenai pengangkatan Edi Junaidi dan Noversa menjadi Komisaris Bank Sumsel Babel melalui uji kompetensi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apalagi Edi Junaidi memang mantan Asisten 1 Pemprov Sumsel. “Jadi dimana letak KKN nya. Tuduhan itu mengada ada,” katanya.

Bahkan sebaliknya dari ratusan pejabat pemprov saat ini sekitar 80 persen wajah lama yang menjabat sejak rezim sebelumnya. “Jika KKN tentu ganti semua pejabat lama itu. Tetapi kenyataaanya tidak demikian. Ini menunjukkan sikap yang obyektif dan melihat seorang pejabat dari sisi profesionalitasnya, bukan suka atau tidak suka,”pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait