SWARNANEWS.CO.ID, Palembang | Kesehatan merupakan Hak Azasi Manusia. Selain itu, Kesehatan juga merupakan Amanah Undang-Undang Dasar 1945 serta Kesehatan juga merupakan salah satu unsur penting penentu kualitas IPM dan Kesehatan merupakan nawacita ke-5 dari Pemerintahan Presiden Jokowi- JK.
Namun diketahui, Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 31 Desember 2017 menunjukkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai 187 juta jiwa atau 72 % dari total penduduk Indonesia. Akhir tahun 2017 terdapat 95 persen atau 489 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota sudah terintegrasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui program JKN-KIS.
Namun sungguh memprihatinkan, dari 8,1 juta penduduk di Sumsel, ternyata masih ada sekitar 3.442 juta jiwa (42 %) yang belum tercover BPJS Kesehatan sampai akhir tahun 2017. Artinya pencapaian kepesertaan di Sumatera Selatan masih jauh berada di bawah rerata nasional 72,5 %.
“Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua sebagai warga Sumatera Selatan. Apalagi Sumsel dikenal sebagai pelopor berobat gratis dan merupakan provinsi dengan kekayaan alam nomor 5 bahkan bisa nomor 4 se Indonesia. Kita berharap pada tahun 2019 nanti kabupaten/Kota dan Provinsi Sumsel dapat mencapai UHC,” ujar salah satu pengurus Social Welfare Foundation (SWF), Al Katiri, Minggu (11/02).
Menurutnya, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini merupakan program wajib dari pemerintah dimana seluruh penduduk Indonesia harus menjadi peserta. Dengan data tersebut, Sumsel Provinsi belum bisa dikategorikan tercapai Universal Health Coverage (UHC).
Dikatakannya, lnstruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ini menginstruksikan kepada 11 Pimpinan Lembaga Negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-KIS.
Dalam rangka berpartisipasi mencari solusi bersama mewujudkan Kabupaten /Kota dan Provinsi Sumsel mencapai UHC tahun 2019, Social Welfare Foundation (SWF) menggelar Dialog Publik Optimalisasi Peran Pemda Dalam Mewujudkan Perluasan Kepesertaan JKN KIS Menuju UHC 2019 yang akan dilaksanakan besok hari Senin, 12 Februari 2018 jam 08.30- Selesai bertempat di kantor DPD RI Jakabaring.
“Kegiatan ini akan menghadirkan narasumber kompeten diantaranya, dr. Erna Wijaya Kusuma, MM, AAK (BPJS Kesehatan), Hj. Fitrianti Agustinda (Wawako Palembang), H. Herman Deru, SH., MM (Bupati OKU Timur 2005-2015), H. Iwan Dermawan, SH (Ketua DPRD Palembang) dan Agung Prihatna, S.Sos., M.Kesos (Direktur CSSS Jakarta) “ ucap Al Katiri.
editor : Sarono ps
sumber : detiksumsel.com
